Sudah bertahun-tahun menyelenggarakan ibadah haji, persoalan haji Indonesia tak kunjung hilang. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE., ME., kemudian mempelajari persoalan ini. Akhirnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa pelaksanaan haji Indonesia itu berada di bawah cengkeraman kartel—ya, kartel haji.

***

Boleh saja ada yang kurang sependapat dengan terminologi "kartel haji" yang dikemukakan Dahnil Anzar Simanjuntak. Namun realitas yang ia temukan memang begitulah adanya. Mereka yang dikategorikan masuk dalam golongan kartel haji berasal dari berbagai pihak: ada pejabat yang menduduki posisi di birokrasi, politisi yang bernaung di partai politik tertentu, dan juga pengusaha yang bergerak dalam usaha urusan haji.

“Ya, soalnya mereka itu dari semua sisi berkuasa. Ada yang birokrat, politisi, dan pengusaha. Status quo ini kuat sekali, saat kami ingin mendorong perubahan jadi tidak mudah,” keluhnya.

Atas temuan ini, ia tak tinggal diam. Persoalan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan Presiden merespons dengan instruksi yang singkat dan tegas—Dahnil diminta untuk membereskan persoalan ini. “Dia bilang: ‘Kamu babat saja.’” begitu ia menirukan instruksi dari Presiden Prabowo.

Memang instruksi Presiden Prabowo singkat dan tegas, namun bukan soal mudah merealisasikannya. Soalnya, keberadaan kartel haji ini sudah mengakar. “Ini tidak mudah. Saya yang berusaha membabat, bisa jadi saya yang terbabat, hahaha,” katanya dengan tawa berderai.

Tahun 2026, BP Haji, kata Dahnil, sudah mendapat kewenangan penuh untuk menyelenggarakan haji. Sejatinya, sejak 2025 Presiden Prabowo sudah menginginkan BP Haji yang menyelenggarakan, namun masih terkendala undang-undang. Kini, UU Haji sedang diamandemen oleh DPR RI.

“Sejak 2025 kami sudah siap. Sederhananya, di Kementerian Agama itu ada Dirjen Haji, tinggal di-sifting ke BP Haji sudah bisa jalan. Tentu kami akan skrining ulang dan akan mengambil personel yang punya integritas. Yang tidak lolos akan dikembalikan ke Kementerian Agama,” ujarnya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto dari VOI yang menemuinya di kantor BP Haji, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli.

Apa saja capaian positif (plus) dan kekurangan (minus) dalam penyelenggaraan haji tahun 2025?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa ada kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Prabowo, namanya new government ethics. Dalam konsep ini, setiap pejabat publik harus siap dikritik dan melakukan koreksi diri. Kalau salah, harus minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Ini diulang beberapa kali oleh Presiden Prabowo. Kalau tak mau membersihkan diri, maka akan ada waktunya Anda akan dibersihkan.

Sekarang ke persoalan haji 2025. Yang kurang menurut saya adalah persiapan. Dari hulu ke hilir berantakan. Mulai dari data yang tidak sesuai: ada suami terpisah dengan istri, atau ibu terpisah dengan anaknya padahal dalam satu kloter. Ada jemaah yang sudah tiba di Mekkah atau Madinah tapi seharian belum mendapat hotel. Ada juga pengisian data yang tidak tepat, orang yang semestinya tak layak berangkat justru diloloskan. Di Tanah Suci, kesehatannya menurun. Kesemrawutan juga terjadi di puncak pelaksanaan ibadah haji, banyak jemaah yang tidak mendapatkan tenda. Namun akhirnya dapat bantuan dari Kementerian Umrah dan Haji Arab Saudi.

Haji ini peristiwa rutin setiap tahun, apakah tidak bisa diantisipasi?

