Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memang terjadi jauh dari Jakarta. Tetapi dampaknya terasa dekat bagi Indonesia. Bukan hanya pada harga minyak dunia, kurs rupiah, atau pasar keuangan, melainkan juga pada satu hal yang sangat mendasar. Ketahanan energi nasional. Ketika ancaman di Selat Hormuz membesar, Indonesia seperti dipaksa menilai dirinya sendiri. Dari situ terlihat satu kenyataan yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Cadangan energi, khususnya BBM, kita masih tipis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kapasitas maksimal penyimpanan BBM Indonesia saat ini hanya sekitar 25 hari. Dalam penjelasan lain, ia juga menyebut ketahanan stok nasional berada di kisaran 20 hingga 23 hari. Pernyataan itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik. Tetapi justru di situ letak masalahnya. Untuk negara sebesar Indonesia, ruang aman energi selama sekitar tiga pekan jelas terlalu sempit.
Perbandingan dengan negara lain membuat miris. Jepang, misalnya, memiliki cadangan minyak darurat setara sekitar 254 hari konsumsi domestik. Angka itu jauh di atas posisi Indonesia. Perbandingan ini memang tidak bisa dibaca secara hitam-putih karena struktur konsumsi, sistem logistik, dan kebijakan energi tiap negara berbeda. Namun selisihnya tetap menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki bantalan cadangan yang cukup kuat untuk menghadapi guncangan besar.
Di sini akar kerentanannya. Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Bahlil sendiri mengakui Indonesia masih melakukan impor minyak. Artinya, keamanan pasokan energi nasional masih dipengaruhi jalur pelayaran internasional, harga global, dan konflik geopolitik yang berada di luar kendali kita. Ketika satu jalur penting seperti Selat Hormuz terganggu, Indonesia ikut gelisah karena fondasi ketahanan pasokannya belum kokoh.
Pemerintah lalu menyiapkan langkah darurat. Salah satunya adalah mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Reuters pada 3 Maret 2026 menulis pemerintah Indonesia akan meningkatkan impor minyak mentah dari AS untuk menggantikan sebagian pasokan dari Timur Tengah di tengah eskalasi konflik. Dalam tulisan itu disebutkan sekitar seperempat impor minyak mentah Indonesia dan 30 persen impor LPG berasal dari kawasan Timur Tengah. Langkah ini masuk akal sebagai upaya mengurangi risiko pasokan. Namun langkah darurat tetap tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa ketahanan energi kita sudah kuat.
BACA JUGA:
Masalah utamanya bukan sekadar ada atau tidak ada kapal yang tertahan di jalur pelayaran. Masalah utamanya adalah Indonesia belum memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai, cadangan yang tebal, dan sumber pasokan yang cukup beragam. Lantaran itu, setiap gejolak besar di luar negeri cepat sekali berubah menjadi kecemasan di dalam negeri. Negara besar seharusnya tidak hanya mengandalkan pernyataan bahwa stok aman. Negara besar harus memiliki cadangan riil, infrastruktur penyimpanan yang cukup, dan strategi pasokan yang siap dipakai sebelum krisis datang.
Konflik ini bisa mereda. Walau entah kapan. Harga minyak bisa turun lagi. Jalur pelayaran di Selat Hormuz juga bisa kembali normal. Tetapi poin utamanya tidak boleh hilang. Ketahanan energi tidak diuji saat keadaan tenang. Ketahanan energi diuji ketika dunia sedang terguncang.
Karena itu, Indonesia tidak boleh terus hidup dari ketahanan energi yang tipis. Pemerintah dan Pertamina tidak cukup hanya menenangkan publik dengan pernyataan bahwa stok BBM masih aman. Yang lebih penting adalah memperkuat cadangan strategis, meningkatkan produksi minyak dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Jika tidak, setiap gejolak di luar negeri akan terus berubah menjadi kegelisahan di dalam negeri.