Berkas Korupsi Rumah Tahan Gempa di Lombok Dilimpahkan ke Jaksa
MATARAM - Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melimpahkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi dana Rumah Tahan Gempa (RTG) di Desa Sigerongan, Kabupaten Lombok Barat, ke jaksa peneliti.
"Berkas sudah tahap satu, jadi tinggal menunggu hasil penelitian jaksa," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mataram Komisaris Polisi Kadek Adi Budi Astawa di Mataram, dilansir Antara, Senin, 21 Maret.
Dengan progres itu, Kadek Adi memastikan bahwa alat bukti yang menguatkan unsur pidana korupsi tersangka IN, Bendahara Kelompok Masyarakat (Pokmas) Repok Jati Kuning,sudah rampung dalam berkas perkara.
Salah satu bukti yang menguatkan indikasi korupsinya adalah kerugian negara hasil hitung Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB senilai Rp459 juta.
"Meskipun kami sudah melengkapi syarat formil dan materiil dari berkas perkaranya, kita tunggu saja hasil penelitian jaksa," ujarnya.
Dalam kasus ini, tersangka tidak ditahan karena masa penahanannya sudah berakhir. meskipun demikian, kepolisian menerapkan wajib lapor kepada tersangka.
Kasus yang ditangani sejak tahun 2019 sebelumnya terhambat perihal penyidik yang menerapkan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Baca juga:
Namun, petunjuk jaksa meminta penerapan pasalnya menggunakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Pemberantasan Tipikor.
"Jadi sesuai dengan petunjuk jaksa kasus ini kami limpahkan dengan sangkaan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor," ucap dia.
Pasca gempa Lombok yang terjadi tahun 2018, Pokmas Jati Kuning Desa Sigerongan, Kabupaten Lombok Barat, mendapatkan bantuan Rp1,79 miliar untuk 70 kepala keluarga yang terdampak bencana.
Pencairan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama disalurkan Rp500 juta, tahap kedua disalurkan Rp750 juta, dan tahap ketiga disalurkan Rp90 juta.
Namun setelah anggaran cair, sejumlah warga penerima tidak kunjung mendapat penyaluran bantuan. Terungkap indikasi uang tersebut telah dinikmati tersangka. Hal itu yang menjadi pembangunan RTG di wilayah tersebut terhambat.