Jakarta 499 Tahun, Pesta Sudah Meriah, Persoalan Warga Belum Selesai

Lampu-lampu di Bundaran HI menyala terang. Musik bergema. Video mapping menari di dinding gedung-gedung tinggi. Ribuan orang tumpah ruah merayakan HUT Jakarta ke-499.

Tentu warga senang-senang saja dengan perayaan meriah tersebut. Sebab kota memang perlu dirayakan. Apalagi Jakarta. Kota yang keras, bising, mahal, tetapi selalu punya cara membuat orang bertahan.

Namun, setelah panggung dibongkar dan lampu dipadamkan, pertanyaan klasik muncul. Apakah hidup warga Jakarta benar-benar makin mudah?

Pertanyaan itu memang sering diucapkan tapi tetap tidak bisa dianggap sepele. Jakarta tinggal selangkah menuju usia lima abad. Pada umur yang hampir 500 tahun, ukuran keberhasilan sebuah kota semestinya bukan lagi seberapa meriah pesta digelar. Bukan pula seberapa indah lampu dinyalakan. Ukurannya jauh lebih sederhana. Seberapa banyak masalah warga yang berhasil diselesaikan.

Seperti diketahui, Jakarta masih menyimpan banyak persoalan klasik yang menjadi pekerjaan rumah. Banjir masih datang hampir setiap musim hujan. Kemacetan terus memakan waktu dan tenaga. Polusi udara belum teratasi. Sampah terus menumpuk. Harga rumah makin sulit dijangkau. Kesenjangan antarwilayah juga belum benar-benar hilang.

Dalam perayaan HUT ke-499, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui banjir belum akan hilang sepenuhnya. Yang dijanjikan bukan Jakarta bebas banjir, melainkan banjir yang tidak separah sebelumnya. Pernyataan itu realistis. Tetapi justru di situlah ironi Jakarta terlihat. Setelah hampir lima abad berdiri, kota ini masih bertarung dengan masalah lama.

Padahal, modal Jakarta tidak kecil. APBD DKI Jakarta pada 2025 mencapai Rp91,86 triliun. Pada 2026, anggaran itu turun menjadi sekitar Rp81,32 triliun. Meski berkurang, nilainya masih menjadi yang terbesar untuk pemerintah provinsi di Indonesia. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Jakarta punya uang. Pertanyaannya adalah apakah uang sebesar itu benar-benar sampai pada masalah yang paling dirasakan warga?

Lantaran yang dibutuhkan warga bukan sekadar proyek besar. Warga butuh jalan yang tidak macet berjam-jam. Butuh udara yang tidak membuat dada sesak. Butuh transportasi publik yang nyaman. Butuh trotoar yang aman. Butuh rumah yang masih mungkin dibeli. Butuh pelayanan publik yang cepat dan tidak berbelit.

Beban Jakarta juga tidak bisa dibaca hanya dari jumlah penduduk resmi. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Semester I 2025 mencatat penduduk administratif Jakarta sebanyak 11.010.514 jiwa. Tetapi kawasan urban Jakarta jauh lebih besar. Laporan World Urbanization Prospects 2025 yang dikutip Yayasan IKI memperkirakan kawasan urban Jakarta dihuni sekitar 42 juta jiwa. Angka itu mencakup seluruh kawasan megapolitan, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan wilayah sekitarnya yang setiap hari terhubung dengan Jakarta.

Artinya, di atas kertas Jakarta dihuni sekitar 11 juta orang. Dalam kenyataan sehari-hari, kota ini menopang gerak puluhan juta manusia. Jalan raya, transportasi umum, udara, air bersih, ruang terbuka, hingga layanan publik menanggung beban jauh lebih berat daripada angka penduduk ber-KTP Jakarta.

Semua itu terjadi di wilayah daratan yang luasnya hanya sekitar 664 kilometer persegi. Dengan kepadatan seperti itu, masalah kecil mudah berubah menjadi krisis bila tidak dikelola serius.

Sampah adalah salah satu contoh. Dari perayaan Tahun Baru 2026 saja, terkumpul sekitar 91,41 ton atau 415 meter kubik sampah. Sementara TPST Bantargebang setiap hari menerima rata-rata ribuan ton sampah dari Jakarta. Ini bukan angka kecil. Ini tanda bahwa kota tidak cukup hanya dibangun dengan beton, jalan layang, gedung tinggi, dan kawasan bisnis baru.

Kota modern bukan hanya kota yang punya MRT, LRT, gedung pencakar langit, dan pusat belanja. Kota modern adalah kota yang membuat hidup warganya lebih mudah.

Anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa takut banjir. Pekerja tidak kehilangan tiga sampai empat jam di jalan. Lansia bisa berjalan di trotoar tanpa cemas terserempet motor. Pedagang kecil tetap punya ruang hidup. Udara lebih bersih. Sampah lebih terkendali. Transportasi publik dipilih bukan karena terpaksa, tetapi karena memang nyaman dan dapat diandalkan.

Momentum HUT Jakarta ke-499 seharusnya menjadi titik evaluasi. Apalagi status Jakarta masih menjadi ibu kota negara setelah Mahkamah Konstitusi pada Mei 2026 resmi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara yang diajukan sebagai dasar konstitusional pemindahan ibu kota negara Indonesia. Tantangannya masih klasik, Jakarta harus membuktikan diri sebagai pusat ekonomi, bisnis, jasa, budaya, dan kota global yang benar-benar berpihak kepada kualitas hidup warganya.

Maka, pesta boleh saja meriah. Pemerintah juga tentu boleh merayakan capaian. Tetapi setelah pesta selesai, ukuran keberhasilan Jakarta tetap harus kembali kepada hal-hal yang konkret.

Apakah tahun depan warga lebih cepat sampai ke kantor? Apakah banjir berkurang? Apakah udara membaik? Apakah sampah lebih terkendali? Apakah pelayanan publik makin cepat? Apakah rumah masih mungkin dijangkau keluarga muda?

Kalau jawabannya belum, berarti pekerjaan Jakarta masih panjang.

Menjelang usia lima abad, Jakarta tidak sedang ditunggu untuk membuat pesta yang lebih megah. Jakarta sedang ditunggu untuk membuat hidup warganya benar-benar lebih mudah. Itulah hadiah ulang tahun yang paling pantas untuk kota ini. Semoga.