Alasan Ahok Ingin Kementerian BUMN Dibubarkan: Sarat Kepentingan Politis

Ahok bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Instagram @basukibtp)

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Bahsuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir untuk dibubarkan. Usulan ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Ahok mengatakan, tata kelola yang buruk ini dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," katanya, dikutip dari video YouTube POIN, Rabu, 16 September.

Indonesia, kata Ahok, bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek. Sehingga, ratusan BUMN yang ada saat ini dapat dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Ahok mengatakan, sebagai contoh di Pertamina, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. Bahkan, menurut Ahok, pergantian direksi pun tidak dibicarakan dengan dirinya namun langsung kepada Menteri BUMN.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Ahok, sekelas presiden pun tak bisa melakukan kontrol terhadap manajemen di dalam perusahaan pelat merah, yang mana merupakan milik negara.

Melihat praktik tidak baik ini, Ahok mengaku tak hanya duduk manis saja dengan jabatannya Komut Pertamina. Tak tinggal diam, Ahok melakukan perbaikan di perusahaan pelat merah tersebut. Salah satunya dengan mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.

Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang dapat bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN, salah satunya Pertamina. 

"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan," katanya.

Gaji Besar Direksi Pertamina

Dalam video tersebut, Ahok juga menyinggung, soal gaji di Pertamina yang menurutnya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan. Ahok mengatakan, dirinya juga sering mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa di copot tapi gaji masih sama. Alasannya dia orang lama, harusnya kan gaji mengikuti jabatan, tapi mereka bikin gaji pokok gede-gede semua," ucapnya.

"Jadi bayangkan orang kerja sekian tahun gajinya pokonya Rp75 juta dicopot enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih, saya rasa ini bisa dituntut. Nah itu yang ingin kita ubah sistem itu," lanjutnya.

Ironisnya, kata Ahok, perusahaan pelat merah ini memiliki utang yang tak kecil. Hal ini karena, Pertamina tak menyatakan untuk menekan pengeluaran namun justru memilih berutang.

"Pertamina sekarang udah ngutang 16 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Selalu berpikirnya pinjem duit aja nih. Saya udah kesel ini, pinjem duit terus mau akuisisi terus lagi, saya bilang tidak berpikir untuk ekplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas, itu ngapain di luar negeri gitu loh, jadi jangan jangan, saya pikir ada komisi kali nih beli minyak di luar," katanya.

Kemudian, Ahok juga menyinggung permintaan Perum Peruri yang meminta dana Rp500 miliar untuk proyek tanda tangan digital.

"Saya lagi paksakan tanda tangan digital tapi Peruri bindeng juga masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. itu BUMN juga," ujarnya.

Ahok menilai, itu sama saja setelah mendapat proyek ini Peruri tidak mau kerja lagi. "Udah dapat Pertamina tak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, jadi uler sanca, ular piton. Ini mau nawar lagi, saya pikir ini enggak masuk akal kalau dikelola seperti itu," ucapnya.