Kisah Ignasius Jonan yang Berkali-kali Tolak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Indonesia pernah bermimpi punya kereta api cepat ala kereta peluru, Shinkansen. Empunya kuasa dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) ingin hadirkan kereta api cepat untuk jarak Jakarta-Bandung.

Rencana investasi yang digelontor tak sedikit. Narasi itu membuat Ignasius Jonan berkali-kali menolak pembangunan proyek kereta cepat. Jonan pernah menolak kereta cepat semasa jadi Dirut KAI. Jonan pernah pula menolak kereta cepat kala jadi Menteri Perhubungan (Menhub), walau dipecat.

Tiada negara yang tidak kepincut dengan kereta cepat (high speed railway) ala Jepang, Shinkansen. Kereta cepat itu sering dianggap sebagai kemenangan manusia atas waktu. Shinkansen bisa melaju menempuh jarak 150 kilometer kurang dari satu jam.

Pemerintahan SBY terpukau. Empunya kuasa ingin membangun kereta api cepat jarak Jakarta-Bandung terlebih dahulu. Mereka sudah membayangkan kecepatan Shinkansen 300 kilometer per jam. Artinya jarak Jakarta-Bandung akan ditempuh dengan waktu 37 menit saja.

Pemerintah tak ingin menunda perencanaan hadirnya megaproyek Shinkansen ala Indonesia. Rencana investasi kereta cepat akan menggandeng Jepang. Bahkan, Jepang bersedia memberikan dana hibah kepada Indonesia untuk melakukan studi kelayakan terkait kereta cepat.

Total investasi kereta cepat untuk jarak Jakarta-Bandung mencapai Rp56 triliun. Namun, tak semua setuju dengan wacana kereta cepat. Penolakan bukan melulu hadir dari pihak oposisi. Tentangan justru muncul dari tubuh pemerintahan sendiri.

Ignasius Jonan jadi sosok yang paling menentang kehadiran kereta cepat. Apalagi, jika dibiayai lewat APBN – langsung maupun utang. Dirut KAI era 2009-2014 itu menganggap pembangunan kereta cepat yang jaraknya terlampau dekat tak memiliki urgensi.

Jonan menganggap pemerintah lebih baik mengembangkan kereta api Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi, hingga Trans-Papua. Sederet rencana proyek yang disebutkannyalebih memiliki urgensi: pemerataan dan keadilan.

"Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan. Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa aja yang maju, ya merdeka aja Papua dan lainnya itu," ungkap Jonan dalam CEO Speaks on Leadership Class di Universitas Binus sebagaimana dikutip laman kompas.com, 30 Juni 2014.

Tolak Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Perpindahan kekuasaan dari SBY ke Jokowi tak membuat gaung perencanaan pembangunan kereta cepat mereda. Jokowi kian ngotot supaya kereta cepat Jakarta-Bandung segera direalisasikan. Namun, Jokowi tak lagi menggandeng Jepang. Empunya kuasa memilih China.

Biaya yang tadinya hanya Rp56 triliun dianggap kurang. Empunya kuasa pun merencanakan pembangunan dengan dana besar mencapai Rp120 triliun lebih. Keinginan itu membuat Jokowi segera mengangkat Jonan yang tadinya Dirut KAI jadi Menhub pada 2014.

Posisi itu diberikan karena Jonan dianggap berhasil mereformasi KAI. Keberhasilan itu dianggap jalan untuk mewujudkan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, keinginan itu tak sesuai dengan kenyataan. Jonan menganggap kereta cepat Jakarta-Bandung banyak mudarat, ketimbang manfaat.

Alhasil, Jonan tetap dalam posisi menentang. Kondisi itu karena Jonan memandang rute kereta cepat terlalu pendek untuk Jakarta-Bandung. Ia menegaskan jika jarak pendek saja tak perlu kereta cepat. Moda transportasi lainnya dianggap masih memadai. Beda hal kala jaraknya Jakarta-Surabaya.

Jonan memang menolak. Namun, jika Jokowi bersikukuh, Jonan mengarahkan pemerintah tak gunakan APBN. Jonan menyarankan Jokowi ke Kementerian BUMN dan investor dan menjalankan rencana secara komersial alias business to business (B2B).

Masalah muncul. Jonan dianggap keras kepala. Sesuatu hal yang sebagaimana diungkap tokoh politik Indonesia, Mahfud MD membuat Jokowi mencopot Jonan dari jabatan Menhub pada 27 Juli 2016. Hasilnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipaksa sisakan utang besar.

"Kalau Jakarta-Bandung itu total misal butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun (jika lima stasiun) adalah delapan menit. Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 kilometer per jam sampai 300 kilometer per jam? Saya kira enggak bisa. Dari satu stasiun ke stasiun lainnya lima menit, enggak bisa akselerasinya. Kita menyarankan tidak perlu pakai kereta cepat. Itu saja," ujar Jonan sebagaimana dikutip laman kompas.com, 4 September 2015.