BBM, MBG, dan Suara Mahasiswa

Mahasiswa turun ke jalan membawa banyak tuntutan. Namun dari sekian banyak isu yang mereka angkat, dua hal paling menyita perhatian adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi dan masa depan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dua isu ini tidak kecil. Keduanya menyentuh hidup orang banyak. BBM menyentuh ongkos harian. MBG menyentuh masa depan anak-anak Indonesia.

Karena itu, suara mahasiswa tidak boleh dianggap sekadar keramaian jalanan. Di balik poster, orasi, dan barisan demonstran, ada pesan yang harus didengar. Setiap kebijakan harus dijelaskan, diawasi, dan dijalankan dengan benar.

Soal MBG, pemerintah punya alasan kuat. Program ini dirancang untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Di situs resmi BGN disebut, sekitar 60 persen anak dari keluarga miskin dan rentan miskin belum memiliki akses yang baik terhadap makanan bergizi seimbang. Banyak dari mereka juga jarang minum susu karena keluarga tidak mampu membeli.

Ini bukan angka kecil. Mereka yang hari ini berada di kandungan, TK, SD, SMP, SMA, pesantren, dan sekolah keagamaan lain, kelak akan menjadi tenaga produktif Indonesia pada 2045. Artinya, MBG bukan sekadar program makan siang. Ia menyangkut kualitas manusia Indonesia.

Namun justru karena itu, program ini tidak boleh dikelola serampangan. Pada 2026, anggaran Badan Gizi Nasional disebut mencapai Rp268 triliun. Angka sebesar itu harus diikuti tata kelola yang kuat, pengawasan ketat, dan transparansi yang terang.

Masalahnya, kepercayaan masyarakat sudah telanjur terganggu. Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Kasus itu membuat orang kian berhak bertanya. Ke mana uang negara mengalir. Siapa yang mengawasi. Siapa yang bermain di balik program untuk anak-anak tidak mampu.

Kalau ada dapur MBG bermasalah, perbaiki. Kalau ada penyimpangan, usut. Kalau ada makanan tidak layak, hentikan di titik itu. Kalau ada pengadaan yang janggal, buka. Program besar tidak boleh berjalan hanya dengan semangat asal cepat.

Tetapi menghentikan seluruh program juga bukan jawaban sederhana. Ibarat membasmi tikus, jangan sampai lumbung ikut dibakar. Banyak anak masih membutuhkan makanan bergizi. Masalahnya bukan pada tujuan program, melainkan pada cara menjalankannya.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah bisa menjelaskan bahwa yang naik adalah BBM nonsubsidi, sementara BBM subsidi seperti Pertalite tetap dipertahankan. Logikanya, subsidi tetap diarahkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Namun rakyat tidak hidup dalam tabel APBN. Mereka hidup di pasar, di warung, di jalan, dan di dapur rumah. Ketika BBM naik, yang mereka rasakan bukan semata harga minyak dunia atau kurs dolar. Yang mereka rasakan adalah ongkos transportasi bertambah, biaya usaha naik, dan kekhawatiran harga barang ikut bergerak. Masalah BBM selalu sama. Keputusan dibuat di atas, bebannya turun ke bawah.

Apalagi menurut data BPS, inflasi tahunan pada Mei 2026 tercatat 3,08 persen. Angka ini mungkin masih bisa dijelaskan secara teknokratis. Tetapi bagi rakyat kecil, inflasi bukan angka statistik. Inflasi adalah harga cabai, beras, telur, ongkos kirim, dan uang belanja yang makin cepat habis.

Di sinilah komunikasi publik menjadi sangat penting. Sebab masyarakat tidak selalu menolak keputusan pemerintah. Sering kali mereka hanya ingin tahu alasan di baliknya. Jika sejak awal ada penjelasan yang jujur dan mudah dipahami, masyarakat dan mahasiswa mungkin tetap kritis. Tetapi perdebatan berlangsung di atas informasi yang sama.

Orang perlu diberi tahu sejak awal. Mengapa harga BBM nonsubsidi naik. Mengapa Pertalite tetap dipertahankan. Siapa yang terdampak. Siapa yang tetap dilindungi. Apa langkah pemerintah agar harga kebutuhan pokok tidak ikut melonjak.

Penjelasan itu juga perlu disiapkan dengan baik. Ketika satu keputusan diumumkan, semestinya ada pesan utama yang dipahami seluruh pejabat. Menteri boleh berbicara dari sudut ekonomi. Kepala lembaga boleh menjelaskan dari sisi teknis. Anggota DPR bisa menyampaikan dari perspektif pengawasan. Namun benang merahnya harus tetap sama. Dengan begitu, masyarakat tidak menerima keterangan yang berbeda-beda terhadap keputusan yang sama.

Pemerintah juga perlu jujur bahwa beban subsidi energi tidak ringan. Dalam APBN 2026, subsidi dan kompensasi energi disebut mencapai Rp381,3 triliun. Bahkan ada risiko tambahan Rp50 triliun sampai Rp75 triliun jika harga minyak dunia lebih tinggi dari asumsi APBN.

Angka-angka itu penting. Tetapi angka saja tidak cukup. Yang dibutuhkan rakyat adalah penjelasan sederhana, jujur, dan masuk akal. Mahasiswa boleh tidak setuju. Mereka boleh curiga. Mereka boleh menekan pemerintah. Itu bagian dari demokrasi. Yang tidak boleh adalah menganggap kritik sebagai gangguan. Kritik mahasiswa justru bisa menjadi bunyi sirene dari bawah. Dari sana pemerintah bisa melihat bagian mana dari kebijakannya yang lemah, tidak dipahami, atau tidak dipercaya masyarakat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menemui mahasiswa dan berjanji meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah. Langkah itu patut dihargai. Tetapi persoalan tidak selesai hanya dengan pertemuan singkat.

Aspirasi harus diikuti tindakan. MBG harus dibersihkan dari permainan anggaran. Kenaikan BBM harus dijelaskan dengan terang. Perlindungan rakyat kecil harus benar-benar terasa, bukan hanya tertulis dalam pidato.

Negara tidak akan runtuh karena kritik. Justru negara bisa tersesat bila tidak mau mendengar. Kita mencintai negeri ini. Karena itu kritik disampaikan. Bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan agar setiap kebijakan tetap berpijak pada kenyataan hidup rakyat.