JAKARTA – Kebijakan proteksionisme ala Presiden Amerika Serikat memanaskan perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China. Hal itu diyakini akan memperburuk rantai pasokan internasional hingga mengguncang ekonomi secara global.

Menurut akademisi dari Universitas Pamulang, Heru Wahyudi, perang tarif antara AS dan China merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan sumber daya melimpah dan sektor manufaktur yang tumbuh, Indonesia jadi alternatif bagi perusahaan yang ingin keluar dari bayang-bayang China. Meski, risiko penurunan ekspor dan tekanan daya saing tak bisa dikesampingkan.

“Tarif tinggi AS pada produk China tujuannya menekan dominasi Beijing, sementara China membalas dengan kebijakan serupa. Ketegangan ini mengganggu rantai pasokan global, menaikkan biaya produksi, dan merusak efisiensi perdagangan,” ujarnya, Senin 14 April 2025.

Dia menilai, kebijakan proteksionisme AS melemahkan rupiah dan memperburuk iklim investasi. Walau, perang tarif ini juga membuka peluang jika Indonesia mampu menarik perusahaan yang ingin keluar dari bayang-bayang China. Terlebih, Indonesia punya posisi strategis dalam rantai pasokan global, dengan sektor logistik diproyeksi tumbuh 10 persen hingga 2025 berkat inovasi teknologi dan hilirisasi komoditas.

Perang Tarif akan Berdampak ke Indonesia

Perang tarif juga memicu ketidakpastian investasi global. Investor makin waspada menghindari risiko imbas kebijakan perdagangan yang tak menentu. Dampaknya, aliran modal ke negara berkembang menurun, diperburuk oleh lonjakan inflasi akibat naiknya harga barang impor, terlebih di sektor teknologi dan bahan baku.

Di sisi lain, sebagai anggota BRICS, Indonesia juga terancam tarif tinggi AS yang melemahkan daya saing ekspornya, terlebih di sektor tekstil, elektronik, dan otomotif. Walau efek domino ini bukan cuma ancaman, ada celah bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan produk China.

“Perang tarif AS-China berefek tak langsung pada Indonesia lewat rantai pasokan global. Tarif tinggi AS untuk produk China membuat ekspor tidak langsung Indonesia turun USD 300 juta, mengingat banyak barang Indonesia diekspor ke AS lewat China,” ungkap Heru.

“Efek domino ini juga menekan permintaan global untuk produk Asia Tenggara. Lebih parah lagi, tarif tambahan AS untuk elektronik dan tekstil kian melemahkan daya saing produk Indonesia, memukul sektor manufaktur yang bergantung pada ekspor,” sambungnya.

Dia menyatakan, Indonesia butuh kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing ekspor di tengah tekanan global. Sebab, perang tarif AS-China memberi peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada kedua negara tersebut. Diversifikasi pasar ekspor jadi strategi dengan meluaskan jangkauan ke Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Langkah ini untuk meredam risiko dari ketidakpastian geopolitik.

Ilustrasi perang Tarif (Ist)

“Pemerintah sudah mendorong melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan promosi produk unggulan seperti kopi, kakao, kelapa sawit, dan tekstil di pameran internasional. Tapi, tanpa peningkatan daya saing dan efisiensi, upaya ini bisa saja mentok di tengah jalan,” terang Heru.

Dia berpendapat, perang tarif AS-China membuat kekosongan di pasar global yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Produk seperti tekstil, alas kaki, elektronik ringan, dan makanan olahan peluangnya besar mengisi celah ini, terlebih di negara-negara yang sebelumnya bergantung pada impor dari kedua raksasa ekonomi itu.

Selain itu, komoditas pertanian seperti karet, kelapa sawit, dan kakao juga berpotensi menggantikan posisi AS atau China di pasar internasional, seperti Eropa dan Jepang. “Tapi, tanpa insentif ekspor dan perbaikan efisiensi produksi, peluang ini bisa berlalu begitu saja,” imbuhnya.

Heru menekankan, untuk meraih peluang di pasar global, Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat. Pertama, meningkatkan daya saing produk dengan investasi riset dan pengembangan, termasuk bibit unggul untuk kelapa dan kakao. Kedua, perbaikan infrastruktur ekspor seperti pelabuhan dan gudang untuk memangkas biaya logistik yang jadi masalah klasik. Ketiga, mendorong diplomasi ekonomi dengan memperkuat perwakilan dagang di luar negeri dan aktif di forum internasional.