Setelah saya pelajari berbagai persoalan yang ada, saya sampai pada kesimpulan bahwa pelaksanaan haji kita ini berada di bawah cengkeraman kartel haji. Ya, karena mereka itu berkuasa dari semua sisi. Ada yang birokrat, politisi, dan pengusaha. Status quo ini sangat kuat, sehingga ketika kami ingin mendorong perubahan, jadi tidak mudah. Saya sudah laporkan hal ini kepada Pak Prabowo. Beliau bilang: “Kamu babat saja.” Tapi ini tidak mudah. Saya berusaha membabat, bisa jadi saya yang terbabat. Hahaha...

Sebenarnya upaya untuk membenahi persoalan haji ini sudah dilakukan Pak Prabowo dengan memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama. Visi Pak Prabowo saat kampanye adalah membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Namun belakangan, haji dan wakaf itu punya undang-undang sendiri. Di dalam UU Haji disebutkan bahwa penyelenggaraan haji berada di bawah Kementerian Agama. Maka solusinya adalah dibentuk badan setingkat kementerian, namanya Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

Yang menyelenggarakan haji 2025 ini masih Kementerian Agama. BP Haji tugasnya mendukung dan mengawasi. Maka dari itu, saya dan juga Gus Irfan berbicara saat ada temuan di lapangan. Temuan-temuan tersebut akan menjadi masukan saat BP Haji sudah sepenuhnya menjadi penyelenggara haji. Kita tunggu saja revisi UU Haji yang ditargetkan selesai tahun ini. Apakah namanya akan tetap sama atau akan berubah menjadi kementerian, kita lihat nanti.

Anda menggunakan istilah kartel haji. Apakah tidak ada terminologi lain?

Istilah kartel adalah hal yang biasa dalam terminologi ekonomi. Kalau satu disebut monopoli, kalau dua disebut oligopoli. Orang-orang yang berkumpul dari beberapa oligopoli itu sering disebut sebagai kartel. Mereka yang mengatur semuanya. Itu juga yang terjadi dalam urusan haji.

Apa langkah awal yang akan Anda dan BP Haji lakukan untuk membabat kartel haji?

Haji ini sudah bertahun-tahun dilaksanakan, tapi tak kunjung beres. Karena di sini absen integritas. Seharusnya kita bisa menyelenggarakan dengan baik, karena ini kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Saya yakin mereka yang terlibat juga sudah tahu letak masalahnya—misalnya katering, tenda di Arafah, transportasi, hotel, kuota haji, dan lain-lain.

Maka ketika Pak Prabowo memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama, wajah pertama yang ingin ditampilkan adalah integritas. Kami memastikan personel yang bergabung di BP Haji punya komitmen anti-korupsi, anti-rente, dan sebagainya. Kami merekrut tim pengawas dari KPK, ada juga dari kejaksaan, Kementerian Keuangan—jadi bukan hanya sekadar sifting dari Kementerian Agama.

Mantan Menteri Agama sudah dilaporkan ke KPK dalam dugaan korupsi kuota haji. Bagaimana Anda melihat proses hukum kasus ini?

Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum dalam urusan haji. Kalau ada yang dilaporkan, baiknya sesegera mungkin dituntaskan. Kami mengharapkan KPK lebih berani menuntaskan persoalan ini. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyentuh simbolisasi keagamaan. Jangan sampai sesuatu yang suci dikotori oleh praktik korupsi dan sejenisnya. Dan ini harus segera dihentikan.

Maka ketika ditanya wartawan, kami sangat mendukung, termasuk untuk memeriksa orang-orang yang tadinya berada di Kementerian Agama dan kini bergabung di BP Haji, agar dimintai keterangan.

Jadi siapa pun itu, kalau ada indikasi dan terbukti, harus ditindak?

Ya, harus ditindak. Itu yang diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo. Jadi penegak hukum jangan ragu lagi. Itu sudah komitmen Presiden. Kami akan memastikan pengelolaan haji itu tidak tertutup, tapi melibatkan banyak pihak. Ada Kementerian Luar Negeri, KPK, Kejaksaan. Penegak hukum kita harus aktif dan juga menjajaki kerja sama dengan pihak Saudi Arabia, karena lokus delikti-nya bisa saja berada di sana.

