Taliban Usulkan Pembentukan Komite Bersama untuk Koordinasi Distribusi Bantuan Asing
JAKARTA - Taliban Afghanistan mengusulkan pembentukan komite gabungan pejabat dan perwakilan internasional, untuk membantu mengkoordinasikan miliaran dolar bantuan yang direncanakan untuk negara itu.
Tidak jelas apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah asing akan mendukung perjanjian semacam itu, karena itu akan merupakan peningkatan akses ke pendanaan internasional oleh Taliban, yang beberapa di antaranya pemimpinnya telah terkena sanksi AS.
Penarikan tiba-tiba bantuan asing menyusul keluarnya pasukan Amerika dengan tergesa-gesa dan kemenangan mengejutkan Taliban pada Agustus lalu, membuat ekonomi Afghanistan di ambang kehancuran. Kelaparan meluas dan harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak.
Sanksi Barat yang ditujukan kepada Taliban juga mencegah masuknya pasokan dasar makanan dan obat-obatan, meskipun ini telah mereda setelah pengecualian disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan Washington pada Bulan Desember.
Pada Hari Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta donor sebesar 4,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp62.910.540.000.000 dalam bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan pada tahun 2022. Sementara, Gedung Putih mengumumkan akan memberikan tambahan 308 juta dolar AS atau setara Rp4.407.172.000.000
"Tujuan komite ini adalah koordinasi di tingkat yang lebih tinggi untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional dan untuk mendistribusikan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan," terang Wakil Perdana Menteri Afghanistan Abdul Salam Hanafi dalam konferensi pers di Kabul yang juga dihadiri oleh utusan PBB Ramiz Alakbarov, dikutip dari Reuters 14 Januari.
"Kami meminta komunitas internasional agar mereka menggunakan kapasitas pemerintah untuk tujuan bantuan mereka," sambungnya.
Pemerintah asing menghadapi peringatan bahwa jutaan orang bisa kelaparan ketika krisis ekonomi meningkat, meningkatkan bantuan kemanusiaan, tetapi mereka ingin menjauhkannya dari campur tangan pemerintah.
Seorang juru bicara Kementerian Keuangan Afghanistan mengatakan, diskusi akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan PBB terkait proposal untuk badan bersama.
Baca juga:
- Belum Dua Tahun, Food Truck yang Jajakan Nasi Goreng hingga Nasi Campur Ini Masuk Tiga Besar Terbaik di Australia
- Belasan Wisatawan Tewas Membeku dalam Kemacetan di Tengah Cuaca Ekstrem, PM Pakistan Perintahkan Penyelidikan
- Ada Varian Omicron, Starbucks Wajibkan Karyawannya Untuk Divaksinasi COVID-19 atau Mengikuti Tes Mingguan
- Presiden Filipina Duterte Perintahkan Aparat Tangkap Warga yang Enggan Divaksin COVID-19 dan Nekat Keluar Rumah
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Alakbarov mengatakan kepada Reuters, badan-badan PBB sudah mengkomunikasikan persyaratan mereka kepada Taliban mengenai bantuan. Syarat utama mereka adalah akses ke seluruh negeri, termasuk untuk staf perempuan.
"Organisasi internasional benar-benar bebas. Mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka sesuai prosedur mereka sendiri. (Kami) akan menyediakan apa pun yang mereka butuhkan, keamanan, transportasi," terang juru bicara Kementerian Keuangan Ahmad Wali Haqmal.
"Imarah Islam (Taliban) tidak menginginkan apa pun secara pribadi, atau untuk mendistribusikan bantuan, kami hanya ingin berkoordinasi dengan organisasi internasional," pungkasnya.