Jempol Ke Atas, Jempol Ke Bawah: IHSG Bukan Realitas Ekonomi

JAKARTA - Sesekali, keuangan global menghasilkan kalimat yang begitu bersih sehingga terdengar tidak berbahaya.

“Beginilah cara pasar menilai Anda.”

Kalimat itu terdengar seperti catatan administratif rutin, prosedural, dan hampir sopan. Tetapi ungkapan yang tenang itu menyembunyikan sesuatu yang jauh kurang netral: momen ketika penilaian diam-diam berubah menjadi disiplin.

Tindakan baru-baru ini oleh penyedia indeks utama seperti MSCI, yang diikuti dengan penyesuaian peringkat dan perubahan prospek dari broker-dealer global termasuk Goldman Sachs, menawarkan ilustrasi yang jelas tentang betapa mudahnya “evaluasi” dapat bergeser menjadi penegakan hukum.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perbedaan ini bukanlah hal akademis. Ini dialami. Dan peristiwa baru-baru ini menunjukkan betapa mudahnya “evaluasi” bergeser menjadi penegakan hukum.

Pasar yang mengevaluasi risiko bukanlah masalahnya. Tidak pernah demikian. Pasar saham Indonesia memiliki kelemahan nyata: struktur kepemilikan yang tidak transparan, free float efektif yang tipis, dan penegakan hukum yang tidak merata. Tidak ada satu pun dari ini yang kontroversial.

Masalahnya adalah apa yang terjadi selanjutnya.

Evaluasi dimaksudkan untuk bersifat analitis. Hal itu memberi ruang bagi konteks, urutan, dan proporsi. Disiplin tidak. Disiplin bekerja melalui konsekuensi, seringkali konsekuensi yang tumpul.

Ketika MSCI menandai "risiko investasi" dan bank-bank global merespons dengan mengalihkan seluruh pasar ke posisi underweight, prosesnya telah melampaui diagnosis. Arus modal mulai berbicara lebih keras daripada analisis.

Pada titik itu, pesannya tidak salah lagi. Indeks tersebut bukan lagi evaluasi. Indeks tersebut memperingatkan dan didukung oleh penarikan dana. Disiplin yang ditegakkan melalui penarikan modal bukanlah nasihat. Efeknya bersifat memaksa, tidak peduli seberapa teknis bahasanya.

Penyedia indeks dan bank-bank global dengan cepat menekankan netralitas mereka. MSCI menunjuk pada metodologinya. Bank investasi menunjuk pada model risiko, mandat klien, dan eksposur benchmark. Masing-masing mengklaim menanggapi sinyal, bukan menghasilkan sinyal.

Namun, netralitas itu adalah mitos. Itu tidak kurang dari kinerja daripada kenyataan.

Klasifikasi indeks, benchmark tata kelola, dan peringkat risiko tidak dihasilkan dalam ruang hampa politik. Indeks-indeks tersebut mencerminkan preferensi investor, norma regulasi, dan asumsi kelembagaan yang sebagian besar dibentuk di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.

Hal ini tidak memerlukan itikad buruk atau niat politik yang terang-terangan. Politik masuk lebih awal, di hulu, melalui apa yang dianggap sebagai "risiko" sejak awal. Transparansi, kredibilitas, kualitas tata kelola, ini bukanlah kategori teknis semata. Ini adalah penilaian, yang dibentuk oleh sejarah kelembagaan tertentu.

Setelah penilaian tersebut diterjemahkan ke dalam alokasi modal, konsekuensinya berhenti menjadi abstrak.

Otoritas Tanpa Persetujuan

Tidak seperti lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau IMF, penyedia indeks swasta seperti MSCI tidak berbasis perjanjian. Negara-negara tidak menandatangani perjanjian tersebut. Tidak ada keanggotaan, tidak ada hak suara, dan tidak ada proses banding.

Namun klasifikasi mereka dapat menggerakkan pasar lebih kuat daripada banyak keputusan antar pemerintah.

Ini karena investor global telah mendelegasikan penilaian kepada mereka. Sejumlah besar modal dikelola sesuai dengan definisi indeks dan aturan patokan. Begitu suatu negara ditandai, dihentikan sementara, atau diklasifikasi ulang, penyesuaian portofolio akan terjadi secara otomatis, dan bank akan memperkuat sinyal tersebut melalui riset, peringkat, dan panduan klien.

Hasilnya adalah pengaturan yang aneh: penilaian pribadi dengan konsekuensi publik, dan tidak ada kewajiban timbal balik untuk menanggung dampaknya.

Ketika modal keluar, baik penyedia indeks maupun pialang tidak menanggung biayanya. Biaya tersebut ditanggung oleh investor domestik, dana pensiun, mata uang, dan kepercayaan publik. Ketidakseimbangan ini bersifat struktural.

Seruan untuk reformasi seringkali dibenarkan. Pasar memang perlu diperbaiki. Tetapi bahasa yang digunakan seputar reformasi menjadi bermasalah ketika tekanan menggantikan pertimbangan.

Ada perbedaan yang berarti antara reformasi yang dipilih melalui proses politik domestik dan reformasi yang dipaksakan di bawah ancaman penarikan modal. Yang satu membangun institusi. Yang lain justru mengikisnya.

Inilah mengapa sebuah ungkapan yang semakin sering beredar dalam diskusi kebijakan sangat relevan:

Reformasi di bawah paksaan adalah penyerahan diri. Titik.

Ini bukan argumen menentang reformasi. Ini adalah argumen menentang perayaan kepatuhan di bawah hukuman pasar sebagai kemajuan.

Modal dapat keluar dalam semalam tanpa biaya sosial. Masyarakat, orang-orang nyata, melakukannya.

Modal bertanggung jawab kepada pemegang saham. Pemerintah bertanggung jawab kepada warga negara. Inilah asimetri yang tidak ingin dibicarakan siapa pun.

Ketika pelaku keuangan swasta menjalankan kekuasaan disipliner tanpa menanggung biaya tersebut, menyebut proses tersebut sebagai "penilaian objektif" menjadi menyesatkan.

Pasar tidak ilegal karena hal ini. Pasar hanya tidak memadai sebagai mekanisme tata kelola.

Jadi, ketika vonis disampaikan "beginilah cara pasar menilai Anda", kita perlu berhenti sejenak.

Seringkali, itu bukanlah penilaian terhadap fundamental ekonomi. Itu adalah sinyal tentang kenyamanan, gesekan, dan toleransi terhadap ketidakpastian.

Pasar dapat efektif dalam menentukan harga risiko dalam sistem keuangan yang mapan dan mendalam. Namun, di pasar negara berkembang, harga sering kali mencerminkan sentimen, aliran modal, dan efek sinyal sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, daripada fundamental yang mendasarinya. Yang menjadi tantangan pasar dalam kedua konteks tersebut adalah memperhitungkan dampak sosial, kompleksitas kelembagaan, dan legitimasi demokrasi.

Mengakui kesenjangan tersebut bukanlah penolakan terhadap pasar. Kita harus menolak untuk menyamakan disiplin dengan evaluasi, dan menegaskan kembali bahwa penilaian pribadi tidak dapat membawa konsekuensi publik tanpa proses publik dan suara publik.

=====

Penulis adalah Anggraeni Fajriani, S.E., M.Sc., PhD cand. Direktur Eksekutif, EVIDENT Institute.