Sebut Bertahun-tahun Akses Pendidikan di Jakarta Tidak Merata, Anies Ubah Sistem Menganut Prinsip Kesetaraan
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa akses pendidikan di Jakarta selama bertahun-tahun lalu, sebelum ia menjabat, dirasa tidak merata bagi semua kalangan.
Hal ini ia sampaikan dalam diskusi yang bertajuk Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa dan Peluncuran Buku: Anies Baswedan: Gagasan, Narasi, Karya di Jakarta Pusat.
"Ketika kita bicara pemerataan pendidikan, misalnya. Selama bertahun-tahun di Jakarta, askes pada pendidikan itu tidak merata," kata Anies pads Jumat, 15 Juli.
Ketidakmerataan akses pendidikan yang dimaksud Anies adalah peserta didik yang berasal dari kalangan ekonomi dan sosial tinggi lebih mudah mendapat sekolah yang menjadi favorit dibanding mereka yang berasa dari keluarga tidak mampu.
Karenanya, Anies menyebut sejak tahun 2019 dirinya mengubah sistem rekrutmen penerimaan siswa pada SMP dan SMA dengan menganut prinsip kesetaraan.
"Selama tiga tahun terakhir mulai 2019, kita memgubah bagaimana sistem rekrutmen SMP, SMA, menganut prinsip kesetaraan. Di mana, tidak ada lagi rekrutmen yang dipengaruhi oleh status sosiologi ekonomi orang tuanya," ujar Anies.
Sebelum dilakukan pemerataan, Anies mengklaim 90 persen siswa di sekolah favorit diisi anak dari keluarga dengan berlatar pendidikan tinggi. Lalu, setelah pemerataan yang ia lakukan, kondisinya menjadi berbeda.
"Sesudah dilakukan demokratisasi, pemerataan, siswa baru di sekolah itu proporsional. Banyak yang orang tuanya pendidikan SD, SMP, orang tuanya pendidikan SMA, dan S1-S2," tutur Anies.
Baca juga:
Anies mengaku dampak pemerataan sekolah ini belum dirasakan sekarang. Ia mengklaim, dampak positifnya bisa dirasakan pada dua puluh hingga tiga puluh tahun mendatang.
"Nanti dampaknya bisa dilihat dua tiga dekade yang akan datang. Ke anak-anak, itu nantinya akan jadi seseorang yang bisa diceritakan bahwa bagaimana saya bisa mendapatkan akses lebih baik karena dibukakan kesetaraan yang sebelumnya hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok status sosial ekonomi tertentu," imbuhnya.