Bagikan:

JAKARTA - Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. adalah Kapolri ke-23 yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sosok purnawirawan jenderal bintang empat yang menjadi orang pertama yang tercatat sejarah pertama kalinya berasal dari kalangan Korps Bhayangkara Kepolisian. Tugasnya sebagai suksesor Tjahjo Kumolo diamanatkan langsung presiden agar menyelaraskan dengan bersinergi kepada pemerintahan daerah dan data kependudukan e-KTP.

"Sekali lagi Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi, secara spesifik nanti kita akan bicarakan," ujar Tito.

"Sinergi dengan pemerintahan daerah, mengenai data kependudukan e-KTP berada di bawah kewenangan beliau. Termasuk kepastian hukum di daerah terutama yang berkaitan dengan investasi,"

Kementerian Menteri Dalam Negeri menjadi salah satu kementerian yang takkan pernah bisa dibubarkan langsung oleh presiden RI terpilih menurut aturan main Undang-Undang Dasar 1945.

Melengkapi tugas yang cukup berat Tito Karnavian, sekiranya ada tiga permasalahan mendasar yang secepatnya harus dituntaskan, sebagaimana ia mampu menuntaskan para gembong teroris di tanah ari, yakni: 

  • Pertama, Tito harus mampu meredam gejolak di berbagai daerah, terutama Papua. Sehingga stabilitas sosial ekonomi di daerah terjaga dan kondusif. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan daerah bisa dipercepat 
  • Menekan seminimal mungkin indeks angka korupsi yang selama ini terjadi kepada para kepala daerah dengan berkolaborasi intens kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • Merancang-membuat strategi bagaimana proses demokrasi pemilikah kepala daerah tidak lagi berbiaya tinggi, melainkan efisien, efektif, dan murah. Sehingga tidak membuat para kepala daerah terjebak pada aksi korupsi untuk kembali modal.

Siapa Tito Karnavian

Muhammad Tito Karnavian dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1964 di Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai anak pertama dari empat bersaudara pasangan H. Achmad Saleh dan Hj. Kardiah. Keluarga besar Tito terbilang hidup dengan latar belakang ekonomi yang pas-pasan.

Sejak kecil Tito sudah tumbuh dan besar di kampung halamannya sendiri. Ia bersekolah di Sekolah Dasar Xaverius 4 Palembang, kemudian di SMP Xaverius 2 Palembang, dan memilih sekolah negeri saat di bangku SMA dengan SMA 2 Palembang. Namun pada kelas 3, ia mulai mengikuti ujian perintis, yang saat ini dikenal dengan nama SMPTN.

Kedua orangtua Tito sebenarnya mengharapkan sang anak menjadi seorang dokter kelak nanti, namun pilihannya berbeda sendiri lewat jalur Akademi Kepolisian. Tito sejak muda sudah membuktikan bagaimana kecemerlangan otaknya mampu menjawab keempat hasil tes ujian yang dilaluinya dengan predikat lulus. Mulai dari tes di fakultas kedokteran di Universitas Sriwijaya, fakultas Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, lalu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nama terakhir dari keempat tersebut dipiilih Tito lewat jalur AKABRI Kepolisian.

Ia lulus di tahun 1987 berpredikat lulusan Akpol terbaik dan berhak menerima bintang Adhi Makayasa. Tito menikah dengan Tri Suswati pada tahun 1991 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang kini hidup di negeri seberang, Singapura.

Prestasi akademik Tito Karnavian terukir lewat berbagai gelar yang diraihnya antara lain; Master of Arts in Police Studies dari University Exeter, Inggris. Kemudian, Bachelof of Arts in Strategic Studies, Massey University, Selandia Baru.

Keahliannya seputar dunia terorirsme terukir dengan gelar Ph.D dalam studi Strategic Studies with interest on Terorism and Islamist Radicalization dari S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

Dengan tambahan gelar profesor dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) otomatis nama Tito Karnavian tercatat sebagai guru besar di institusi tersebut.

Karir Tito Karnavian

Sang Jenderal bintang empat ini meraih puncak karir sebagai orang nomor satu dalam Kepolisian RI pada tanggal 13 Juli 2016. Ia dilantik menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun. Belum selesai masa jabatannya, ia mengundurkan diri pada pertengahan tahun 2019 dan resmi diberhentikan oleh presiden Jokowi yang disepakati oleh para anggota DPR pada sidang paripurna ke-3 saat itu. 

