Langkah Kapolri Bertemu Pimpinan Media Cerminkan Transparansi Institusi

JAKARTA — Analis politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membuka ruang dialog dengan pimpinan media massa merupakan contoh kepemimpinan yang penting dalam memperkuat demokrasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Menurut Boni, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan menunjukkan komitmen Polri terhadap transparansi, keterbukaan, dan komunikasi publik di tengah meningkatnya dinamika sosial serta kritik terhadap berbagai lembaga negara.

“Yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan dalam membangun demokrasi yang sehat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif merupakan mekanisme terbaik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan negara,” ujar Boni dalam keterangannya di Jakarta, Senin 2 Juni.

Boni menjelaskan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat pada dasarnya dibangun melalui kontrak sosial yang membutuhkan kepercayaan. Ketika hubungan tersebut mengalami gesekan akibat kritik publik maupun ketegangan politik, institusi negara memiliki peran penting untuk menjembatani kembali komunikasi dengan masyarakat.

Menurut dia, pendekatan yang ditempuh Kapolri dapat menjadi model bagi berbagai lembaga negara dalam menghadapi tantangan demokrasi modern yang ditandai oleh polarisasi opini, penyebaran disinformasi, dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik.

Ia menilai keterbukaan Polri dalam berdialog dengan media menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas publik, sekaligus memperkuat posisi media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Di tengah derasnya berbagai narasi yang membangun pesimisme terhadap demokrasi Indonesia, respons institusional yang terbuka dan komunikatif menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.

Boni menambahkan, tantangan pemerintah saat ini tidak hanya terletak pada penyusunan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan mengomunikasikan kebijakan tersebut secara baik kepada publik.

Menurutnya, di era digital ketika berbagai narasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, pendekatan dialogis menjadi semakin penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memperkuat legitimasi institusi negara.

“Pemerintah tidak bisa hanya bersikap defensif terhadap kritik. Dibutuhkan inovasi komunikasi yang mampu membangun ruang dialog dan kepercayaan. Hal itu yang sedang diperlihatkan Kapolri melalui pendekatan yang terbuka terhadap komunitas media,” ujarnya.

Boni juga menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama legitimasi negara dalam sistem demokrasi. Tanpa kepercayaan tersebut, efektivitas institusi negara akan melemah meskipun memiliki kewenangan formal yang kuat.

Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terjaga, institusi negara dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, termasuk dalam menjaga stabilitas sosial dan penegakan hukum.

“Saya melihat langkah yang dilakukan Kapolri sejalan dengan upaya membangun pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan harmonis dengan rakyat. Public trust adalah fondasi paling penting dalam kehidupan demokrasi,” kata Boni.

Menurut dia, pendekatan yang mengedepankan transparansi, keterbukaan, dan dialog perlu terus diperkuat agar hubungan antara negara dan masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan politik dan sosial yang berkembang.