JAKARTA – Sejarah hari ini, lima tahun yang lalu, 29 Juni 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD klaim ada profesor menganggap pandemi COVID-19 sebagai konspirasi. Kehadiran pandangan itu buat pemerintah sukar tangani COVID-19.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia kerap kebingungan dalam memutus rantai penyebaran virus korona. Narasi itu karena pemerintah mulanya menganggap remeh kehadiran virus mematikan tersebut.
Kehadiran pandemi COVID-19 pernah dianggap remeh oleh pemimpin negara di dunia. Narasi itu karena COVID-19 dianggap virus yang tak berbahaya. Beberapa menganggapnya sebagai virus yang mirip dengan flu biasa. Suatu penyakit yang tak butuh perhatian serius.
Masalah muncul. Virus korona yang diremeh nyatanya menyebar begitu cepat sedari awal 2020. Semua negara kemudian merasakan dampaknya. Korban jiwa meningkat, kerugian ekonomi meninggi.
Indonesia pun tak jauh beda. Pejabat negara bak berlomba-lomba meremehkan virus korona. Namun, kala korban jiwa tinggi, semuanya panik. Penyebaran virus korona dianggap menganggu dan merusak ekonomi rakyat.
Pemerintah pun ketiban sial. Mereka tak banyak melakukan upaya terukur menghalau laju penyebaran COVID-19. Alhasil, virus korona memiliki daya rusak yang besar. Sekalipun empunya kuasa sudah berupaya mengikuti instruksi badan Kesehatan dunia, WHO.
Langkah itu sayangkan sudah terlambat. Belakangan Presiden Jokowi ambil sikap. Ia menganggap satu-satunya Langkah besar yang bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 hanya dengan program vaksinasi.
BACA JUGA:
Narasi itu membuat Jokowi segera mencari stok vaksin COVID-19 di seantero dunia. Ia juga mendukung hadirnya vaksin buatan dalam negeri.
"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman berkahasiat dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku terbuka, transparan serta melibatkan banyak ahli," ujar Jokowi sebagaimana dikutip lamanCNBC, 12 Maret 2021.
Masalah COVID-19 tak lantas selesai. Banyak orang mengkritik lambannya pemerintah melawan penyebaran virus korona. Menkopolhukam, Mahfud MD kemudian angkat bicara. Ia menganggap pemerintah tak sepenuhnya lamban.
Ia mengungkap narasi yang lebih tepat adalah pemerintah kesulitan melawan COVID-19 pada 29 Juni 2021. Kesulitan yang dimaksud bermuara kepada banyaknya ahli Kesehatan punya ajian berbeda dalam melawan COVID-19. Pemerintah pun dibuat bingung.
Belum lagi tak sedikit ahli hingga profesor yang diketahui Mahfud justru percaya jika pandemi COVID-19 tak lebih dari konspirasi. Narasi itu membuat pemerintah kian kesulitan dalam merumuskan langkah lawan virus korona.
"Covid-19 (disebut) tidak ada, itu konspirasi internasional untuk hancurkan umat Islam. Padahal korbannya bukan umat Islam (saja). Yang banyak justru bukan orang Islam. Itu sebabnya di antara kontroversi ini gunanya pemerintah itu mengambil kebijakan. Kebijakan sudah diambil, dan itulah gunanya kita punya pemerintah," ujar Mahfud MD sebagaimana dikutip lamanCNN Indonesia, 29 Juli 2021.