Gegara Tarif Impor Pisang, Amerika Serikat Pernah Kobarkan Perang Dagang

JAKARTA – Pada 1993, Uni Eropa membuat sebuah keputusan soal tarif impor pisang yang menyulut kegeraman Amerika Serikat. Ketika itu, Uni Eropa memberlakukan bebas tarif impor terhadap buah pisang produksi negara-negara Karibia. Sementara di sisi lain, mereka mengenakan tarif barang impor untuk pisang produksi Amerika Latin.

Kebijakan Uni Eropa ini memberikan keuntungan untuk negara-negara di kawasan Karibia, yang kebanyakan merupakan bekas jajahan mereka. Hal ini yang membuat Amerika Serikat berang.

Mereka merasa dirugikan, diperlakukan tidak adil karena pisang produksi perkebunan di Amerika Latin kebanyakan dimiliki oleh perusahaan Amerika Serikat. Walau sebenarnya yang melakukan ekspor bukanlah Amerika Serikat.

Amerika Serikat mengadukan masalah tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), namun Uni Eropa bergeming. Mereka tidak bersedia mencabut kebijakan soal tarif impor pisang produksi Amerika Latin.

Uni Eropa beralasan bahwa diskresi yang diberikan untuk negara-negara Karibia, semata untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Kebanyakan negara-negara Karibia yang bekas jajahan negara-negara Eropa masih dianggap miskin.

Amerika Serikat jelas tidak terima. Lantas Negeri Adi Daya itu membalas, dengan memberlakukan tarif tinggi untuk barang-barang impor dari Uni Eropa.

Rajutan-rajutan mahal dari Skotlandia yang dihasilkan dari bulu domba kasmir, keju dari Prancis, dan seluruh barang mewah dari Uni Eropa harus membayar tarif masuk yang lebih mahal untuk pasar Amerika Serikat.

Kesepakatan Uni Eropa dan Karibia

Kesepakatan soal impor pisang dari Karibia ke negara-negara Uni Eropa sebenarnya sudah berlangsung sejak 1975. Mereka diizinkan menjual pisang ke Eropa sebanyak yang diinginkan.

Uni Eropa berhadap kebijakan tersebut bakal membuat negara-negara Karibia lebih mandiri. Ekonomi mereka tidak lagi bergantung pada bantuan dari luar negeri. Namun kebijakan tersebut bukan tidak berimbas ke negara-negara yang berada di daratan utama Amerika Selatan.

Secara lahan, perkebunan pisang di Karibia kalah jauh dari perkebunan di Amerika Latin dari sisi luasan. Karena ditanam di lahan yang lebih luas, maka harga pisang dari Amerika Latin lebih murah dibandingkan dari Karibia.

Perkebunan-perkebunan di Amerika Latin juga lebih modern, karena dimiliki perusahaan besar dari Amerika Serikat. Sedangkan perkebunan pisang di Karibia kebanyakan masih dikelola secara tradisional. Jadi dari segi harga dan teknologi, pisang dari Karibia kalah dari Amerika Latin.

Kegeraman AS lantas diwujudkan dengan memberikan bea masuk hingga 100 persen untuk produk barang mewah asal Eropa.

“Saya tidak paham kalau industri kain kasmir yang tidak ada urusannya dengan pisang, harus diberi sanksi karena masalah pisang. Pemerintah Inggris akan mengambil tindakan untuk menengahi masalah perang dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat,” ujar Stephen Byers, Menteri Perdagangan dan Industri Inggris, seperti dikutip BBC pada 11 Juli 2000.

Menurut Byers, tindakan AS itu jelas-jelas melanggar ketentuan WTO.

Masalah Politik Dalam Negeri

Lantas jika AS sebenarnya tidak secara langsung mengekspor pisang ke Eropa, mengapa mereka harus berang?

Dua partai politik di AS, Demokrat dan Republik punya komitmen terhadap ideologi perdagangan bebas. Namun “perang pisang” telah membuat ideologi perdagangan bebas itu menjadi abu-abu.

Pada 1999, ekonomi Amerika Serikat mengalami masa suram. Defisit perdagangan mereka mengalami titik tertinggi sejak sembilan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 300 juta dolar AS. Angka tersebut melebihi defisit perdagangan mereka pada 1986/1987.

Jadi dengan proteksi Eropa terhadap komoditas pisang, walaupun remeh, akan mengganggu neraca perdagangan AS yang memang sedang bermasalah. Lantaran ekonomi yang sedang suram, AS tak mau rugi dalam jumlah sekecil apapun.

Pemerintah Amerika Serikat juga ditekan oleh perusahaan multinasional besar yang bermarkas di sana. Perusahaan-perusahaan seperti Chiquita Brands International, Dole Food Company, atau Fresh Del Monte adalah tiga contoh yang terbesar. Mereka adalah pemain utama dalam perdagangan pisang dunia. Dan, mereka juga penyokong Presiden AS kala itu, Bill Clinton, yang diusung Partai Demokrat.

Tak ada pilihan bagi Clinton, kecuali melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan yang menyokongnya. Tujuannya jelas, agar mereka tidak mengalihkan dukungan ke Partai Republik.

Dampak Bagi Negara Berkembang

Pisang jelas menjadi komoditas yang sangat penting bagi negara-negara di kawasan Karibia. Separuh dari total penduduk kawasan Karibia sangat bergantung pada industri pisang, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan.

Jika proteksi dagang dari Uni Eropa dicabut dan petani di Karibia tidak diberi waktu yang cukup untuk mengembangkan cara lain, sudah pasti ekonomi kawasan itu akan runtuh.

Pada 1975, sebanyak 71 negara berkembang di kawasan Afrika, Pasifik, dan Karibia bergabung dalam organisasi Africa, Caribean, and Pasific (ACP). Mereka harus tunduk pada Konvensi Lome yang dihasilkan di Togo pada 1975. Konvensi tersebut menelurkan beberapa poin, salah satunya adalah kewajiban Uni Eropa untuk mempromosikan perdagangan dengan bekas koloni mereka.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Lome, Uni Eropa menawarkan perjanjian preferensial untuk impor pisang dari kawasan Karibia. Jika WTO lantas mengharuskan perjanjian tersebut dicabut, maka kemungkinan besar ekonomi negara-negara Karibia yang miskin akan hancur.

Iklim industri negara-negara di kawasan Karibia masih rapuh. Mereka akan rontok jika langsung dihadapkan dengan perdagangan bebas cara Amerika Serikat. Perang pisang akhirnya berakhir pada 2012.

Begitulah salah satu jejak sejarah perang dagang, perang tarif yang melibatkan Negeri Adi Daya bernama Amerika Serikat. Dan saat ini perang semacam itu dimulai lagi dengan kebijakan Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan baru itu berlaku seharusnya mulai 9 April 2025, namun Trump menundanya hingga 90 hari kecuali untuk China.