JAKARTA – Indonesia menutup tahun 2025 dengan catatan dramatis terkait ketangguhan bencana. Di balik angka-angka statistik yang dilaporkan otoritas, tersimpan narasi mendalam tentang kehilangan, disrupsi ekonomi, dan upaya kolektif untuk bangkit. Bencana nasional bukan sekadar peristiwa alam; ia adalah guncangan sistemik yang menguji fondasi sosial dan stabilitas fiskal negara.
Skala dampak bencana di Indonesia tetap berada pada level yang mengkhawatirkan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Desember 2025, nilai kerugian ekonomi akibat bencana di tanah air menembus angka Rp3,68 triliun. Angka ini mencakup kerusakan fisik pada infrastruktur vital, namun belum menghitung kerugian ekonomi jangka panjang dari sektor produktif yang lumpuh.
Secara akumulatif, sepanjang tahun 2024 saja, Indonesia mencatat 540 orang meninggal dunia dan lebih dari 8,1 juta orang terpaksa mengungsi akibat berbagai bencana hidrometeorologi. Tragedi tsunami Aceh 2004 tetap menjadi pengingat emosional paling kelam, di mana lebih dari 160.000 jiwa hilang dalam sekejap, menyisakan trauma antargenerasi yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Bencana alam menciptakan dislokasi sosial yang masif. Dr. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sering menekankan bahwa kelompok rentan—perempuan, anak-anak, dan lansia—adalah pihak yang paling terdampak.
Sementara Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati mengatakan bencana bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga peristiwa sosial yang memperburuk struktur ketimpangan yang sudah ada. Perempuan sering kali memikul beban domestik yang lebih berat di pengungsian sementara hak-hak dasarnya (keamanan dan kesehatan) terancam.
"Bencana memperlebar celah ketimpangan. Perempuan di pengungsian menghadapi beban yang harus dipikulnya lebih berat, sementara anak-anak kehilangan bulan-bulan berharga dari akses pendidikan mereka," ujar pengamat sosial, Devie Rahmawati dari Universitas Indonesia kepada VOI, melalui pesan singkat yang tertulis, Minggu, 28 Desember.
Selain trauma psikologis, perpindahan penduduk yang tidak terencana seringkali memicu konflik sosial di wilayah penerima pengungsi akibat kompetisi sumber daya yang terbatas.
Dampak Ekonomi: Dari Sektor Pertanian hingga Inflasi Nasional
Secara makro, bencana tahun 2025 memberikan tekanan signifikan pada rantai pasok. Sebagai contoh, banjir di wilayah Jabodetabek pada Maret 2025 saja diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp1,69 triliun. Berikut adalah rincian sektor ekonomi yang terdampak signifikan di tahun 2025:
Pertanian: Ribuan hektare lahan sawah terendam banjir, memicu gagal panen yang berkontribusi pada kenaikan harga pangan nasional.
Infrastruktur: Kerusakan jembatan dan jalan nasional memutus jalur logistik, meningkatkan biaya transportasi, dan memicu inflasi di daerah-daerah terisolasi.
Pariwisata: Bencana di destinasi utama seringkali diikuti oleh pembatalan kunjungan masif, yang memukul ekonomi lokal berbasis jasa.
Data Kejadian Bencana di Indonesia (Rekapitulasi 2024-2025)
Berdasarkan laporan BNPB, berikut adalah perbandingan data kejadian bencana yang menonjol:
Jenis Bencana Jumlah Kejadian (2024) Catatan Penting 2025
Banjir 1.420 Dominan di Sumatra dan Jabodetabek
Cuaca Ekstrem 733 Melanda wilayah pesisir dan dataran tinggi
Karhutla 973 Terjadi di Sumsel, Riau, dan Kalteng
Tanah Longsor 207 Sering dipicu oleh curah hujan ekstrem
Menghadapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029. Strategi utama yang didorong adalah pembangunan infrastruktur tahan gempa serta penguatan sistem asuransi bencana untuk mengurangi beban fiskal negara.
Pemulihan pascabencana kini tidak lagi hanya tentang membangun kembali gedung, tetapi tentang Build Back Better—membangun masyarakat yang lebih tangguh. Pemberdayaan komunitas melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi kunci agar di masa depan, narasi bencana tidak lagi didominasi oleh kesedihan, melainkan oleh kekuatan manusia untuk bertahan dan bangkit kembali.
Pemerintah Pusat Tutup Mata dengan Bencana di Aceh Utara?
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil mempertanyakan kehadiran negara dalam penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya. Ismail menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengunjungi Aceh Utara, padahal kerusakan akibat banjir juga sangat parah.
