Aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI pada Rabu, 3 September 2025 dilakukan massa dari Aliansi Perempuan Indonesia (API). (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
Sekitar pukul 11.45 WIB, ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta dihiasi warna pink dari puluhan perempuan yang melakukan aksi demonstrasi menyuarakan beberapa tuntutan mereka kepada wakil rakyat yang berada di kompleks parlemen. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
Poster dan spanduk yang dibawa massa API menyoroti kegelisahan mereka atas kebijakan pemerintah dan tindakan represif aparat Kepolisian saat pengamanan aksi demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
Massa API meminta agar pemerintah bisa menghentikan tindakan represif kepada masyarakat saat melakukan demonstrasi, mengingat unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi dengan kebebasan menyuarakan pendapat. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
API juga menyoroti tentang penangkapan aktivis, mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil yang dilakukan secara acak tanpa prosedur hukum yang jelas. Untuk itu API mengeluarkan 6 tuntutan utama mereka kepada para pemangku kebijakan di tanah air. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
Adapun 6 tuntutan utama API yaitu: Presiden prabowo menghentikan segala bentuk kekerasan negara, termasuk menarik mundur TNI dan Polri. Tuntutan kedua: Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI segera menarik militer dari tugas-tugas keamanan sipil. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
Pada tuntutan ketiganya, API meminta Kapolri menghentikan praktik kriminalisasi, intimidasi, serta penangkapan sewenang-wenang. keempat, Presiden membentuk tim independen untuk mengusut pelanggaran HAM dan kekerasan aparat. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
Sedang untuk tuntutan kelimanya, Presiden harus mengembalikan militer ke barak dan membatasi peran mereka sesuai konstitusi. Pada tuntutan terakhirnya: Negara wajib menjamin proses hukum yang adil serta memberikan perlindungan kepada korban. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
Selain 6 tuntutan utamanya, API juga memprotes kekerasan negara yang memperburuk kerentanan dari kelompok perempuan, miskin kota, buruh, petani, serta kelompok rentan lainnya. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
Militerisme dan penggunaan aparat keamanan untuk membungkam rakyat dinilai sebagai pelanggaran prinsip demokrasi menjadi hal yang disuarakan massa API dengan membawa sapu lidi sebagai simbol kesatuan dan kedaulatan rakyat. (Foto: Karisa Aurelia Tukan/VOI)
ジャカルタ - 2025年9月3日水曜日、DPR / MPR RIビルの門の前での集会は、インドネシア女性同盟(API)の暴徒によって行われました。WIBの11時45分頃、ジャカルタのガトー・スブロト通りのセクションは、議会複合施設にいた人々の代表にいくつかの要求を表明するデモを行った数十人の女性によってピンクで飾られていました。API暴徒が掲げたポスターやバナーは、2025年8月25日から31日のデモを確保する際の政府の政策と警察官の抑圧的な行動に対する不安を強調した。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
