JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyorot tajam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang pemerintah sebagai proyek unggulan. Dalam diskusi Indonesia Review di kantor redaksi VOI Media di Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025), Koordinator FWK Raja Parlindungan Pane menyebut data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 4.711 kasus keracunan makanan MBG sejak 1 Januari hingga 22 September 2025, mayoritas di Pulau Jawa.
“Bagaimana mungkin program sebesar ini justru menimbulkan ribuan kasus keracunan? Pemerintah harus bertanggung jawab penuh karena korbannya siswa dan masyarakat kecil,” tegas Raja, wartawan senior yang memimpin forum tersebut. FWK menilai angka itu bukti lemahnya pengawasan kualitas pangan
Kontroversi kian panas setelah anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap dugaan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam program MBG. Ia mendesak BGN segera memperbaiki sistem verifikasi agar tidak terjadi manipulasi data. “Kalau data dapur saja fiktif, bagaimana publik bisa percaya distribusi makanan benar-benar sampai ke penerima manfaat?” ujar Raja mengutip pernyataan Nurhadi.
Ironisnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui adanya keterlibatan anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD, dalam kepemilikan dapur SPPG. Temuan ini memunculkan pertanyaan serius soal konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.
另请阅读:
-
| EKONOMI
Target Ekonomi RI 2026 5,4 Persen Dinilai Realistis tapi Tantangan Permintaan Masih Ada
24 September 2025, 15:26
Selain persoalan integritas, FWK juga menyoroti anggaran jumbo. Program MBG 2026 menghabiskan Rp335 triliun, diambil dari total Anggaran Pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun. “Kalau lebih dari sepertiga anggaran pendidikan dialihkan untuk makan bergizi gratis yang carut-marut, kualitas pendidikan kita bisa makin terpuruk. Ini bukan solusi, melainkan bom waktu,” kritik FWK.
Dalam diskusi yang diikuti 18 wartawan senior dari berbagai bidang ini, FWK mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan audit investigatif atas anggaran serta mekanisme distribusi MBG. Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, mereka memperingatkan, program ini rawan berubah menjadi proyek politik yang mengorbankan kesehatan dan masa depan generasi muda.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
