JAKARTA – Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) menilai aksi demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat merupakan bagian dari fungsi kontrol dalam sistem demokrasi. Penyampaian aspirasi dinilai sebagai respons yang wajar ketika publik menilai masih terdapat persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Sarasehan bertajuk *Solidaritas Nasional untuk Indonesia Tangguh* yang digelar di Jakarta, Jumat 26 Juni. Forum ini dihadiri sejumlah tokoh pemuda, akademisi, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan untuk membahas dinamika aksi massa yang terjadi di berbagai daerah.
Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, mengatakan meningkatnya aksi demonstrasi merupakan bentuk kontrol sosial yang lazim dalam kehidupan demokrasi.
"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini," ujar Fauzan.
Meski demikian, Fauzan menilai gerakan mahasiswa tidak seharusnya diarahkan pada narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Menurutnya, isu mengenai "Reformasi Jilid 2" tidak mencerminkan substansi perjuangan mahasiswa dan justru berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Kita harus bisa menjaga solidaritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendelegitimasi soliditas pemerintah hari ini," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wawan Sugiyanto, turut menanggapi isu ketenagakerjaan yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk kabar mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dinamika investasi.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena dipengaruhi kondisi dunia usaha. Ia menilai peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan kemampuan perusahaan.
Wawan juga mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu solusi dalam memperluas lapangan kerja.
"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, Niswatus Shabrina, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional masyarakat sekaligus elemen penting dalam demokrasi.
Ia menilai penyampaian pendapat kini tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi, tetapi juga memanfaatkan berbagai kanal digital, termasuk media sosial.
また読む:
"Hari ini, aspirasi ini bisa melalui banyak metode. Kanal media sosial yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, pers sebagai bagian dari pilar demokrasi harus menjadi ruang edukasi bagi publik," kata Shabrina.
Menurutnya, media juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga substansi isu yang diperjuangkan masyarakat agar tidak bergeser hanya demi mengejar perhatian publik atau tingginya jumlah pembaca.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