Karir Tito Karnavian bermulai saat ditugaskan sebagai Kanit Jatanras di Polres Jakarta Pusat. Sosok seorang Tito Karnavian sebenarnya sudah mulai dikenal publik saat keberhasilannya menangkap tersangka pembunuhan hakim Jaksa Agung Syaifuddin, Hutomo Mandala Putra Soeharto, anak dari mantan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Sebagai Kepala Reserse Umum dengan pangkat Ajun Komisaris Besar, Tito didukung 23 anggota berhasil meringkus Tommy Soeharto di tempat persembunyiannya Jalan Maleo II Blok JB, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, pada 29 November 2001.

Karirnya berlanjut dengan tugas sebagai Ketua Tim Kobra bentukan Reskrim Polda Metro Jaya, diiringi kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Sampailah di tahun 2004 Tito Karnavian pindah bertugas untuk memimpin Detasemen Khusus (Densus) 88 Polda Metro Jaya yang beranggotakan 75 personel tim anti teror.

Terdapat peran Tito Karnavian terkait kesuksesan penyergapan gembong teroris Azahari Husin di bulan November 2005 yang berakhir di Batu, Malang, Jawa Timur. Karena pencapaiannya itu pun ia dihadiahkan pangkat luar biasa dari AKBP menjadi Komisaris Besar (Kombes). 

Saat konflik Poso meletus, Tito ikut andil menangkap target DPO yang terlibat dalam tragedi mengerikan tersebut. Lalu pada tahun 2009 ia juga berhasil meringkus pimpinan teroris Noordin M. Top. Dinilai mampu menangani berbagai kasus terorisme, Tito ditarik ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).Tak begitu lama di lembaga yang menjadi momok bagi para teroris, pada tahun 2012 Tito ditugaskan menjadi Kapolda Papua. Selama dua tahun menjadi Kapolda, ia kembali ke Mabes Polri untuk menjabat sebagai asisten rencana anggaran Kapolri.

"Salah satu pekerjaan yang stressful di dunia ini adalah menjadi Kepala kepolisian Indonesia," kata Tito.

Perjalanan karirnya berlanjut pada tahun 2015 hingga 2016 sebagai Kapolda Metro Jaya. Di saat itu terjadinya kasus bom Sarinah Thamrin di ibu kota lagi-lagi diselesaikan Tito dengan tangan dinginnya, sehingga diganjar kenaikan jabatan dari Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) menjadi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen). Baru menjabat 9 bulan sebagai Kapolda, ia lagi-lagi ditunjuk mengepalai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Baru berjalan 3 bulan masa jabatannya, Presiden Jokowi memanggil Tito Karnavian untuk menggantikan posisi Kapolri yang sebelumnya dijabat oleh Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun.

Keberhasilan Tito menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) termasuk akseleratif dengan manyalip jenderal bintang tiga lainnya yang digadang sebagai calon kandidat Kapolri, Wakapolri Budi Gunawan.

Nama besar Tito Karnavian sempat terseret ke pusaran arus kasus suap impor daging dengan tersangka Basuki Hariman, atau yang populer dengan istilah kasus "buku merah". Tudingan yang menjadi perbincangan publik ketika ia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu telah dibantahnya langsung dan tak berkelanjutan. 

Berbicara isu pembekuan organisasi masyarakat Islam FPI, walaupun seringkali berseberangan pendapat, ia tetap mengacu pada aturan hukum. Bahwa perlunya alasan dengan bukti, yang disertai legitimasi hukum yang kuat.

Setelah kejadian penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi, Tito Karnavian diharuskan menjawab keresahan publik bagaimana sikap profesionalitas Polri dibawah komandonya. Setelah 2,5 tahun berjalan tanpa adanya kemajuan signifikan, kasus itu terkuak tak lama setelah ia tak lagi sebagai Kapolri namun berpindah sebagai Mendagri.

Tanda-tanda akan ditunjuknya Tito Karnavian ke dalam kabinet presiden Jokowi-Ma'ruf Amin semakin jelas ketika pengajuan proses pemberhentian Tito sebagai Kapolri setuju disepakati para anggota DPR dalam rapat Paripurna ke-3 DPR masa sidang 2019-2020 pada tanggal 22 Oktober 2019. 

Pro dan kontra beriringan dalam perjalanan kisah manusia, tak luput pula bagi Tito Karnavian sewaktu penunjukkan dirinya sebagai Kapolri. Tak pelak suara-suara minor kontroversi pun tak mampu menahan laju Tito Karnavian, namanya tetap diajukan oleh presiden ke forum anggota DPR dan berhasil lolos hingga menuju fase pelantikan sebagai Kapolri. Disambut dengan kenaikan pangkat bintang empat pada bulan Juni 2016.

