JAKARTA – Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi mengatakan, digitalisai bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) ini sangat penting untuk mendorong kinerja BPD.
Selain itu, kata dia, digitalisasi sebagai senjata dalam menghadapi persaingan bisnis dengan bank-bank besar.
Dengan kapital yang dimilikinya, bank besar lebih leluasa mengembangkan teknologi yang lebih canggih.
“Tapi itu tak membuat kita putus asa, kita pun harus ikut melakukan digitalisasi. Dalam forum ini kita bisa memperkaya khasanah dan sharing ilmu pengetahuan, untuk penerapan digitalisasi di masing-masing BPD,” ujar Babay melalui keterangan persnya, Rabu, 24 April.
Hanya saja, kata Babay, transformasi digital dalam tubuh BPD bukan hanya teknologi semata, tapi harus dibarengi transformasi people dan talent. “Transformation is not about technology, but also about people and talent,” tegas Babay.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asbanda Yuddy Renaldi menegaskan, penerapan digitalisasi di bank daerah sangat dibutuhkan dalam mendukung program masing–masing pemerintah daerahnya. Penerapan digitalisasi juga merupakan upaya dalam mengurangi proses birokrasi yang panjang.
“Dengan begitu, kegiatan ekonomi akan meningkat, yang ujungnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah sehingga pertumbungan ekonomi pun turut meningkat,” jelas Yuddy.
Dia melanjutkan, saat ini salah satu program digitalisasi pengelolaan keuangan daerah yang tengah dijajaki adalah kerja sama antara BPD seluruh Indonesia dengan pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Seperti penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Siskeudes Link untuk pengelolaan rekening kas umum desa.
Seminar Nasional BPD se-Indonesia dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Provinsi Sumatera Utara IGP Wira Kusuma; Bambang Mukti Riyadi, Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah; dan Babay Parid Wazdi. Serta, dimoderatori oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group.
Bambang Mukti Riyadi menjelaskan, pihaknya terus berupaya mendorong peran BPD di Tanah Air. Salah satunya mendorong BPD untuk menerapkan digitalisasi untuk menjawab kebutuhan pasar.
“Digitalisasi jadi peluang pasar, yang kedua menjadi kewajiban (digitalisasi) dalam konteks persaingan. Ini konteks yang tidak bisa terhindarkan,” ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut Bambang, BPD harus memanfaatkan digitalisasi sebagai peluang untuk mengoptimalkan sebagai benefit. Jika tidak, bukan tidak mungkin BPD akan tergerus, bahkan bisa tersingkir dari persaingan perbankan saat ini.
“Khususnya BPD, bisa mengoptimalkan peluang tadi. Misalnya jadi satu kesatuan lewat Kelompok Usaha Bersama (KUB). Karena bicara digitalisasi ada persyaratan yaitu kapasitas untuk menjadi digitalisasi. KUB bagian dari mengonsolidasikan BPD supaya bisa berperan dalam konteks digitalisasi, agar tidak tersingkir,” tegasnya.
Sementara IGP Wira Kusuma menjelaskan, sejauh ini pemerintah daerah (pemda) di Sumatra telah meningkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dibanding nasional, wilayah Sumatra berada di atas rata-rata jumlah Pemda Digital.
Sumatra berada di peringkat ke-2 nasional dengan indeks ETPD tertinggi. Indeks ETPD Sumatra tumbuh signifikan, dari tahun 2022 yang berada di level 75 persen, naik menjadi 93,9 persen pada 2023.
Berdasarkan pemerataan indeks ETPD terhadap penerimaan pajak dan retribusi dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemda dengan kategori digital mengalami pertumbuhan PAD yang lebih tinggi dibandingkan pemda dengan kategori maju,” ungkapnya.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
