Muktamar ke-35 NU Harus Memilih Rais Aam Berdasarkan Keulamaan, Bukan Politik

Tokoh muda NU, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur (Ist)

SURABAYA – Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 akan menjadi momentum penting bagi organisasi memasuki abad kedua perjalanannya. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menentukan kepemimpinan baru, tetapi juga arah keulamaan NU di masa depan.

Gus Lilur mengatakan, pertanyaan mendasar yang seharusnya dijawab dalam muktamar bukan sekadar mengenai siapa yang akan terpilih sebagai Rais Aam PBNU, melainkan siapa sosok yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pemimpin tertinggi keagamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

"Muktamar ke-35 bukan muktamar biasa. Ini adalah muktamar pertama NU pada abad keduanya. Karena itu, yang harus dijawab bukan hanya siapa yang dipilih, tetapi siapa yang memang layak menjadi Rais Aam," ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Senin 6 Juli.

Menurutnya, jabatan Rais Aam tidak dapat dipahami hanya sebagai posisi struktural dalam organisasi. Ia menegaskan bahwa NU sejak awal didirikan sebagai jam'iyyah diniyyah, yakni organisasi keagamaan yang menjadi wadah tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang telah berkembang jauh sebelum NU berdiri pada 1926.

"Rais Aam bukan sekadar ketua organisasi. Ia adalah imam bagi tradisi keagamaan yang dianut jutaan warga nahdliyin. Karena itu, standar yang digunakan tidak boleh sekadar pertimbangan politik," katanya.

Gus Lilur menjelaskan bahwa NU dibangun di atas tiga pilar utama, yakni fikih yang bermazhab, akidah Asy'ariyah-Maturidiyah, dan tasawuf Imam Al-Ghazali serta Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Menurutnya, seorang Rais Aam harus memiliki penguasaan mendalam terhadap ketiga aspek tersebut.

Selain penguasaan ilmu agama, ia menilai calon Rais Aam juga harus memiliki integritas yang tercermin dalam prinsip Mabadi Khaira Ummah, seperti kejujuran, amanah, keadilan, tolong-menolong, dan istiqamah.

"Para pendiri NU telah meletakkan standar integritas yang tinggi. Nilai-nilai itu tentu harus lebih dahulu melekat pada pemimpin tertinggi organisasi," ujarnya.

Gus Lilur juga mengingatkan bahwa NU pernah mengalami pengalaman panjang dalam politik praktis sebelum akhirnya kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo tahun 1984.

Menurutnya, keputusan kembali ke Khittah menjadi penegasan bahwa NU harus menjaga jarak dari politik kekuasaan dan tetap menjalankan perannya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

"Rais Aam harus menjadi penjaga Khittah. Ia harus mampu memastikan NU tidak menjadi kendaraan politik siapa pun, termasuk kepentingan dirinya sendiri," katanya.

Dalam pandangannya, sejarah telah memberikan ukuran yang jelas mengenai figur yang layak menduduki kursi Rais Aam. Gus Lilur menyebut tiga tokoh pendiri NU yang pernah memimpin organisasi, yakni Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri.

Menurutnya, ketiga ulama tersebut memiliki kesamaan dalam empat aspek utama, yakni kedalaman ilmu agama yang diakui luas, karya nyata yang masih dirasakan hingga kini, kiprah besar bagi umat dan bangsa, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

"Otoritas mereka lahir dari ilmu dan pengabdian, bukan karena jabatan. Jabatan justru datang kepada mereka karena kualitas keulamaannya," ujar Gus Lilur.

Ia menambahkan, sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang digunakan untuk memilih Rais Aam juga dirancang agar proses pemilihan tetap berorientasi pada kualitas keulamaan, bukan sekadar kontestasi politik.

Menurutnya, anggota AHWA harus memenuhi syarat sebagai ulama yang alim, adil, berintegritas, tawadhu, wara', dan zuhud sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU.

Menjelang Muktamar ke-35, Gus Lilur turut menyoroti munculnya sembilan nama ulama yang disebut-sebut akan menjadi anggota AHWA. Di antaranya KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Ma'ruf Amin, KH Said Aqil Siroj, Tgk H. Nuruzzahri Yahya, KH Ali Kholil, TGH Turmudzi Badruddin, dan KH Asep Saifuddin Chalim.

Ia menilai komposisi tersebut mencerminkan keberagaman ulama dari berbagai daerah dan latar belakang keilmuan yang memiliki rekam jejak panjang dalam pendidikan, dakwah, maupun pengabdian kepada NU.

"Bagi saya, inilah wajah AHWA sebagaimana dikehendaki AD/ART NU, yaitu majelis para ulama yang memiliki keilmuan, keteladanan, dan integritas moral untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi Rais Aam," ujarnya.

Gus Lilur berharap seluruh muktamirin menjadikan rekam jejak para pendiri NU sebagai tolok ukur dalam menentukan pemimpin organisasi pada Muktamar ke-35.

"Kursi Rais Aam adalah amanah besar. Karena itu, setiap calon harus diukur dari kedalaman ilmunya, karya yang ditinggalkan, pengabdiannya kepada umat, dan keteladanannya. Sejarah NU telah menunjukkan bahwa menjadi Rais Aam tidak bisa sembarang orang," kata Gus Lilur.