Beberapa prestasi Tito Karnavian saat aktif di Kepolisian RI: 

1. Mengungkap kasus Bom Kedubes Filipina (2000)

2. Mengungkap kasus Bom malam Natal (2000)

3. Mengungkap kasus Bom Bursa Efek Jakarta (2001)

4. Mengungkap kasus Bom Plaza Atrium Senen (2001)

5. Mengungkap kasus Bom Makassar (2002)

6. Mengungkap kasus Bom JW Marriott (2003)

7. Mengungkap kasus Bom Kedubes Australia (2004)

8. Mengungkap kasus Bom Bali II (2005)

9. Mengungkap kasus Mutilasi 3 siswi di Poso (2006)

10. Mengungkap kasus Bom Pasar Tentena (2005)

11. Mengungkap kasus Bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott (2009)

12. Mengungkap kasus Bom bunuh diri Polres Cirebon (2011)

13. Mengungkap kasus Bom Sarinah Thamrin (2016)

14. Mengungkap kasus Operasi Tinombala (2016)

Menelisik Sang Mendagri

Sejak menanggalkan jabatan Kapolri dan berstatus Purnawirawan Polisi, Tito Karnavian adalah seorang sipil. Namanya mencatatkan sejarah sebagai orang pertama yang memimpin Kemendagri dari kalangan kepolisian.

Mundur ke belakang dimulai dari era Soekarno, sektor pos mendagri kebanyakan diisi oleh tokoh-tokoh politik seperti Mohammad Roem, dan Sutan Syahrir yang saat itu merangkap jabatan sebagai perdana menteri. Berbeda ketika di rezim Orde Baru Soeharto, pos tersebut didominasi dari kalangan TNI Angkatan Darat. Kultur itu berputar haluan berubah ketika kepemimpinan di periode kedua presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009. Ia berani untuk mempercayakan seorang sipil bisa berperan sebagai Mendagri. 

Berbicara mengenai manajemen dalam dunia birokrasi kementerian dirasa Tito akan lebih mudah menjadi Kapolri ketimbang Mendagri. Ia berujar pasca serah terima jabatan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu 23 Oktober 2019, "Kalau Kapolri saya kira jauh lebih gampang dalam mengelola secara manajemen. Karena memiliki budaya dan kultur yang relatif sama, sehingga dengan adanya komando tunggal dari atas sampe ke bawah bawah sama," 

Tugas pertamanya sejak berstatus sebagai Mendagri dilakukan dengan beranjak keluar dari meja kerja untuk menuju tanah Papua melakukan konsolidasi diiringi tugas inspeksi. 

Pada tanggal 23 Juni 2020, Kemendagri memberikan penghargaan Dana Inovasi Daerah (DID) sebesar  Rp168 miliar kepada 84 Pemda untuk menjalani proses inovasi New Normal. Terdapat 3 sektor yang akhirnya mampu meraih penghargaan dan hadiah uang DID, yakni sektor pasar tradisional, sektor pasar modern, dan restoran.

Menanggapi kekisruhan protokol penanganan jenazah Covid-19, pernyataan Tito cukup menggemparkan publik terkait proses pembakaran pada jenazah. Sanggahan pun keluar dari sang Mendagri, bahwa pesan itu hanyalah parsial dan tak bisa disimpulkan tanpa memahami keseluruhan ucapannya dalam sesi webinar nasional Asosiasi FKUB Nasional yang diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom, Selasa (21/7/) lalu.

Menanggapi isu Pilkada 2020 di tengah situasi pandemi, pada hari tanggal 30 Juli 2020 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Tito menyarankan adanya isu Covid-19 dimasukkan ke dalam sesi adu debat antar kontestan Pilkada nanti. Sehingga terlihat nantinya siapa-siapa saja pemimpin terpilih oleh rakyat mampu mengerti permasalahan Covid-19. 

Tito juga menampik adanya wacana pergeseran Pilkada 2024 ke tahun 2027. Menurutnya, pembahasan itu belum masuk dan jadi pembahasan antara pemerintah dan DPR. Respon Tito berkaitan bagaimana pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan wacana ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. 

Keputusan Kemendagri diberikannya akses terhadap 13 lembaga untuk memanfaatkan data Dukcapil (Penduduk Catatan Sipil) masih menjadi polemik yang masyarakat sendiri tak inginkan namun seakan tak ada reaksi protes yang sengit.

Berbicara tentang usulan Pilkada Asimetris yang diusulkannya, dimaksudkannya bahwa sistem Pilkada Asimetris berkaitan sebagai upaya meminimalisir dampak negatif dari pelaksanaan Pilkada Langsung. Tak berarti semua di semua daerah itu berlaku, tergantung bagaimana kesiapan dapat didasarkan pada angka indeks pembangunan manusia (IPM), pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. Jika IPM tinggi daerah itu bisa melaksanakan Pilkada Langsung dan berlaku sebaliknya.

