KKP Terima 99.648 Ekor Benih Lobster yang Disita TNI AL di Sumsel

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima 99.648 ekor benih bening lobster (BBL) yang digagalkan penyelundupannya oleh tim TNI AL di Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Plt Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho atau kerap disapa Ipung mengapresiasi tindakan TNI AL mengingat penyeludupan benih bening lobster semakin marak terjadi.

"Total BBL yang berhasil disita TNI AL sebanyak 99.648 ekor dengan rincian, jenis pasir sebanyak 89.268 ekor dan jenis mutiara sebanyak 10.380 ekor. Dari jumlah tersebut, perkiraan nilai kerugian negara yang terselamatkan sebesar Rp14.947.200.000," ujar Ipung dikutip dari laman resmi KKP, Selasa, 7 Mei.

Ipung menyebut, sebelum ini sudah dua kali dilakukan penggagalan penyelundupan BBL. Pertama, pada Februari di Bandara Lombok oleh Aviation Security (Avsec) PT Angkasa Pura 1 Bandara Lombok, NTB, dengan jumlah BBL sebanyak 18.952 ekor.

Kemudian, pada April di perairan Tanjung Jabung Timur oleh Polres Tanjab Timur, Provinsi Jambi, dengan jumlah BBL sebanyak 148.455 ekor.

Menurut Ipung, hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa modus operandi penyelundupan BBL selain jalur laut, dilakukan juga melalui jalur udara yaitu melalui bandar udara (bandara).

"Untuk itu, diperlukan penguatan kerja sama antar kementerian/lembaga dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan dan aktivitas illegal yang dapat menggangu kelestarian sumber daya benih bening lobster ini. Tentunya melalui pola tindak, pola operasi dan strategi pengawasan yang akan dibangun bersama," katanya.

Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan, upaya lain KKP menekan praktik ilegal penyelundupan BBL yakni dengan menerbitkan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.).

Kebijakan tersebut, kata dia, akan memperkuat ekosistem budi daya lobster di dalam negeri dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui perdagangan BBL secara resmi ke negara mitra kerja sama, yakni Vietnam.

"Ini adalah upaya transformasi tata kelola BBL yang mengedepankan keberlanjutan, penguatan budi daya lobster serta menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari global supply chain lobster," tuturnya.

Dony menyebut, Pemerintah Vietnam saat ini juga gencar memerangi praktik ilegal penyelundupan BBL yang masuk ke negaranya.

Hal ini, lanjutnya, tak lepas dari upaya Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang gencar melakukan diplomasi dengan Pemerintah Vietnam.

Lebih lanjut, Dony menuturkan Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada 1 Kolonel Laut (P) Anung Sutanto memastikan akan terus melakukan penegakan hukum dan kedaulatan di laut. Langkah ini untuk menjaga wibawa negara di laut.

"Jadi, segala macam tindakan pelanggaran di laut akan ditindak dengan tegas tanpa kompromi. Keberhasilan penangkapan oleh Lanal Palembang ini merupakan arahan langsung dari Kasal," imbuhnya.