JAKARTA – Pondasi ekonomi kuat, terjaganya stabilitas makroekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat disebut menjadi capaian positif satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang ekonomi.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pada Triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12 persen, salah satu tertinggi di antara negara G20. Hal ini yang membangkitkan optimisme bila kinerja ekonomi nasional akan terus membaik hingga akhir tahun.
“Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” terangnya seperti dilansir laman Kementerian Keuangan.
Inflasi juga terjaga rendah di 2,65 year on year (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56 persen dari PDB. Masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menjelaskan, pencapaian ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp200 T di Bank Himbara yang bertujuan produktif mendukung aktivitas ekonomi.
Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025. Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah.
Pasar modal pun merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.257,86 pada 10 Oktober 2025. Menurut Menkeu, hal ini mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
“Walaupun sekarang ada koreksi naik sebentar-sebentar ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah perbaikan ekonomi yang akan kita ciptakan ke depan, bukan cuman sesaat. Kita perbaiki pondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan saya yang ada yang sudah belajar selama berapa tahun,” ungkap Purbaya.
Ekonom Great Institute, Perdana Wahyu mengakui bahwa sejumlah indikator utama memang menunjukkan perbaikan signifikan, mulai dari neraca perdagangan hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Secara khusus, dia menyoroti keberhasilan pemerintah untuk menekan angka pengangguran secara signifikan.
“Per Februari 2025, tingkat pengangguran turun hingga 4,76 persen. Mungkin sekarang akan turun lagi karena program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan, program magang juga sudah dilaksanakan, dan Koperasi Desa mulai diaktifkan. Banyak sekali program yang membantu menurunkan angka pengangguran,” ujarnya.
Capaian lain yang patut diapresiasi adalah penurunan angka kemiskinan menjadi 8,47 persen per Maret 2025 yang merupakan angka kemiskinan terendah sejak krisis 1998. Hal ini menandakan bahwa pertarungan Indonesia melawan kemiskinan mencapai puncaknya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen juga disebutnya sebagai pencapaian yang melampaui ekspektasi banyak pihak.
Sementara ekonom Drajad Hari Wibowo mengapresiasi arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menilai program swasembada pangan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. “Deregulasi yang dilakukan pemerintah mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi. Aturan yang dulu berbelit kini disederhanakan, sehingga penyaluran menjadi lebih cepat dan tepat sasaran,” tuturnya.
Dia menambahkan, ekonomi kerakyatan terus tumbuh berkat sinergi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih. “Program Makan Bergizi Gratis bahkan terbukti mendorong aktivitas ekonomi di sektor pangan dan UMKM. Ketika anggarannya ditambah, permintaan bahan pangan seperti telur meningkat pesat, dan pemerintah cepat merespons dengan membentuk kelompok usaha desa yang beternak ayam petelur,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga dianggap berhasil menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan penguatan ekonomi rakyat. Capaian-capaian tersebut, lanjut Drajad, menunjukkan bahwa dalam satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo–Gibran tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan pertumbuhan yang berpihak pada rakyat kecil yang menjadi sebuah fondasi kuat menuju kemandirian ekonomi nasional.
Stimulus Ekonomi yang Tidak Tepat Sasaran
Meski demikian, tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki Presiden Prabowo dan para pembantunya di bidang ekonomi. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyebut, ada beberapa persoalan mendasar yang harus segera dievaluasi, terutama terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, dan efektivitas kebijakan fiskal.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pelemahan sepanjang 2025. Pada Triwulan I 2025, ekonomi hanya tumbuh 4,87 persen, relatif rendah mengingat periode tersebut bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran.
“Triwulan II 2025 meskipun diklaim tumbuh 5,12 persen, namun masih ada kejanggalan yang saya rasa membuat klaim tersebut tidak valid. Indikator lainnya menunjukkan kondisi ekonomi sedang dalam tidak baik,” tukasnya.
Selain itu, kinerja industri manufaktur juga disebut mengalami kondisi perlambatan di mana purchasing manager index (PMI) industri manufaktur mencapai di titik terendah paska Covid-19 yang terjadi di April 2025, sebesar 46,7 poin.
Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga lebih dari 30 persen per Juni 2025 serta turunnya produksi otomotif secara tahunan. “Meskipun pemerintah mengklaim industri manufaktur tumbuh signifikan di triwulan II 2025, namun kondisi PHK tidak bisa berbohong,” tambah Huda.
Dari sisi konsumsi masyarakat, dia menyebut daya beli masih tertekan yang terlihat dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai level 115 pada September 2025, terendah sejak April 2022. Angka tersebut menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat yang berimbas pada stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di angka 4,97-4,98 persen saja.
Selain itu penerimaan perpajakan juga mengalami pelemahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Huda menilai penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah serta masalah implementasi sistem Coretax. “Ketika penerimaan terjadi shortfall, pengeluaran meningkat tajam karena program MBG dan lainnya, maka defisit APBN membengkak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Huda menilai berbagai stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah juga belum efektif mendorong perekonomian. “Bantuan stimulus yang dikeluarkan cenderung tidak terarah seperti diskon transportasi hingga jalan tol, bahkan program MBG tidak berdampak signifikan. Perekonomian tidak terdorong karena program stimulus tersebut. Triliunan uang yang dialokasikan menjadi percuma,” tegasnya.
Tak ketinggalan, dia juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dinilai menekan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor. Menurutnya, ada sektor perhotelan yang sangat terguncang akibat program efisiensi anggaran, yang mengakibatkan puluhan ribu orang terkena PHK atau status pekerjanya dijadikan pekerja harian.
Di tingkat daerah, pemangkasan anggaran disebut membuat banyak pemerintah daerah menaikkan pajak lokal untuk menutup kekurangan. Namun kebijakan ini justru memperburuk daya beli dan memperlemah perekonomian daerah. “Daerah yang terpangkas ramai-ramai menaikkan tarif pajak daerah yang pada akhirnya membuat daya beli semakin menurun, perekonomian daerah menjadi lebih buruk,” kata Huda.
Disiplin Tata Kelola Anggaran
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin juga mengungkapkan masih banyak hal yang harus diperbaiki pemerintah di bidang ekonomi. Pertama, penyusunan APBN 2026 yang tidak menggambarkan alokasi anggaran yang optimal dan disiplin fiskal. Hal ini terbukti dari tetap tingginya ketergantungan terhadap utang.
Kedua, munculnya program-program prioritas tanpa teknokrasi yang memadai. Contohnya MBG, Kopdes Merah Putih dan 3 Juta rumah. “Selain menimbulkan problem di lapangan, mereka juga berpotensi menjadi bom waktu fiskal,” tuturnya.
Ketiga, deindustrialisasi yang terus melaju diikuti dengan semakin melemahnya peran sektor formal. Keempat, iklim investasi yang cenderung memburuk. Kelima, kabinet dan birokrasi yang semakin gemuk yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan permasalahan koordinasi.
“Pemerintahan Prabowo masih mempunyai waktu panjang. Perlu memperbaiki perencanaan, mau mendengar masukan, dan menjalankan program secara terstruktur dan hati-hati. Jangan grasa grusu," sambung Wijayanto.
Pengmat kebijakan publik, Sapraji mengatakan, efisiensi dan tata kelola anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, kabinet yang terdiri atas banyak anggota menyerap anggaran rutin yang besar, yang seharusnya dapat dialokasikan lebih optimal untuk belanja pembangunan strategis. Hal ini berpotensi menghambat kecepatan dan efektivitas realisasi program-program strategis yang berdampak langsung pada pembangunan nasional.
Selain itu, dari sisi proses perumusan kebijakan, masih terlihat kecenderungan minim pendekatan berbasis riset dan evaluasi komprehensif. Pemerintah lebih banyak mengedepankan pembentukan lembaga baru tanpa memperkuat kapasitas organisasi yang sudah ada, sehingga beberapa kebijakan masih bersifat elitis dan populis tanpa benar-benar menyelesaikan masalah struktural yang ada di akar masyarakat.
“Stabilitas ekonomi juga menjadi perhatian. Melemahnya nilai tukar rupiah ke level yang memprihatinkan menandakan belum optimalnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah. Pemerintah dituntut untuk lebih transparan, proaktif, dan konsisten dalam menjaga fundamental ekonomi makro agar kepercayaan investor dan masyarakat dapat pulih dan berkelanjutan,” jelas Sapraji.