Jadi bola sudah di tangan KPK, kita menunggu proses selanjutnya, ya?

Kalau perkara ini tuntas, itu akan sangat membantu penyelenggaraan haji di tahun-tahun berikutnya. Ada efek jera dan pembelajaran untuk yang lain. Jangan main-main dengan hak umat.

Memang ironis sekali, dalam kegiatan keagamaan justru terjadi korupsi?

Rasionalisasi dan unsur spiritualitas kita memberontak melihat realitas ini. Korupsi ini melawan dimensi moral dan spiritualitas. Saya kesulitan merasionalisasikan soal ini.

Tahun 2026, BP Haji akan mandiri melaksanakan ibadah haji. Sejauh mana kesiapan BP Haji?

Sebenarnya Presiden menghendaki BP Haji sudah melaksanakan haji sejak 2025, namun undang-undangnya belum mendukung. Sejak 2025 kami sudah siap. Sederhananya, di Kementerian Agama itu ada Dirjen Haji. Tinggal di-sifting ke BP Haji, sudah bisa jalan. Tentu kami akan melakukan screening ulang dan mengambil personel yang memiliki integritas. Yang tidak lolos akan dikembalikan. Kami ingin memastikan revisi UU Haji bisa selesai, agar proses sifting itu dapat dilakukan dengan baik. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menghambat.

Presiden Prabowo, ditemani Menteri Agama dan Kepala BP Haji, salah satu agendanya adalah penambahan kuota agar daftar tunggu bisa diperpendek. Selain itu, apa yang bisa dilakukan?

Saat HUT Polri, 1 Juli 2025, saya bertemu dengan Pak Presiden. Kami membicarakan soal Kampung Haji dan juga penambahan kuota haji agar daftar tunggu bisa diperpendek. Daftar tunggu kita itu mencapai 5,4 juta jemaah yang sudah mendaftar. Apakah benar angka itu? Karena selama ini datanya tidak terbuka. BP Haji akan melakukan audit total terhadap data tersebut. Soalnya dari Pansus Haji 2024 ditemukan apa yang disebut sebagai “data batu”. Maksudnya, ada nama-nama yang sama, padahal orangnya tidak ada. Nama itu kemudian dijual kepada pihak lain yang bersedia membayar mahal. Jadi, bisa jadi antriannya bukan benar-benar 20 tahun karena ada manipulasi data tersebut. Ini langkah pertama yang akan kami lakukan.

Untuk upaya penambahan kuota, Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah lanjutan. Selain itu, beliau juga berencana membangun Kampung Indonesia di Mekkah. Ini untuk mengatasi persoalan pemondokan atau hotel yang selama ini jadi masalah. Saat ini keuntungan ekonomi Indonesia dari haji sangat kecil. Pembentukan Kampung Indonesia dimaksudkan agar uang jamaah kembali kepada Indonesia. Di sana akan ada hotel, rumah sakit, dan pusat ekonomi. Keuntungannya bisa untuk mengurangi biaya haji.

Kapan realisasi Kampung Indonesia ini?

Sebelum menjadi Presiden, Pak Prabowo sudah sempat mengemukakan ide ini kepada Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), mengenai Kampung Indonesia. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Semoga Arab Saudi memberikan dukungan.

Untuk membangun Kampung Indonesia ini, pendanaannya dari mana?

Kita terbuka. Bisa dari BUMN atau Danantara, bisa juga kalau ada pihak swasta yang berminat berinvestasi di sana. Atau dengan skema Public Private Partnership (PPP). Dari sisi konsep, ada beberapa skenario yang akan dilakukan. Pertama, membangun baru di lahan milik Pemerintah Saudi Arabia. Kedua, melakukan akuisisi terhadap hotel yang sudah ada. Ketiga, kontrak hotel jangka panjang, misalnya 30 tahun. Nanti Pak Presiden yang akan memutuskan opsi mana yang akan digunakan.

