Elon Musk Diberi Batas Waktu hingga Senin untuk Menanggapi Penyelesaian Kasus SEC Terkait Akuisisi Twitter

JAKARTA – Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) memberikan waktu hingga Senin 16 Desember bagi Elon Musk untuk menanggapi tawaran penyelesaian terkait penyelidikan atas akuisisi Twitter senilai 44 miliar dolar AS (Rp705,4 triliun) pada 2022. Informasi ini diungkapkan oleh sumber yang memahami masalah tersebut kepada Reuters.

Langkah ini menunjukkan penyelidikan mungkin mendekati akhir, menjadi perkembangan terbaru dalam konflik panjang antara regulator pasar AS dengan salah satu orang terkaya di dunia.

SEC sedang menyelidiki apakah Musk melanggar undang-undang sekuritas ketika membeli saham Twitter, yang kemudian diubah namanya menjadi X, serta pernyataan dan dokumen yang diajukan terkait kesepakatan tersebut.

Sumber menyebut bahwa SEC memeriksa keterlambatan lebih dari 10 hari dalam pengajuan dokumen Musk terkait pembelian saham Twitter dan apakah ia berniat mengambil keuntungan dari penundaan tersebut. Beberapa akademisi memperkirakan penundaan itu menghemat lebih dari  140 juta dolar AS (Rp2,2 triliun) bagi Musk.

Sebagai bagian dari penyelidikan, SEC sebelumnya meminta pengadilan federal memaksa Musk memberikan kesaksian setelah ia gagal hadir dalam deposisi yang telah disepakati.

Tenggat Waktu dan Opsi Penyelesaian

Pada Selasa  12 Desember, SEC mengirimkan tawaran penyelesaian kepada Musk dengan tenggat waktu 48 jam, tetapi memperpanjang batas waktu hingga Senin atas permintaan tambahan waktu. Jika Musk tidak merespons, SEC kemungkinan akan melanjutkan proses pemberitahuan formal "Wells", yang menguraikan potensi tuduhan dan memberi kesempatan Musk untuk menanggapi.

Para pakar hukum menyebut tenggat 48 jam sebagai sesuatu yang tidak biasa. Umumnya, SEC lebih memilih menyelesaikan kasus melalui kesepakatan daripada membawa kasus ke pengadilan.

Respon Musk dan Tuduhan Bermotif Politik

Pada Kamis 13 Desember, Musk membagikan surat dari pengacaranya, Alex Spiro, kepada Ketua SEC Gary Gensler melalui platform X. Surat tersebut menuduh SEC bertindak secara politis, dengan mempertanyakan apakah tindakan itu diarahkan oleh Gensler atau Gedung Putih.

Surat itu juga mengungkap bahwa SEC telah membuka kembali penyelidikan terhadap Neuralink, perusahaan chip otak milik Musk. Sementara Neuralink tidak memberikan komentar, sejumlah anggota parlemen AS dan aktivis hak-hak hewan sebelumnya mendesak SEC untuk menyelidiki klaim Musk tentang keamanan implan Neuralink.

Penyelidikan Sebelumnya

SEC pertama kali menggugat Musk pada 2018, menuduhnya melanggar hukum ketika ia menyatakan di media sosial bahwa ia telah "mendapatkan pendanaan" untuk menjadikan Tesla sebagai perusahaan privat, meskipun penyelidikan menemukan klaim tersebut tidak benar.

Musk kemudian menyetujui penyelesaian, termasuk syarat bahwa beberapa unggahannya harus ditinjau oleh pengacara sebelum dipublikasikan. Namun, Musk sering menentang temuan SEC dan menuduh badan tersebut melakukan pelecehan, tuduhan yang diulang oleh Spiro dalam suratnya.

Sebagai pendukung utama Presiden terpilih Donald Trump, Musk akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk, dengan tugas mengurangi biaya pemerintahan. Posisi ini berpotensi memberinya pengaruh atas SEC, yang memicu dugaan bahwa penyelidikan SEC bermotif politik.

Namun, sumber lain berargumen bahwa tidak mengejar pelanggaran sekuritas yang diyakini dilakukan Musk justru akan menjadi langkah politis.