Ridwan Kamil Sebut IKN Keputusan Sejarah yang Diambil Negara

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bicara soal Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, IKN adalah keputusan sejarah yang diambil Indonesia.

"Tentang IKN, sebuah keputusan sejarah yang sudah diambil oleh negara ini. Sekarang mari fokus pada mensukseskan keputusan besar ini agar berhasil bukan sebaliknya," tulis Ridwan Kamil di laman Instagramnya @ridwankamil, Sabtu, 2 Maret.

 

Kurator proyek ibukota baru itu pun menjelaskan beberapa poin argumen terkait IKN. RK menilai, IKN harus menjadi kota yang tak hanya jadi pusat pemerintahan, namun juga diisi oleh orang-orang non Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

"IKN ini pusat pemerintahan atau kota. Kalau pusat pemerintahan itu cuman kumpulan kantor-kantor pemerintah. Itu namanya Putra Jaya di Malaysia, gitu. IKN ini harus jadi kota, pusat pemerintahannya ada orang-orang non PNS-nya mendominasi," jelasnya.

Politikus Golkar itu kemudian mencontohkan kesuksesan Washington DC, Amerika Serikat (AS) yang disebutnya dibangun dari nol. Namun ia tak menampik ada beberapa ibu kota baru yang berjalan gagal. Misalnya, luas ibu kota yang terlalu besar hingga populasinya yang sedikit seperti di ibu kota Australia, Canberra.

"The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Sisanya rada gagal. Kegedean, kekurangan orang. Di Australia itu Canberra orangnya sedikit, ba'da magrib sepi. Saya bilang nggak boleh IKN seperti itu. IKN kita harus tetap ramai," katanya.

Agar IKN tak bernasib sama, lanjut RK, maka disiapkanlah berbagai fasilitas pendukung, seperti fasilitas kesehatan, mal, olahraga, pendidikan, hiburan, dan lainnya. Terlebih, kata dia, syarat membuat kota jadi hidup adalah memiliki fungsi campuran.

"Sebenarnya kan kota mah segala rupa. Stadionnya nanti ada, mall-nya apalagi, kesehatan, pendidikan, saya kemarin ngusulin Jaya Ancolnya, kaya Universal Studio pokoknya hiburan apa pun lah ya," ucapnya.

 

Selain itu ia juga menyebutkan IKN harus ada batas memadai. IKN kata dia sebesar kota Bandung yang didesain untuk 2-3 juta penduduk saja. 

 

Ridwan Kamil juga menjawab pertanyaan-pertanyaan publik terkait proyek IKN yang dinilai menghabiskan hutan. Dia menegaskan, hutan yang ditebang bukan hutan lindung. RK pun memastikan komitmen negara untuk serius menghidupkan kembali hutan komersial dan hutan produksi.