Terkait kemarahan presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu, sehingga berakibat isu akan adanya reshuffle dalam kabinetnya, Tito Karnavian hanya bisa menanggapinya dengan pasrah dan itu adalah hak prerogatif presiden. Sekalipun dibela oleh Johan Budi, staf khusus presiden pada saat rapat Komisi II dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Tito merasa tak elok untuk membahasnya lebih jauh isu tersebut.

Keberhasilan Polri menangkap buronan Bank Bali Djoko Tjandra dipuji dengan apresiasi tinggi oleh Tito. Menurutnya, tak mudah memburu lalu meringkus kembali pulang ke tanah air disaat negara yang disinggahi oleh tersangka tak memiliki perjanjian ekstradisi kepada Indonesia.

Fakta menarik Tito Karnavian

Sempat mengawal Tjahjo Kumolo. Sebagai suksesor dari Tjahjo Kumolo, Tito Karnavian ternyata punya pengalaman unik saat mengawal Tjahjo menonton pergelaran seni wayang. Dalam pandangannya, seorang Tjahjo Kumolo dipandangnya sebagai guru besar politik yang tak pernah usil ketika Tjahjo menjabat Wakil Ketua Komisi Polisi Nasional (Kompolnas).

Punya mantan kekasih hobi menyelam. Istri Tito Karnavian memilih menyelam (diving) di perairan laut sebagai hobi disamping kesibukannya. Satu hobi yang tak begitu umum di kalangan para istri-istri pejabat kepolisian. 

Anti diskriminatif terhadap pendukung LGBT. Pernyataan Tito ketika menjabat sebagai Kapolda Jakarta Raya terkait pemenuhan hak kaum LGBT sebagai warga negara yang wajib dilindungi, dalam pandangannya bukan berarti mendukung. Menurut Tito, mereka dilindungi dari segala tindak kekerasan.

Dibimbing sesepuh Intelijen. Tito Karnavian cukup beruntung mengenyam ilmu intelijen dari sesepuh intelijen Indonesia, A.M Hendropriyono, ketika aktif di BNPT. Nama Hendropriyono adalah sosok kaliber yang memang fasih menguasai ilmu per-intelijenan.

Turun ke jalan ketimbang apel. Pada awal masa jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya, Tito menginginkan jajarannya untuk turun langsung mengurai kemacetan ibukota setiap Senin pagi, ketimbang sibuk melakukan Apel Pagi.

***

Profil Tito Karnavian

Nama Lengkap

Muhammad Tito Karnavian

Nama Panggilan

Tito

Tempat dan Tanggal Lahir

Sumatera Selatan, 28 Oktober 1964

Agama

Islam

Profesi

Birokrat, Purnawiran Polisi

Gelar/Titel

Jenderal Bintang Empat

Ph.D, Strategic Studies with interest on Terorism and Islamist Radicalization, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura

Master of Arts in Police Studies,University Exeter, Inggris

Bachelof of Arts in Strategic Studies, Massey University, Selandia Baru

*

Pendidikan

Massey University, New Zealand (1998)

Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (1998)

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1996)

Pendidikan Master Ilmu Kepolisian di University of Exeter, Inggris (1993)

SMA Negeri 2 Palembang, Sumatera Selatan (1984)

SMP Xaverius 2 Palembang (1980)

SD Xaverius 4 Palembang (1976)

*

Perjalanan Karir

Kapolri (2016-2019)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2016)

Kapolda Metro Jaya (2015-2016)

Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) (2014)

Kapolda Papua (2012-2014)

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2011–21 Sept 2012)

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (2009)

Kepala Densus 88 Antiteror (2009)

Kasubden Intelijen Densus 88/AT Bareskrim Polri (2006–2009)

Kasubden Penindak Densus 88/AT Bareskrim Polri (2006)

Kasubden Bantuan Densus 88/AT Bareskrim Polri (2005)

Kapolres Serang Polda Banten (2005)

Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya (2004–2005)

Kasat Serse Keamanan Negara Reserse Polda Metro Jaya (2003–2005)

Kasat Serse Tipiter Reserse Polda Sulsel (2002)

Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya (2000–2002)

Kasat Serse Ekonomi Reserse Polda Metro Jaya (1999-2000)

Sespri Kapolri (1997-1999)

Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya (1996-1997)

 Sespri Kapolda Metro Jaya (1996)

Wakapolsek Metro Senen Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya (1991-1992)

Kanit Jatanras Reserse polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya (1987-1991)

Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya (1987)

*

Penghargaaan

Bintang Seroja (2011)

Bintang Wiyata Cendekia (1996)

Adhi Makayasa (1987)