BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) untuk membahas capaian kinerja, rencana bisnis, dan target tahun 2026. Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya pengelolaan pasar yang lebih profesional guna mencegah kebocoran pendapatan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, mengatakan kebocoran pendapatan berdampak langsung pada menurunnya laba perusahaan daerah, padahal laba menjadi tumpuan utama operasional PPJ. Ia menegaskan bahwa PPJ masih memiliki kewajiban penyelesaian hutang hingga akhir tahun depan.
“Dengan beban hutang yang tersisa Rp1,1 miliar, kami harap bisa diselesaikan pada 2026. Setelah itu PPJ dapat menunaikan kewajiban yang baru, yakni memberikan dividen kepada Pemkot Bogor pada 2027 untuk mendongkrak PAD,” ujar Hasbi, Kamis 11 Desember.
Komisi II juga meminta PPJ memberikan kepastian terkait rencana renovasi Pasar Bogor, Plaza Bogor, serta rencana bisnis lima tahun ke depan. Menurut Hasbi, revitalisasi Pasar Bogor sangat krusial karena berpengaruh besar pada pendapatan perusahaan.
“Harus ada kepastian dari rencana revitalisasi Pasar Bogor. Karena ini menjadi kehilangan pendapatan yang sangat besar,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, turut meminta PPJ menyusun kajian strategis agar mampu bersaing dengan pasar terbuka dan platform belanja daring. Ia menilai kemajuan teknologi membuat masyarakat semakin mudah beralih ke perdagangan digital, sehingga pasar rakyat perlu berinovasi.
“Saya berharap PPJ terus meningkatkan kinerjanya, membuat kajian, dan mengelola pasar dengan lebih efektif serta efisien dalam menghadapi maraknya jual beli daring. Harus ada inovasi untuk terus menghidupkan pasar-pasar,” ujarnya.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