Kalau secara perhitungan bisnis, apakah ini menguntungkan?

Oh ya, karena pasti akan digunakan saat musim haji, dan setelah itu untuk umrah. Jadi ada jaminan pemanfaatan. Ini tentu sangat menguntungkan.

Haji Furoda kerap menuai kritik karena dianggap sebagai “jalan pintas” yang elitis. Apa sikap BP Haji terhadap praktik ini?

Visa Haji Furoda itu tidak masuk dalam kuota haji. Ia adalah privilege yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sebelum mengeluarkan visa tersebut, mereka melihat ekskalasi, misalnya jumlah jemaah mencapai 9 juta, lalu dikeluarkan tambahan visa yang diberikan ke sejumlah pihak—itulah yang disebut sebagai visa haji Furoda.

Namun, Pemerintah Saudi Arabia melihat bahwa di Indonesia visa Furoda ini sudah dijual sejak awal, dan harganya sangat mahal. Itu yang membuat mereka kecewa. Ada pihak-pihak yang ingin mencari untung besar (cuan) di balik visa Furoda. Pelakunya ya kartel haji.

Kalau ditanya bagaimana sikap BP Haji, kami fokus pada haji reguler (haji biasa dan haji plus). Mereka ini menunggu puluhan tahun. Hanya saja, haji plus lebih singkat masa tunggunya, sekitar 2 sampai 7 tahun. Jadi kami tidak punya wewenang terhadap visa Furoda.

Lalu, pengawasannya oleh siapa untuk jemaah haji Furoda ini?

Kami concern pada pemenuhan hak-hak konsumen. Kalau ada travel yang menjanjikan visa Furoda namun tidak bisa memberangkatkan jemaah, itu yang akan kami tindak. Travel tersebut bisa mendapat sanksi atas janji yang tidak terpenuhi.

Tahun ini banyak calon jemaah haji Furoda yang gagal berangkat. Kepada Kementerian Agama kami sudah tegaskan, uang calon jemaah haji harus dikembalikan secara utuh, lengkap dengan dendanya. Harganya tidak murah—ada yang membeli hingga US$ 50.000.

Saya serukan kepada semua: jangan terbuai janji manis dari travel yang mengklaim bisa mengeluarkan visa haji Furoda. Yang paling aman, jika memang memiliki kemampuan finansial, daftar saja ke haji plus.

Apa target jangka menengah BP Haji dalam melakukan reformasi menyeluruh pada sistem pelayanan haji?

Kami menyebutnya transformasi haji, ini sejalan dengan yang diserukan Presiden Prabowo. Dimulai dari transformasi pelayanan, termasuk pendataan jemaah. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) akan kami audit. Kalau data sudah rapi, langkah selanjutnya adalah pembenahan pelayanan. Katering yang diterima jemaah harus sesuai dengan harga yang dibayarkan, begitu juga hotel dan tenda saat puncak haji.

Dari sisi transportasi: pesawat dan transportasi lokal juga akan dievaluasi. Kami juga mengajukan wacana pemotongan lama tinggal. Selama ini 40 hari plus 2 hari untuk keberangkatan dan kepulangan. Kami sedang mengkaji opsi memotong menjadi 35 hari. Jika bisa diperpendek, maka bisa mengurangi biaya—baik akomodasi maupun konsumsi.

Selain itu, kami tidak ingin terjebak hanya dalam aspek penyelenggaraan haji. Karena itu, kami memiliki trisukses BP Haji: penyelenggaraan haji, ekosistem ekonomi haji, dan peradaban dan keadaban.

Apa bisa penyelenggaraan haji memiliki dampak ekonomi?

