JAKARTA — Proposal dari Partai Republik yang bertujuan melarang negara-negara bagian mengatur kecerdasan buatan (AI) selama 10 tahun menuai penolakan tajam dari para jaksa agung negara bagian. Para penentang, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, memperingatkan bahwa langkah ini dapat membahayakan perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Usulan tersebut dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang pemotongan pajak Presiden Donald Trump. Jika disahkan, undang-undang itu akan menggagalkan berbagai regulasi AI yang telah diberlakukan di puluhan negara bagian Amerika Serikat.
Sebanyak 40 jaksa agung negara bagian, termasuk dari Ohio, Tennessee, Arkansas, Utah, dan Virginia, mengirim surat kepada Kongres pada Jumat, 16 Mei, meminta agar ketentuan pelarangan tersebut dicabut menjelang sidang komite anggaran DPR yang dijadwalkan Minggu malam.
“Menetapkan moratorium luas terhadap semua tindakan negara bagian, sementara Kongres sendiri tidak bertindak dalam bidang ini, adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merampas perlindungan wajar bagi konsumen,” tegas mereka dalam pernyataannya.
Jaksa Agung California, Rob Bonta, turut menandatangani surat tersebut. California merupakan markas dari perusahaan-perusahaan AI besar seperti OpenAI, Alphabet (Google), Meta Platforms, dan Anthropic.
“Saya sangat menentang upaya apa pun untuk melarang negara bagian mengembangkan dan menegakkan regulasi yang masuk akal. Negara bagian harus mampu melindungi warganya dari dampak teknologi AI yang terus berkembang,” kata Bonta.
California sendiri telah menerapkan serangkaian undang-undang terkait penggunaan AI, termasuk pelarangan pembuatan gambar seksual secara digital tanpa persetujuan, larangan deepfake dalam iklan politik, serta keharusan penyedia layanan kesehatan untuk memberi tahu pasien jika mereka sedang berinteraksi dengan AI, bukan manusia. Negara bagian ini juga melarang perusahaan asuransi kesehatan (HMO) menggunakan AI untuk menggantikan dokter dalam menentukan kebutuhan medis pasien.
BACA JUGA:
Namun, anggota Partai Republik di DPR, termasuk Jay Obernolte yang mewakili daerah Silicon Valley, menyatakan bahwa larangan ini penting untuk memberi pemerintah federal kendali yang lebih besar dalam penerapan AI nasional. RUU tersebut juga mengalokasikan dana sebesar 500 juta dolar AS untuk implementasi AI.
“Tidak masuk akal jika kita mengizinkan 1.000 lebih rancangan undang-undang tentang AI dari negara bagian diberlakukan, sementara pemerintah federal berusaha menciptakan kerangka kerja nasional,” ujar Obernolte.
Google, salah satu perusahaan yang terdampak langsung oleh peraturan negara bagian, mendukung moratorium ini dan menyebutnya sebagai “langkah awal penting untuk melindungi keamanan nasional dan memastikan kepemimpinan AI Amerika.”
Namun, usulan tersebut masih harus melewati tantangan besar di Senat, termasuk lolos dari proses rekonsiliasi anggaran yang biasanya hanya digunakan untuk legislasi terkait anggaran negara.
