Contoh Abu Dhabi, Luhut Minta KPK Bikin Sistem Antikorupsi di Pelabuhan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sistem yang bisa mencegah tindakan korupsi di pelabuhan. Ia mengaku tak ingin jika pelabuhan di Indonesia justru menjadi ladang korupsi karena kurangnya pengawasan dari KPK.
"Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK, kalau bisa buat pelabuhan efisien," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 11 November.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa dirinya baru saja berkunjung ke Abu Dhabi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, pengelolaan tata kota Abu Dhabi sangat maju dan patut dicontoh. Bahkan, kata Luhut, pemerintah dan masyarakat di sana sangat disiplin dan menggunakan sistem digital.
Menurut Luhut, sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih sangat ribet dibandingkan dengan pelabuhan di Abu Dhabi. Sebab, pelabuhan di Abu Dhabi sudah sangat efisien.
"Saya melihat betapa negara sangat efisien sekarang, mereka betul-betul membuat negaranya menjadi tertata dengan baik. Semua karena disiplin, semua karena digitalisasi. Tren digitalisasi sudah terjadi di seluruh dunia dan berlangsung di berbagai sektor," ujarnya.
Luhut menilai bahwa pembuatan sistem kerja pelabuhan yang efisien juga sangat dibutuhkan di Indonesia. Pasalnya, Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.
Baca juga:
- Erick Thohir Diduga Bermain Bisnis PCR, Arya Sinulingga: Jauh lah, Sejak Jadi Menteri Beliau Tak Aktif dalam Urusan Bisnis
- Luhut Dituding Ikut Ambil Untung Bisnis PCR, Jubirnya Membantah
- Siapa Saja di Belakang GSI Lab, Ada Konglomerat Agus Lasmono Sudwikatmono, Patrick Walujo, Boy Thohir, TP Rachmat hingga Edwin Soeryadjaya
- Segala Bisnis dengan Rumor Luhut di Belakangnya
"Sekitar 80 persen perdagangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kita tidak dapat menaikkan betapa krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau di pelabuhan gak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," ucapnya.
Menurut Luhut, sistem pelabuhan yang ribet tersebut justru membuat susah sistem perdagangan di Indonesia. Karena itu, Luhut meminta agar KPK mencari cara untuk membuat sistem pelabuhan di Indonesia menjadi lebih efisien.
"Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi keunggulan tersendiri dan menarik pemuatan internasional untuk singgah di pelabuhan Indonesia," tuturnya.