JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong Polri untuk melakukan investigasi terhadap bandara khusus milik PT Indonesia Marowali Industrial Park (IMIP) yang berada di daerah pertambangan Marowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) dilakukan dengan segera. Pasalnya perangkat negara seperti pihak imigrasi, bea cukai, polisi dan anggota TNI tidak beroperasi untuk mengawasi di bandara tersebut.
"Saya mendorong Polri untuk segera melakukan investigasi terhadap bandara IMIP. Ini untuk memastikan semua aktivitas yang berlangsung di sana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku," ujar Abdullah kepada VOI, Kamis, 27 November.
Abdullah menjelaskan, investigasi yang dilakukan oleh Polri dimaksudkan untuk mengaudit berbagai aktivitas di bandara tersebut, mulai dari gerak barang, gerak orang dan tantangan serta ancaman terhadap keamanan dan pertahanan.
"Jangan sampai ada gerak barang, gerak orang dan tantangan serta ancaman yang berpotensi atau telah merugikan negara," tegas pria yang akrab disapa Abduh itu.
Abdullah yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di komisi hukum tersebut lalu menyoroti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 yang membolehkan bandara khusus yang sebelumnya hanya beroperasi domestik, kini dapat beroperasi melayani penerbangan luar negeri. Ia mempertanyakan benefit dan risiko dari peraturan tersebut untuk bandar khusus seperti IMIP.
"DPR mesti mengkaji keputusan Menhub untuk bandara khusus tersebut dengan cermat. Keputusan Menhub itu apakah mendatangkan banyak syafaat atau malah banyak mudharatnya? Mesti dikaji secara komperhensif," kata Abduh.
Dalam melakukan investigasi, lanjut Abduh, Polri juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya dengan dirjen imigrasi, bea cukai, TNI dan Kemenhub.
"Aktivitas bandara ini melibatkan banyak pihak dan kompleks, Polri tidak bisa hanya bergerak sendiri untuk melakukan investigasi, mungkin bisa dengan membentuk satgas atau task force," kata Legislator PKB dari Dapil Jawa Tengah itu.
Sebagai langkah konkret, Abduh menyatakan pihaknya akan mengawali dengan mendorong Komisi III untuk memanggil Polri guna membahas masalah bandara IMIP. Polri, kata Abduh, akan diminta memaparkan pengalaman dan perspektifnya tentang bandara IMIP ini sesuai peraturan yang berlaku.
"Dari informasi polisi yang diberikan saat rapat nanti, akan ditindaklanjuti, apakah DPR perlu membentuk panita kerja lintas komisi atau tidak," ungkap Abduh.
"Masalah bandara IMIP ini mesti ditangani dengan sangat serius, kita ingin kedaulatan melalui kepentingan ekonomi, sosial, politik, keamanan dan pertahanan negara tidak terganggu dan dirugikan," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bandara IMIP yang beroperasi tanpa perangkat negara adalah anomali. Kondisi bandara tersebut menurutnya dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi.
"Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," ujar Sjafrie seusai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, 20 November.
Menhan pun langsung bergerak dengan mengerahkan aparat TNI untuk menjaga bandara tersebut.
"Kemarin setelah menerima arahan dari Pak Menhan kita sudah berkoordinasi semuanya. Jadi sejak saat itu selesai rapat langsung aparat sudah kita siapkan di sana kemudian juga dari TNI disiagakan di sana kemudian koordinasi dan sudah ada tempat bagi aparat kita untuk menjaga bandara itu," kata Gubernur Sulteng Anwar Hamid, dikutip Kamis, 27 November.
Anwar mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi agar alur tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Morowali melalui Palu. Ia menyebut Menhan juga telah mencatat usulan itu untuk disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
