シェア:

MATARAM - Sebanyak 5.900 ton beras impor asal Myanmar yang digunakan untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat.

Pimpinan Wilayah Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB, Sri Muniati, mengatakan, cadangan beras pemerintah atau CBP dipakai untuk kebutuhan penyaluran program bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga melalui penjualan beras SPHP hingga antisipasi krisis pangan.

"Saat ini sedang berlangsung proses bongkar beras eks Myanmar sebanyak 5.900 ton di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Beras tersebut digunakan untuk penguatan stok cadangan beras pemerintah di Nusa Tenggara Barat," ujarnya di Mataram, Sabtu.

Pada 2024, pemerintah pusat telah mengadakan rapat koordinasi terbatas dalam rangka percepatan penerimaan importasi cadangan beras pemerintah. Bulog NTB melalui Pelabuhan Lembar menjadi salah satu destinasi kedatangan beras impor.

Sri mengungkapkan stok beras cadangan pemerintah yang kini dikuasai Bulog NTB masih memadai untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama kurun waktu tiga bulan ke depan.

Meski demikian, Bulog juga perlu memperhatikan penyediaan cadangan stok minimal untuk kebutuhan tiga bulan penyaluran berikutnya.

"Stok beras luar negeri yang baru tiba itu dapat memperkuat stok beras cadangan pemerintah di Nusa Tenggara Barat," kata Sri.

Bulog NTB saat ini menunggu pemasukan kuota baru cadangan beras pemerintah melalui pengadaan dalam negeri yang akan berlangsung dalam waktu dekat saat masa panen raya di seluruh wilayah Nusa Tenggara. Barat.

Sri mengimbau masyarakat tidak panik terhadap kondisi pasar karena stok cadangan pangan pemerintah kian memadai melalui suplai beras impor tersebut.

"Kami siap menyalurkan kembali cadangan beras pemerintah untuk mengimbangi harga beras medium," ucapnya.

Harga beras level menengah saat ini berada di atas harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram atau rata-rata sudah mencapai Rp13.200 per kilogram.

Lebih lanjut Sri menyampaikan bahwa Bulog NTB siap menyalurkan kembali beras melalui program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kepada masyarakat, baik melalui mitra penyalur maupun operasi pasar atau gerakan pangan murah.

"Di samping beras SPHP, kami juga siap menyalurkan beras bantuan pangan tahun 2025 setelah ada penetapan resmi jumlah penerima bantuan untuk Nusa Tenggara Barat," pungkasnya.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)