JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan keprihatinannya atas sikap pemerintah terhadap maraknya tagar seperti #AdiliJokowi, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Hendri menilai pemerintah gagal memahami esensi gerakan tersebut. Di mana menurutnya, gerakan itu bukan sekadar tagar biasa, tetapi "call to action" atau ajakan bertindak dari masyarakat.
“Ya jelas banyak yang khawatir. Penguasa memandang gerakan sosial rakyat hanya sebatas tagar, padahal cek saja #KaburAjaDulu, #KamiBersamaSukatani, #IndonesiaGelap, hingga #AdiliJokowi—it’s a call to action, bukan cuma sekadar tagar!” ujar Hensa dikutip dari akun pribadi X-nya, @satriohendri.
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Pria yang akrab disapa Hensat ini pun menyoroti respons pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Diamenilai, pemerintah justru bersikap defensif dan mengabaikan suara-suara rakyat dalam tagar-tagar tersebut.
“Parahnya, tagar call to action ini justru direspons dengan komunikasi yang buruk. Pemerintah bersikap defensif, mengerdilkan aksi rakyat, dan menafikan keadaan. Padahal, tagar ini adalah ekspresi kegelisahan terhadap keadaan,” tegasnya.
Hensat menekankan bahwa aspirasi yang disuarakan masyarakat melalui aksi dan gerakan sosial bukanlah hal yang bisa diremehkan. Menurutnya, suara-suara serta kritikan masyarakat saat ini benar-benar menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia cenderung abai terhadap kondisi yang dirasakan masyarakat.
"Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh," kata Hensat.
"Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensat di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama," lanjutnya.
Hensat pun mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam menanggapi gerakan sosial. Dia menekankan, sikap meremehkan hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menyelesaikan masalah.
"Sekali lagi, kemunculan tagar-tagar tersebut adalah bukti bahwa pola komunikasi yang dijalankan pemerintah saat ini terhadap masyarakat cenderung memburuk," tutupnya.
雅加达 - 帕拉马迪纳大学政治传播观察员亨德里·萨特里奥(Hensat)在社交媒体上对政府对#AdiliJokowi,#KamiBersamaSukatani,#IndonesiaGelap和#KaburAjaDulu等号标签的态度表示担忧。
亨德里认为政府未能理解该运动的本质。在他看来,这场运动不仅仅是一个普通的标签,而是“呼吁采取行动”或邀请社区采取行动。
“是的,显然很多人都很担心。统治者认为,人们的社会运动只限于标签,即使你只检查#KaburAjaDulu,#KamiBersamaSukatani,#IndonesiaGelap,到#AdiliJokowi-这是行动的呼吁,而不仅仅是标签!“亨萨说,引自他的个人X帐户,@satriohendri。
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
Kondisi yang disuarakan masyarakat lewat aksi dan gerakan sosial adalah riil, tolong jangan dianggap remeh. Tonton deh, kanal Jangkrik Bos ala Hensa di youtube, playlist yang saya bicara dengan para pelaku usaha di jalan, keluhannya sama
— Hendri Satrio #Hensa (@satriohendri) February 22, 2025
公众通过社会行动和运动表达的条件是真实的,请不要低估它们。YouTube上观看,Jangkrik Bos ala Hensa频道,我在路上与商业演员交谈的播放列表,投诉相同
熟悉地称为Hensat的人也强调了政府的反应,他认为这是适当的。据评估,政府实际上是防御性的,忽视了这些标签中人民的声音。
“更糟糕的是,这个标签呼吁行动实际上是通过沟通不良来回应的。政府是防御性的,污人民的行动,并否认这种情况。事实上,这个标签是对情况的焦虑的表现,“他说。
亨萨特强调,人民通过社会行动和运动表达的愿望不是不能低估的。据他介绍,今天人民的声音和批评确实表明,印尼政府往往忽视人民所感受到的条件。
「社会行动和运动所表达的条件是真实的,请不要低估它们,”Hensat说。
“看,Jangkrik Bos channel ala Hensat on youtube,我和街上的商业演员交谈的播放列表,投诉是一样的,”他继续说道。
Hensat还敦促政府改变其对社会运动的回应方法。他强调,低估的态度只会恶化公众信任,而良好的沟通可以成为理解和解决问题的桥梁。
“再一次,这些标签的出现证明,政府目前对社区进行的沟通模式往往会恶化,”他总结道。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
