JAKARTA - Industri perminyakan pernah membawa kemakmuran bagi Indonesia. Pembangunan Indonesia menggeliat karenanya –pembangunan industri hingga infrastruktur. Kondisi itu membuat hajat hidup rakyat Indonesia meningkat.
Potensi industri perminyakan Indonesia pun dipandang cerah jika Indonesia mengelola perminyakannya sendiri. Nyatanya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ngebet Blok Cepu dikelola perusahaan asing: ExxonMobil. Kwik Kian Gie pun mengecamnya.
Romantisme industri perminyakan tak pernah dilupakan dalam sejarah Indonesia. Eksistensi Pertamina di era Orde Baru (Orba) jadi saksinya. Pertamina di bawah kuasa Ibnu Sutowo dan Orde Baru menggeliat ke mana-mana. Perusahaan itu bergerak bak penopang keuangan negara.
Bisnis perminyakan buat Pertamina untung. Suatu hal yang kemudian jadi amunisasi Indonesia dalam membangun banyak hal. Sekalipun kemudian Pertamina juga jadi biang keladi menumpuknya kerugian negara.
Istimewanya industri perminyakan Indonesia tak pernah kehilangan daya tarik. Apalagi di masa pemerintahan SBY. Pemerintah percaya bahwa industri perminyakan dapat membawa keuntungan bejibun.
Pemerintah memandang Blok Cepu yang masuk wilayah Blora, Bojonegoro, dan Tuban sebagai salah satu blok migas terbesar yang dimiliki Indonesia. Alhasil, pemerintah memberikan izin kepada ExxonMobil untuk pengelolaan Blok Cepu. Izin itu diberikan dari 2005 hingga 2010.
Masalah muncul. Pemerintah justru ingin memberikan tambahan izin kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu hingga 2030. Pemerintah menyakini pengelolaan itu bawa keuntungan besar. Namun, narasi itu tak diamini banyak pihak.
Pengamat perminyakan hingga tokoh nasional berlomba-lomba mengkritik langkah pemerintah pada 2006. Pemerintah dianggap berpotensi salah langkah. Kondisi itu karena keuntungan yang diterima Indonesia cenderung kecil dibanding yang dibawa keluar oleh ExxonMobil.
Mereka menganggap sudah waktunya Indonesia memegang kendali sendiri industri perminyakkan. Semuanya demi keuntungan besar yang terserap sepenuhnya oleh negara. Keuntungan itu nantinya dapat digunakan untuk menaikkan hajat hidup rakyat Indonesia.
Namun, tak sedikit pula yang mendukung kesepatan Pertamina-Exxon. Kondisi itu karena kerja sama asing tak melulu dianggap merugikan. Kadang juga bisa jadi keputusan strategis yang mambawa banyak manfaat, ketimbang mudarat.
"Mereka tidak pernah mau mengerti bahwa soalnya tidak semudah itu. Dalam operasi, Pertamina akan terlibat aktif. Pengawasan biaya pun akan dilakukan berlapis-lapis. Adanya suara-suara nasionalisme sempit dengan sejumlah tuduhan miring mengingatkan saya pada sebuah ungkapan dari Dr Samuel Johnson: nationalism is the last refuge of scoundrels (nasionalisme adalah tempat berlindung terakhir seorang bajingan).”
“Saya hanya bisa berkata bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar hanya dengan membuka diri. Bisa juga dengan memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh zaman ini, serta secara kreatif belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi bangsa yang maju,” ungkap Rizal Mallarangeng dalam opininya di majalah Tempo berjudul Blok Cepu, Mission Accomplished (2006).
Berisiknya Kwik Kian Gie
Tokoh nasional terus saja bersuara. Sekalipun pemerintah terus berkelit. Kwik Kian Gie jadi tokoh yang paling berisik soal rencana ExxonMobil akan mengelola Blok Cepu hingga 2030. Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Gus Dur itu menganggap gelagat Exxon tak baik.
Exxon mencoba mengubah kerja sama dari TAC (technical assistant contract) ke product sharing (bagi hasil). Kondisi itu akan membuat Indonesia rugi besar. Kwik menganggap Blok Cepu punya cadangan minyak sebanyak 600 juta barel.
Jumlah itu dianggapnya dapat membuat seisi Indonesia sejahtera. Keinginan pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada Exxon pun dianggap tak logis. Indonesia bisa rugi ratusan triliun rupiah per tahun.
Kwik pun menganggap pemerintah jangan cuma mengandalkan jawaban sumber daya manusia Indonesia belum bisa menjalankan eksploitasi besar. Kwik menganggap hal itu sebagai bualan.
Pemerintah dianggapnya tak punya nasionalisme. Kwik juga menambahkan bahwa apa guna Indonesia banyak orang pintar – lulusan ilmu geologi dari kampus top bejibun. Banyak pula ahli perminyakan jebolan luar negeri.
Urusan pengelolaan minyak harusnya sudah mempuni. Apalagi, Indonesia telah 60 tahun merdeka. Artinya perkembangan sumber daya manusia Indonesia sudah tak perlu diragukan. Tidak perlu pula pakai tangan asing.
Kritik dari Kwik mendapatkan dukungan segenap rakyat Indonesia. Begitu pula dengan kritik lainnya Kwik terkait penolakannya terhadap bangsa asing kelola pertambangan Indonesia. Namun, keputusan tetap di tangan pemerintah. Pemerintah pun tetap memberikan izin kepada ExxonMobil. Indonesia pun banyak merugi karenanya.
BACA JUGA:
“Ya, ia mengajukan dua counter argumen. Katanya, kalau dikerjakan Pertamina, maka akan dicolong karena bangsa Indonesia terkenal korup. Yang kedua, bangsa Indonesia tidak mampu karena tidak punya teknologi dan modal. Saya bilang kami mampu, karena dalam rapat gabungan dengan Direksi Pertamina, Pak Baihaqi Hakim (Dirut Pertamina waktu itu) menyatakan mampu. Alasannya, selama ini Pertamina sudah mengerjakan delapan persen lahan minyak di Indonesia, sementara 92 persen sisanya dikerjakan kontraktor asing.”
“Pihak Exxon bilang, kalau dikelola sendiri pasti hasilnya kecil karena belum berpengalaman. Saya jawab saya tidak peduli, karena kami ingin menjadi seperti Anda (ExxonMobil). Bukankah Anda membutuhkan waktu ratusan tahun juga. Pada waktu mulai Anda belum berpengalaman juga, kan? Saya yakin saya tak bodoh karena keahlian seperti apa pun cangihnya bisa saya sewa. Kalau saya sewa, maka tenaga ahli itu akan menjadi pegawai saya. Kami tidak akan mengundang Anda sebagai majikan,” tegas Kwik sebagaimana tertulis dalam laporan majalah Tempo berjudul Kwik Kian Gie: Masa, Pemimpin Bangsa Bilang Tak Mampu (2006).
