Dubes Palestina Serukan Tindakan Internasional untuk Menghentikan Terorisme Kolonial Israel

Ilustrasi kendaraan berat Israel menghancurkan bangunan Palestina di Tepi Barat. (Sumber: WAFA)

JAKARTA - Pengamat Permanen Palestina untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa (UNOG) Duta Besar Ibrahim Khraishi pada Hari Senin mengirimkan surat mendesak kepada badan-badan PBB, organisasi internasional, dan negara-negara yang menyerukan tindakan konkret untuk mengakhiri proyek permukiman Israel dan meningkatnya terorisme kolonial di Tepi Barat yang diduduki.

Surat tersebut juga dikirimkan kepada Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), Cabang Prosedur Khusus OHCHR, Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional (ILO), Presiden Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), Divisi Badan Perjanjian OHCHR, Unit Pendukung Implementasi Perjanjian Perdagangan Senjata, dan Misi Tetap Swiss dalam kapasitasnya sebagai Depositori Konvensi Jenewa.

Dalam suratnya Dubes Palestina menuliskan, Israel terus melancarkan perang genosida terhadap rakyat Palestina di seluruh wilayah pendudukan Palestina, membom, membunuh, melukai, meneror, dan menghancurkan secara besar-besaran, sementara secara bersamaan memperdalam usaha kolonial pemukim ilegalnya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dikutip dari WAFA (28/7).

Pada 24 Juli, empat warga Palestina tewas dan setidaknya empat lainnya terluka setelah milisi pemukim bersenjata melepaskan tembakan ke arah penduduk yang berusaha mempertahankan rumah mereka di kota al-Tal, dekat Nablus.

Pasukan pendudukan Israel bergabung dalam serangan tersebut, melepaskan tembakan bersama para pemukim.

Surat itu menambahkan, Perdana Menteri Kekuatan Pendudukan kemudian mengumumkan serangkaian langkah termasuk penghancuran rumah, pemindahan paksa, pemberlakuan lebih banyak pos pemeriksaan dan pembatasan pergerakan, dan apa yang disebut "legalisasi" lebih banyak pos terdepan di seluruh Tepi Barat.

Lebih lanjut, para pejabat Israel telah meningkatkan hasutan mereka terhadap warga Palestina. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyerukan agar kota-kota di Tepi Barat "diperlakukan sama" dengan kota Beit Hanoun di Gaza yang telah hancur.

Serangan-serangan kaum pemukim di Tepi Barat menunjukkan bahwa milisi teroris ini bukanlah produk sampingan dari pendudukan, melainkan instrumen utamanya, demikian isi surat tersebut, menambahkan bahwa perlindungan politik Israel terhadap kaum pemukim telah meningkatkan serangan terhadap warga sipil Palestina, rumah-rumah, lahan pertanian, dan komunitas, menciptakan kondisi paksa yang bertujuan untuk pemindahan dan aneksasi paksa.

Anak-anak Palestina, perempuan dan laki-laki, ibu dan ayah, keluarga, pekerja kemanusiaan dan tenaga medis semuanya terus menjadi sasaran sistematis Israel dengan sangat tidak menghormati kesucian kehidupan manusia dan melanggar hukum internasional secara serius.

"Semakin jelas: para penjajah Israel yang fanatik ini sedang melancarkan perang terhadap rakyat kami bersama-sama dengan pemerintah Israel dan pasukan pendudukan, dalam skema terkoordinasi dan terencana untuk mencabut dan mengurung warga Palestina ke dalam ruang yang semakin menyempit, memaksa mereka untuk tinggal di ghetto atau diusir sepenuhnya, dalam upaya gila-gilaan untuk menduduki dan mencaplok tanah Palestina," kata surat tersebut.

Surat itu menambahkan, Pemerinatah Israel secara aktif memimpin kampanye untuk mempersenjatai para penjajah dan melonggarkan aturan perizinan senjata api, yang menyebabkan para penjajah dilengkapi dengan senjata kelas militer, termasuk senapan M16, pistol, dan drone.

Diketahui, Pendapat Penasihat ICJ tanggal 19 Juli 2024 menegaskan bahwa kehadiran Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki adalah melanggar hukum dan bahwa semua Negara memiliki kewajiban untuk tidak mengakui atau membantu mempertahankan situasi ilegal ini.

Temuan ini memerlukan tindakan nyata untuk memastikan bahwa tidak ada dukungan politik, militer, keuangan, atau komersial yang berkontribusi pada kelanjutannya.

Dalam suratnya, Dubes Khraishi menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan Kekuatan Pendudukan sepenuhnya menghormati kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk melalui implementasi mendesak dan konkret dari Pendapat Penasihat ICJ dan semua resolusi PBB yang relevan.

Ia menekankan hal ini harus mencakup pengakhiran pendudukan ilegal dan evakuasi semua kolonis dari wilayah Palestina yang diduduki, sambil mendukung upaya akuntabilitas, sesuai dengan hukum domestik dan internasional, terhadap warga negara ganda yang terlibat dalam terorisme kolonis.

Dubes Khraishi juga menyerukan penghentian semua bentuk dukungan ekonomi dan lainnya kepada proyek pemukiman Israel, termasuk melarang perdagangan dengan pemukiman dan mengadopsi langkah-langkah regulasi, keuangan, dan hukum yang tepat untuk memastikan bahwa perusahaan di bawah yurisdiksi Negara tidak berkontribusi, secara langsung atau tidak langsung, pada pembangunan pemukiman, penguasaan lahan, eksploitasi sumber daya, pengawasan, atau pembongkaran.

Dubes Palestina juga menyoroti basis data yang diamanatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia sebagai alat akuntabilitas konkret untuk mengidentifikasi keterlibatan perusahaan dalam proyek pemukiman.

Ia juga menyerukan penghentian penjualan, transfer, dan pengalihan senjata, amunisi, dan peralatan militer ke Israel, serta menegaskan bahwa negara-negara juga harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah pengalihan atau penyediaan senjata dan peralatan terkait kepada milisi kolonis Israel.

Dubes Khraishi juga mendesak dukungan dan penguatan upaya untuk memantau dan mendokumentasikan pelanggaran di wilayah Palestina yang diduduki melalui peningkatan kehadiran organisasi internasional di lapangan.

Ia menyerukan kepada negara-negara untuk menekan Israel agar memberikan akses penuh dan tanpa hambatan kepada Komisi Penyelidikan, Pelapor Khusus, dan ICRC, sambil memperkuat perlindungan internasional bagi warga sipil Palestina melalui langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan memastikan akuntabilitas.