Kementerian PU Catat 3.566 Tenaga Kerja Konstruksi Sudah Tersertifikasi per Oktober 2025

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi, salah satunya melalui program sertifikasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah.

Sertifikasi itu termasuk bagi para pekerja yang terlibat dalam program padat karya. 

Peningkatan kompetensi tenaga kerja padat karya menjadi langkah strategis Kementerian PU dalam menjaga mutu serta kualitas hasil pembangunan infrastruktur. 

Dengan kata lain, infrastruktur kuat dan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh material dan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. 

Melalui sertifikasi, Kementerian PU memastikan pekerja konstruksi di daerah, termasuk mereka yang bekerja dalam program padat karya, memiliki kompetensi dan pengakuan profesional sama seperti tenaga kerja di kota besar.

Hingga 29 Oktober 2025, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU mencatat, sebanyak 3.566 tenaga kerja telah tersertifikasi atau setara 73,89 persen dari target 4.826 orang.

Dari jumlah tersebut, tingkat kelulusan mencapai 95,99 persen, menunjukkan antusiasme dan kesiapan tenaga kerja lokal dalam meningkatkan kompetensi serta memenuhi standar profesional di sektor konstruksi.

Program sertifikasi tenaga kerja konstruksi padat karya itu salah satunya dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura. 

Sedikitnya ada 100 peserta terdaftar untuk jabatan kerja Tukang Bangunan Gedung Level 2 yang tergabung dalam proyek infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) mengikuti program sertifikasi di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 29-30 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja di daerah, khususnya wilayah timur Indonesia agar memperoleh sertifikat kompetensi kerja (SKK). 

Sertifikat itu menjadi bukti kemampuan profesional sekaligus jaminan mutu kerja, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Dengan program sertifikasi tenaga konstruksi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, para pekerja diharapkan mampu bekerja lebih profesional, efisien dan aman dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Dody menambahkan, Astacita Presiden Prabowo Subianto juga menugaskan pihaknya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

"Peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur efisien dan berkualitas melalui SDM terampil dan bersertifikat," ucap Dody dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis, 30 Oktober.