“Perang tarif AS-China membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisi di perdagangan global. Pasalnya, semua ini butuh sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan pro-ekspor,” tandasnya.

Peluang untuk Masuk ke Pasar AS

Manajer Ekspor PT Sunrise Steel, Nadia Setiawan menilai, perang tarif antara AS dan China memberikan peluang bagi produk-produk Indonesia untuk dapat memperluas pasar hingga ke AS. “AS sudah memblokir China jadi ini opportunity bagi kita, Vietnam akan diblokir juga. Jadi kita benar-benar punya peluang bagus untuk masuk ke pasar AS,” tuturnya seperti dilansir ANTARA, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Indonesia harus mampu mampu menjadi alternatif bagi AS terutama untuk komoditas nonminyak dan gas (nonmigas) seperti produk-produk baja dan besi. Sebab, AS dianggap melihat Indonesia menjadi salah satu negara alternatif yang menjanjikan di tengah perang dagang dengan China dan bahkan produk baja dan besi Indonesia juga semakin dilirik oleh Negeri Paman Sam itu.

Bahkan meski harga baja dan besi Indonesia relatif lebih tinggi dibanding negara lain terutama China, namun justru memanasnya hubungan antara AS dan China bisa menjadikan Indonesia sebagai pilihan berikutnya bagi AS.

“Sebenarnya harga besi di kita itu relatif tinggi dibanding negara lain, apalagi dibanding China. Tapi sekarang karena China tidak bisa masuk, tarifnya besar jadi ya sudah kita menjadi next choice next alternative,” tukas Nadia.

Indonesia akan Resesi?

ilustrasi resesi (Ist)
ilustrasi resesi (Ist)

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, kenaikan tarif resiprokal Donald Trump berpotensi memicu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV pada 2025. Resesi ekonomi adalah kondisi ketika dua atau tiga kuartal ekonomi mengalami pelambatan. Dia menegaskan, resesi berbeda dari krisis ekonomi di mana pertumbuhan minus, sementara dalam resesi tidak harus minus atau cukup pertumbuhannya melambat.

“Resesi itu karena potensi ekspor menurun, harga komoditas makin rendah, penerimaan pajak melemah, fiskal pemerintah tidak mampu berikan stimulus tambahan, sisi konsumsi rumah tangga melemah. Perfect storm. Korelasi ekonomi Indonesia dengan AS, setiap 1 persen penurunan pertumbuhan ekonomi AS maka ekonomi Indonesia turun 0,08 persen,” ujarnya.

Dia juga menekankan, tarif ini secara khusus akan menghantam dan membuat sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke AS berada di ujung tanduk, seperti otomotif serta elektronik. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, ekspor mesin dan perlengkapan elektrik Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$4,1 miliar. Selain itu, sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil juga diprediksi akan semakin terpuruk.

“Sebagian besar brand internasional di Indonesia punya pasar besar di AS. Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” terang Bhima.

Dia mengungkapkan, dari data yang ada, ekspor produk pakaian dan aksesoris (rajutan) Indonesia ke AS berkontribusi hingga US$2,4 miliar. Sedangkan, produk pakaian dan aksesoris (bukan rajutan) mencapai US$2,1 miliar. Karena itu, kenaikan tarif akan melemahkan penetrasi produk tekstil Indonesia ke AS.

“Saat ini kondisi tekstil sedang berdarah-darah. Banyak industri yang sudah menutup pabriknya, menghentikan karyawannya, ada relokasi. Dengan tarif AS ini tentu semakin menekan tingkat penjualan dan juga profitabilitas industri ini. Ditambah lagi Permendag 8/2024 tentang impor belum juga direvisi. Jadi ekspor sulit, sementara barang impor menekan pemain tekstil pakaian jadi di domestik,” kata Bhima.

Pendapat Bhima Yudhistira diamini Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja. Menurutnya, kenaikan tarif akan membuat penurunan demand dan oversupply pakaian jadi makin besar lagi, khususnya bagi negara produsen pakaian jadi, seperti China, Bangladesh dan Vietnam.

“Sudah sulit ekspor, Indonesia dikhawatirkan menjadi tujuan dari negara-negara yang kelebihan pasokan tekstil akibat perang tarif itu. Padahal, pasar dalam negeri menjadi salah satu tumpuan industri tekstil Indonesia saat pasar dunia bergejolak. Kelebihan produksi ini jangan sampai membanjiri market Indonesia yang sudah banjir barang impor, yang makin membuat Industri dan IKM (industri kecil-menengah) dalam negeri tertekan,” tutupnya.

Bagikan:

Terkait