Menko Yusril: Penegakan Hukum Berakar pada Nilai Moral dan Sejarah

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (ketiga dari kanan) dalam kunjungan kerja ke Pulau Lingga, Kepulauan Riau, Senin (27/10/2025). (ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas RI)

KEPRI - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan penegakan hukum berakar pada nilai moral dan sejarah.

berbagai nilai yang diwariskan para pendahulu, termasuk Sultan Mahmud Riayat Syah, sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.

“Hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal moral, kejujuran, dan keberanian menegakkan kebenaran, seperti para pendiri kerajaan Melayu yang menjadikan keadilan dan kehormatan sebagai dasar kepemimpinan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Rabu 29 Oktober.  

Hal ini disampaikan Yusril dalam kunjungan kerja ke Pulau Lingga, Kepulauan Riau, Senin lalu. Ia berharap semangat perjuangan dan nilai keislaman yang tumbuh di tanah Melayu bisa menjadi inspirasi bagi aparat hukum dan penyelenggara negara.

Dirinya menuturkan seluruh pihak harus bisa belajar dari sejarah bahwa keadilan merupakan fondasi peradaban. "Tanpa moral dan nilai-nilai kemanusiaan, hukum akan kehilangan rohnya,” ucap dia menegaskan.

Kunjungan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya ke Pulau Penyengat dalam rangka menelusuri jejak sejarah dan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembentukan hukum dan peradaban bangsa.

Adapun Pulau Lingga pernah menjadi pusat penting bagi Kerajaan Riau-Lingga dan sering dijuluki sebagai "Negeri Bunda Tanah Melayu" karena warisan budaya Melayu yang kuat.

Di pulau itu, Yusril mengunjungi Masjid Sultan dan Makam Sultan Mahmud Riayat Syah, pejuang dan pemimpin Kesultanan Riau-Lingga yang dikenal menjunjung tinggi keadilan serta keberanian melawan penjajahan.

Ia juga berziarah ke Makam Bukit Cengkeh dan mengunjungi Museum Bukit Linggam Cahaya untuk menyaksikan permainan tradisional gasing sebagai simbol ketekunan dan kearifan lokal.

Kunjungan Menko ke Pulau Lingga menjadi simbol kesinambungan antara pelestarian budaya dan pembinaan karakter bangsa dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.