JAKARTA - Pemerintah Taiwan mengatakan pada Rabu, 6 April bahwa pihaknya memperketat pembatasan ekspor ke Rusia. Ini dilakukan sebagai bagian dari sanksi terhadap negara itu atas invasinya ke Ukraina. Mereka juga merinci aturan untuk mencegah penggunaan teknologi dan chip untuk tujuan militer.
Taiwan telah mengutuk serangan Rusia dan telah bergabung dengan upaya sanksi yang dipimpin Barat. Namun sanksi ini disinyalir sebagian besar bersifat simbolis karena hanya ada sedikit perdagangan langsung antara negara pulau itu dan Rusia.
Kabinet Taiwan mengatakan dalam sebuah pengumuman bahwa setiap perusahaan yang ingin mengekspor daftar panjang barang-barang terkait teknologi ke Rusia perlu meminta izin pemerintah.
Menurut Kabinet Taiwan, langkah itu telah ditempuh untuk mencegah industri Taiwan mengekspor barang-barang berteknologi tinggi ke Rusia untuk produksi senjata militer.
Daftar tersebut mencakup peralatan untuk membuat semikonduktor, dimana Taiwan adalah pemimpin dunia dalam produksinya, serta laser dan sistem navigasi.
Kementerian Ekonomi Taiwan menambahkan dalam pernyataan terpisah bahwa pihaknya "mendesak industri untuk mengikuti undang-undang kontrol ekspor, melakukan uji tuntas sebelum mengekspor, dan menghindari mengekspor produk dari 'daftar ekspor Rusia' yang dapat digunakan untuk proliferasi senjata ke Rusia tanpa persetujuan".
BACA JUGA:
Mereka telah menghasilkan daftar berdasarkan apa yang dilakukan negara-negara sekutu lainnya dan secara total mencakup 57 "item terkontrol".
Seorang pejabat AS mengatakan pekan lalu bahwa TSMC Taiwan, pembuat chip kontrak terbesar di dunia, telah keluar dari pasar Rusia. Mereka juga memutus akses Pusat Teknologi SPARC Moskow ke chip Elbrus, yang banyak digunakan dalam sistem intelijen dan militer Rusia.
Nasib Ukraina yang diserang Rusia, telah memenangkan simpati publik luas di Taiwan karena apa yang dilihat banyak orang sebagai paralel antara apa yang terjadi di negara Eropa dan apa yang bisa terjadi jika China menggunakan kekuatan militernya untuk membawa pulau yang diklaimnya sebagai wilayahnya sendiri, kembali dalam kendali China.
