Rupiah Terpuruk ke Level Terendah: Situasi Indonesia Tidak Baik, tapi Masih Bisa Dikontrol

JAKARTA – Melemahnya rupiah bukan semata cerminan faktor eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat atau perang dagang global, tetapi juga menunjukkan lemahnya kepercayaan investor terhadap stabilitas jangka pendek ekonomi domestik.

Pada Senin (7/4/2025) pukul 10:43 WIB, nilai tukar rupiah anjlok mencapai Rp17.261 per dolar AS. Ini menjadi posisi terendah sepanjang sejarah, bahkan lebih rendah dibandingkan saat krisis ekonomi 1998.

Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, tekanan terhadap rupiah yang telah menyentuh level terendah sepanjang sejarah harus mendapat perhatian otoritas moneter dan fiskal Indonesia.

“Seharusnya menjadi alarm serius bagi otoritas moneter dan fiskal Indonesia. Ketimbang bersikap reaktif, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menyusun strategi komunikasi dan kebijakan yang lebih tegas dan terukur untuk meredam kepanikan pasar,” kata Syafruddin.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat

Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Hastiadi tidak menampik bahwa Indonesia berada dalam situasi waspada di tengah pergerekan rupiah yang terus melemah. Dengan menembus angka Rp17.000 per dolar AS, menurut Fithra berarti menembus batas psikologi karena ini adalah level terburuk sejak 1998.

Meski demikian, ia menyebut penurunan rupiah terhadap dolar AS yang terjadi sekarang ini tidak fair jika dibandingkan dengan apa yang terjadi dua dekade lebih yang lalu. Di 1998, saat Indonesia mengalami krisis moneter, rupiah turun drastis dari Rp6.000-an menjadi Rp16.000-an.

“Ini artinya sampai ribuan poin lemahnya. Sedangkan sekarang depresiasinya hanya Rp400 sampai Rp500 atau kurang dari lima persen,” Fithra menjelaskan.

Karena itulah, ia tidak melihat ancaman krisis moneter yang pernah dialami pada 1998 akan terulang sekarang ini. Ia meyakini cadangan devisa Indonesia cukup baik untuk bisa mengembalikan rupiah ke angka Rp16.400-an.

“Dalam hal ini, Indonesia memang sedang tidak baik, tapi masih bisa dikontrol,” tutur Fithra.

Indonesia disebut sedang tidak dalam kondisi terbaiknya dari segi ekonomi. Tingginya angka pemutusan hubungan kerja hingga (PHK) daya beli melemah. Tapi bukan berarti akan kembali ke era 1998 saat krisis moneter terjadi, kata Fithra Hastiadi.

Ada banyak indikator yang membawa ia meyakini hal itu. Pertama, melihat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas lima persen tahun lalu. 

“Dibandingkan 1998 yang tidak tumbuh, bahkan anjlok minus 13 persen. Dari kondisi ini memang melambat, tidak setinggi rata-rata 10 tahun terakhir, tapi tidak dalam kondisi buruk. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan, masih oke,” jelasnya.

Namun, kata Fithra, harus disadari bahwa masyarakat berada dalam tekanan. Salah satunya melihat data pengangguran yang sampai awal tahun ini mencapai 60 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sejumlah pengamat memprediksi angka tersebut akan naik hingga 300 ribu PHK tahun ini karena adanya tekanan di sektor industri akibat volatilitas rupiah.

“Ketika rupiah terdepresiasi dan harus impor barang dari luar negeri, yang berarti terpapar nilai tukar, maka ongkos produksi meningkat. Di situasi ini, paling gampang dilakukan industri adalah melakukan PHK,” kata Fithra menerangkan.

Subsidi Kelas Menengah

Hal lain yang menunjukkan bahwa masyarakat berada dalam tekanan adalah menurunnya angka pemudik di musim Lebaran tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada 2025 tercatat sebanyak 146,48 juta orang. Angka ini turun sekitar 24 persen dari tahun 2024 yang mencapai 193,6 juta orang.

Dari kacamata ekonom, penurunan angka pemudik mesti diwaspadai. Karena ini bisa berarti sebagai penunjuk bahwa daya beli masyarakat sedang rendah.

Anjloknya jumlah pemudik tahun ini berimbas pada perputaran uang di musim Lebaran yang turun hingga Rp20 triliun dibandingkan sebelumnya. Bukan angka yang mengagetkan jika melihat data tabungan masyarakat dalam lima tahun terakhir yang juga tergerus.

Sebanyak 98,8 persen nasabah perbankan isi tabungannya di bawah Rp100 juta. Bahkan pada akhir 2024 disebutkan rata-rata tabungan masyarakat adalah Rp1,84 juta, padahal sebelumnya bisa mencapai Rp3 juta.

Masyarakat juga memilih menabung sebagian uang tunjangan hari raya (THR) yang didapat daripada membelanjakannya. Fenomena ini turut andil mengurangi perputaran uang selama Idulfitri.

“Kondisi demand saat ini memang tidak baik, butuh intervensi pemerintah yang langsung menghujam sisi pengeluaran masyarakat terutama di kelas menengah,” jelasnya.

Bagi kelompok kelas menengah, porsi pengeluaran terbesar adalah untuk makan, dan ini mencapai 41 persen dari penghasilan.

Untuk jangka pendek, program makan bergizi gratis (MBG) bisa menjadi solusi selama dijalankan secara ideal. Namun pemerintah perlu kembali mengevaluasi apakah program ini benar-benar berjalan secara efektif atau tidak.

Selain itu ada juga subsidi melalui skema diskon 50 persen untuk pelanggan PLN yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Subsidi ini sangat berarti bagi kelompok middle class, yang tidak mendapatkan bantuan sosial tapi di sisi lain juga tidak termasuk kelas atas sehingga harus berjuang sendiri.

Untuk solusi lebih komprehensif dan jangka panjang, Fithra berharap pemerintah jalur industrialisasi.

“Ketika industri dibesarkan, difasilitasi, maka pekerjaan di sektor formal terbuka lebar, income masyarakat bangkit. Ini solusi jangka panjang dan lebih komprehensif,” kata Fithra menyudahi.