JAKARTA - Polemik ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dikeluarkan Universitas Gajah Mada dan terus diributkan sebagian masyarakat, alangkah baiknya segera dihentikan. Pertama, Jokowi saat ini sudah menjadi rakyat biasa dan bukan orang nomor satu di republik. Kedua, meributkan ijazah yang bukan milik pejabat atau elit negeri bisa mempermalukan bangsa itu sendiri di mata dunia internasional.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI, Hendri Satrio dalam akun X mengatakan isu ini sudah tak perlu dibahas lantaran pihak UGM sudah berkali-kali mengklarifikasi dan menegaskan bahwa ijazah serta skripsi Jokowi adalah asli. Dia menambahkan seandainya pun ijazah itu palsu atau Jokowi tidak memiliki ijazah, dipastikan bangsa kita akan ditertawakan oleh semua negara-negara di dunia.

"Saya sudah buat poling untuk sikap masyarakat atas isu ijazah palsu ini di X. Hasilnya, 5.498 responden, sebanyak 48 persen atau 2.655 responden memilih jawaban "Dunia tertawakan kita" jika ijazah ini terbukti palsu. Opsi lainnya mencakup "Jokowi malu" sebesar 6,1 persen atau 335 suara," kata pria yang biasa dipanggil dengan Hensat kepada VOI, Kamis, 17 April.

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (dok UGM)
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (dok UGM)
 

Isu ini terus hidup akibat polarisasi politik yang masih tajam di masyarakat. Masih banyak kelompok yang belum puas dengan warisan politik JokowI, padahal banyak isu yang lebih penting. Misalnya tentang korupsi hingga ratusan triliun dan ekonomi negara yang masih belum pasti aman.

"Tapi entah mengapa, hingga sekarang masih banyak yang menggoreng isu ini, Isu ijazah ini cerminan ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap Jokowi, meski dia sudah lengser namun pengaruhnya masih besar sehingga narasi seperti ini terus dihidupkan untuk menyerang legitimasi kepemimpinannya," katanya.

Hensat yang juga merupakan Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina akhirnya meminta publik agar tidak sibuk dengan hal-hal kecil, dan melupakan sejumlah tantangan besar yang sedang dihadapi.

"Sementara dunia terus maju, jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal kecil yang membuat citra bangsa kita tercoreng," pungkas Hensat

'Sentilan' Format Ijazah UGM di Tahun 80

Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Saratri Wilonoyudho mengunggah ijazah strata satunya dari fakultas teknik di Universitas Gadjah Mada di akun instagramnya @saratri_wilonoyudho. Ia mengunggah ijazah sarjana teknik geodesinya yang lulus pada tahun 1986 dan hanya beda satu tahun dengan Jokowi yang lulus di tahun 1985.

"Ijazah Universitas Gadjah Mada tahun 1986,” tulis Saratri.

Pria yang mengajar di fakultas teknik, Unnes, ini mengatakan tujuannya membagikan foto ijazahnya tersebut untuk mengedukasi masyarakat di tengah kekisruhan yang terjadi, bukan untuk menyindir pihak manapun, termasuk mantan presiden Jokowi. "Saya hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat gambaran ijazah UGM tahun 1986. Bukan untuk menyindir siapa pun, termasuk Pak Jokowi," ujar Saratri saat ditanya VOI melalui akun instagramnya, Kamis, 17 April.

Ijazah Asli Universitas Gadjah Mada Tahun 1986 Milik Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Saratri Wilonoyudho
Ijazah Asli Universitas Gadjah Mada Tahun 1986 Milik Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Saratri Wilonoyudho

ijazah sarjana teknik yang dimiliki Saratri dengan salinan ijazah milik Jokowi yang dibagikan UGM memiliki beberapa perbedaan. Dan perbedaan ini juga diaminkan Saratri namun ia segera menegaskan tidak memiliki kapasitas untuk menilai keaslian ijazah milik orang lain.

Saratri menjelaskan perbedaan ijazah yang dikeluarkan pada tahun 1986 dengan ijazah yang dikeluarkan tahun 1985 bisa dilihat dari sisi tampilan luarnya. Bisa dikenali dari jenis font yang berbeda. Font pada ijazah tahun 1986 masih bergaya lama, sementara milik Jokowi font-nya seperti mirip Times New Roman. Nama rektornya juga berbeda

"Perbedaan pertama jelas fontnya, lalu saat itu kami ambil foto untuk ijazah tidak boleh pakai kacamata. Namun sekali lagi perbedaan-perbedaan ini bisa disebabkan aturan yang diberlakukan di setiap fakultas, saya tidak tahu pasti," katanya.

Saratri menilai jika perbedaannya hanya satu tahun, biasanya tidak akan memiliki banyak perbedaan. Meski begitu dia tidak mau menegaskan dari kedua ijazah miliknya dengan Jokowi mana yang sah. Namun secara tegas, ia mengklaiim dengan tegas jika ijazah miliknya merupakan asli dan halal.

"Seingat saya waktu tahun delapan puluhan itu fotmatnya hampir sama. Dari dulu sejak muda, saya tidak suka contek apalagi plagiat gitu. Alasan ini yang membuat saya yakin sekali ijazah saya ini asli dan halal. Dan tujuan saya lakukan hal ini untuk mengedukasi masyarakat bukan untuk sindir menyindir siapapun, "tandasnya.

Dengarkan, Pahami dan Lakukan untuk Tidak Gaduh

Pengamat pendidikan, Bukik Setiawan, mengatakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memiliki kewenangan untuk memverifikasi keaslian ijazah presiden ke-7, Joko Widodo, meskipun data kelulusannya tidak tercantum dalam sistem digital Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

langkah verifikasi bisa dilakukan Kemendikti dengan cara berkoordinasi langsung dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi penerbit ijazah. “Kemendikti bisa berkoordinasi dengan UGM untuk memastikan keaslian ijazah. Itu merupakan langkah yang sah dan bisa dilakukan,” kata Bukik.

Bukik menjelaskan PDDikti dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) memang tersedia sebagai alat verifikasi digital, namun hanya mencatat data mahasiswa mulai tahun akademik 2002/2003. Karena Jokowi lulus dari UGM pada 1985, datanya tidak tercakup dalam sistem tersebut.

Meski begitu, absennya data digital tidak serta-merta membuat ijazah tidak bisa diverifikasi. Bukik menekankan pentingnya merujuk pada perguruan tinggi asal. “UGM sebagai pihak yang menerbitkan ijazah punya otoritas untuk menyatakan keasliannya,” tutupnya.

Bagikan:

Terkait