Hal itu disampaikan Ismail dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang digelar pimpinan DPR RI di Aceh hari ini, Selasa, 30 Desember.
Ismail mulanya melaporkan wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh Utara, meliputi 27 kecamatan yang terdiri dari 696 desa atau sekitar 81 persen. Kemudian jumlah korban bencana banjir yang terdampak di Aceh Utara sebanyak 124.000 KK atau 433.000 jiwa.
"Jumlah korban banjir, pengungsi 19.000 KK, 67.876 jiwa. Kemudian korban bencana banjir meninggal 213 orang, hilang 6, luka-luka 2.127. Kemudian ibu hamil 1.433, balita 9.525 orang, kemudian lansia 6.895 orang, disabilitas 513 orang," ujar Ismail dalam rapat yang disiarkan kanal resmi DPR RI, Selasa, 30 Desember.
Ismail mengungkapkan, dampak kerusakan di Aceh Utara terdiri dari 72.364 rumah terendam, 3.506 rumah hilang, 6.236 rumah rusak berat, 16.325 rumah rusak sedang, 20.280 rumah rusak ringan, dan 14.509 hektar sawah terendam, serta 10.674 hektar tambak hilang.
"Kemudian kebutuhan di pengungsi. Yang pertama sekali listrik belum normal dan Telkom. Kemudian yang kedua kebutuhan kompor gas atau gas LPG gas 5 kilo, yang ketiga logistik dan obat-obatan. Keempat, tenda, yang selama ini masyarakat masih di tenda biasa. Kemudian yang kelima boat untuk mengantar logistik di kawasan terisolir di Serah Raja dan di Dusun Selemah. Kemudian yang keenam air bersih, yang ketujuh alat berat," paparnya.
Ismail lantas mempertanyakan kehadiran negara, khususnya Presiden RI yang hingga hari ini belum meninjau dampak bencana di Aceh Utara. Padahal menurutnya, kerusakan yang terjadi di Aceh Utara juga sangat masif seperti Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.
"Kemudian perlu saya sampaikan sedikit, izin Bapak Menteri dan kepada seluruh yang telah berhadir. Mungkin tadi sudah disampaikan, maaf, Bupati Tamiang dan Bupati Pidie Jaya. Mungkin di Aceh Utara selama ini, Pak Presiden selalu ke Tamiang dan ke Takengon, Aceh Tengah, dan juga hadir di Pidie Jaya, termasuk Pak Wakil Presiden," kata Ismail.
Ismail menilai, pemerintah pusat terkesan tutup mata dengan bencana yang terjadi di Aceh Utara. Namun, ia mengapresiasi Komisi V DPR dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang sudah turun untuk meninjau wilayahnya.
"Waktu itu juga Ketua MPR rencananya turunnya di Malikussaleh. Informasi sama saya, rencana turunnya di Malikussaleh. Tapi saya bilang, 'Kalau di Malikussaleh, saya anggap enggak usah hadir aja. Mau saya di tempat kejadian, bagaimana kejadian yang sebenarnya'. Tidak saya besar-besarkan, maka saya bilang bencana di Aceh Utara lebih daripada tsunami karena dari hulu sampai ke hilir," bebernya.
Desa Tangguh Bencana (Destana)
Di tengah frekuensi bencana alam yang terus membayangi Indonesia sepanjang tahun 2025, program Desa Tangguh Bencana (Destana) kini menjadi tumpuan utama dalam strategi pengurangan risiko bencana (PRB) nasional. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas mandiri masyarakat di tingkat desa untuk mengenali, menghadapi, dan memulihkan diri dari ancaman bencana.
Prinsip utama Destana adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif melalui partisipasi aktif warga. Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek yang menunggu bantuan, melainkan subjek utama dalam mengelola risiko di wilayahnya sendiri.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati dalam sebuah sosialisasi standar nasional tahun 2025 menekankan pentingnya standarisasi ketangguhan desa. Beliau menjelaskan bahwa integrasi antara pengetahuan lokal dan teknologi (SNI Destana) adalah kunci untuk menciptakan resiliensi berkelanjutan.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Dra. Prasinta Dewi mengatakan BNPB bersama sejumlah pihak turut meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan membentuk Desa Tangguh Bencana. Di mana dalam desa tersebut sudah dilatih dan diberikan alat serta rambu-rambu informasi kebencanaan sesuai dengan tingkat kerawanannya masing-masing.
“Destana total 6.056 desa yang dibentuk oleh BNPB dan pihak terkait lainnya. Ini masih sangat kurang dari 53 ribu desa yang memiliki ancaman bencana,” tandasnya.
