Pengukuhan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Perkuat Society-Policing

Pengamat politik senior Boni Hargens (Ist)

JAKARTA – Analis politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai pengukuhan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat sipil.

Pengukuhan yang berlangsung pada 8 Agustus 2026 tersebut dinilai tidak sekadar memiliki makna seremonial, tetapi juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban nasional.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri dan Muhammadiyah memiliki semangat yang sama dalam melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman.

"Kita memiliki semangat dan tekad yang sama untuk menjaga masyarakat kita dari ancaman. Dalam situasi apa pun, Indonesia tetap bisa bertahan dan tetap bisa bertumbuh," kata Listyo Sigit dalam kesempatan tersebut.

Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan membangun kolaborasi berkelanjutan antara Polri, Muhammadiyah, dan Tapak Suci. Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Menanggapi hal tersebut, Boni Hargens menilai terdapat dua komitmen penting yang tercermin dari pernyataan Kapolri.

"Pertama adalah komitmen menjaga kesatuan Polri dengan masyarakat sipil dalam konteks society-policing yang berorientasi pada terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra aktif Polri," ujar Boni, Minggu 9 Agustus.

Menurut akademisi ilmu politik dan ilmu hukum yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA tersebut, komitmen kedua adalah menjaga keutuhan nasional di tengah situasi ekonomi dan politik global yang penuh ketidakpastian.

Boni menilai stabilitas dalam negeri menjadi salah satu prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Transendensi dari gagasan Kapolri adalah bagaimana menyatukan masyarakat sipil dan Polri sebagai upaya menjamin stabilitas nasional dalam segala gatra, terutama gatra keamanan. Itu sesuatu yang fundamental dan paling dibutuhkan pemerintah saat ini," ujar Boni dalam keteranganya, Minggu 9 Agustus.

Ia menjelaskan, pendekatan society-policing semakin relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global dan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Menurutnya, hubungan yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memperkokoh kohesi sosial sekaligus membangun kepercayaan publik.

Boni juga menilai gagasan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar simbolisme pengukuhan.

"Penyatuan masyarakat sipil dan Polri dalam satu visi keamanan bersama merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam menghadapi dinamika situasi yang kompleks, baik di tingkat nasional maupun global," ujarnya.

Menurut Boni, keterlibatan organisasi masyarakat dalam membangun keamanan berbasis komunitas dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan sosial. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima perlindungan, tetapi juga sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Pengukuhan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah pun dinilai menjadi salah satu penanda menguatnya pendekatan community-based policing dalam strategi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.