Tak Ingin Pasien Berobat ke Luar Negeri, Gubernur Kalbar Minta RS Tingkatkan Pelayanan: Jangan Sampai Orang Masuk Meringis, Pulang Menangis
KALBAR - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berharap, warga setempat tidak lagi perlu berobat ke luar negeri karena pelayanan kesehatan di daerah sendiri sudah semakin baik setiap harinya.
"Saat ini operasi jantung terbuka sudah bisa dilakukan, tapi akan dimulai tahun depan. Pemprov Kalbar sedang membangun sarana prasarana dengan baik terlebih dahulu," kata Sutarmijdi dilansir dari Antara, Kamis, 31 Maret.
Menurutnya, semua daerah di Kalbar juga harus bisa memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Selanjutnya tinggal meningkatkan pelayanannya saja. "Jangan sampai orang masuk RS meringis, pulangnya menangis," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Hary Agung Tjahyadi, mengungkapkan masih ada tugas besar terkait percepatan vaksinasi COVID-19.
"Makanya, kita undang pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan penilaian masalah-masalah terkait vaksinasi COVID-19 dan masalah lainnya di bidang kesehatan yang muncul di kabupaten/kota agar menemukan solusinya," jelas dr. Hary Agung Tjahyadi.
Terkait hal tersebut pihaknya menggelar rakor untuk membahas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), baik di puskesmas maupun rumah sakit.
"Penilaian akreditasi Fasyankes dihentikan 2 tahun sejak masa pandemi COVID-19. Seperti yang Gubernur Kalbar sampaikan, mutu pelayanan sangat penting dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa mengakses layanan, termasuk rumah sakit," kata Hary.
Baca juga:
- Akhir Pelarian Lim Kiong Hin, 13 Tahun Buron Kasus Korupsi BNI Cabang Pontianak
- Ajak Warga Cegah Karhutla, Polres Bengkayang Minimalisir Pembukaan Lahan dengan Metode Membakar
- Perkara Menag Yaqut jadi 'Yakult,' Pegiat Medsos Ajak Banser Lengkap dengan Keluarga Jangan Pilih PAN di Pemilu
- Kena Cibiran Gegara Tulis Menag Yaqut jadi 'Yakult,' Jubir PAN Febri Wahyuni Usul: Mas Kenapa Tak Ganti Cholil Saja?
Dokter Hary Agung juga mengimbau masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kalbar untuk mendukung upaya peningkatan nilai IPM dengan memahami variabel-variabel IPM.
Sehingga, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi bisa menganalisa variabel mana yang lemah untuk bisa diintervensi. Kemudian, Direktorat Tenaga Kesehatan Kemenkes RI sudah menganalisa jalan keluar terkait tenaga kesehatan berstatus tenaga honorer yang mana tahun 2023 sudah tidak bisa dipekerjakan lagi.
"Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, permasalahan yang ada di kabupaten/kota di Kalbar bisa mendapatkan solusinya," katanya.