Penyelenggaraan haji harus aman dan nyaman bagi jemaah. Kegiatan haji juga harus memberikan dampak ekonomi, terutama bagi umat dan negara. Pembentukan Kampung Indonesia adalah salah satu upaya untuk itu. Asrama haji kita bisa dikembangkan menjadi pusat ekonomi dan wisata spiritual.

Haji itu bukan hanya soal ibadah. Para jemaah bisa menjadi duta bangsa yang menyebarkan peradaban Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, mereka yang menyebarkan peradaban itu adalah para haji. Ada Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto yang mendirikan Syarikat Islam. Haji Agus Salim pulang haji lalu bergabung dengan HOS Tjokroaminoto dalam gerakan kebangsaan. Ada juga Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Haji Hasyim Asy'ari sepulang haji mendorong lahirnya Nahdlatul Ulama (NU). Dan masih banyak lagi lainnya.

Untuk mewujudkan trisukses haji ini tentu tidak ringan. Targetnya seperti apa?

Pekerjaan rumah kami memang tidak ringan. Yang utama adalah menyukseskan trisukses pertama: melaksanakan ibadah haji yang efisien dan nyaman—alias EMAN. Seiring dengan itu, kami akan menggerakkan trisukses kedua dan ketiga secara simultan. Tolong doanya, semoga semua ini bisa tercapai.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Antara Skuter dan Dakwah

Di luar kesibukannya sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE., ME., memiliki hobi unik: aktif dalam komunitas pecinta skuter lawas. Di sela-sela waktunya, ia juga rutin menjaga kebugaran dengan berolahraga seperti jalan kaki, tinju, dan berenang.

Sebelum mencurahkan waktunya untuk membantu Presiden Prabowo Subianto, ia adalah dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. “Ya, saya ini awalnya dosen ASN. Namun saat Pilpres, saya mundur sebagai ASN. Tapi sebagai dosen, saya masih bisa mengajar,” ujar Dahnil yang lahir di Langkat, Sumatera Utara, 10 April 1982.

Saat masih menjadi ASN, ia mulai melirik komunitas pemuda sebagai lahan dakwah. “Saya tertarik dengan komunitas Vespa Tua. Mereka ini terbilang kurang menarik bagi dai dan mubalig sebagai lahan dakwah,” kata pria yang rajin jalan kaki minimal 30 menit setiap hari.

“Mereka itu besar, kuat, dan tersebar nyaris di seluruh Indonesia. Persaudaraan mereka amat kuat. Tapi saya melihat ada satu yang kurang—akhlaknya. Maka saya pun membeli Vespa tua keluaran 1971 (Sprint). Biasanya kalau kumpul dengan mereka, ada saja yang membawa minuman. Ya, begitulah mereka, apa adanya,” kenang Dahnil saat pertama bergabung dengan komunitas Vespa Tua pada 2010.

Momentum Perubahan

Tahun 2017, saat menjabat sebagai Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (2014–2018), Dahnil Anzar Simanjuntak menggagas Ekspedisi Kebangsaan, sebuah touring dari Jakarta menuju dua arah: barat ke Sabang dan timur ke Papua Barat.

“Setelah sekitar tujuh tahun bersama mereka, baru saya berani mencetuskan ide bikin touring. Start dari Jakarta, satu tim ke arah Sabang dan satu lagi ke Papua Barat,” kata Dahnil yang juga hobi tinju dan berenang.

Karena jaraknya jauh, perjalanan dibuat estafet dari satu kota ke kota lainnya. Di setiap kota yang disinggahi, mereka mengajak komunitas lokal untuk bergabung dan berjalan bersama hingga titik akhir touring.

“Tim yang ke Papua Barat menempuh perjalanan selama sebulan dan harus naik kapal. Sedangkan yang ke Sabang lebih singkat, karena sebagian besar lewat jalur darat,” ungkapnya.

Dalam setiap tim yang berjumlah sekitar 100 orang, ada pendampingan dari 10 dai muda Muhammadiyah. “Mereka bertugas mendampingi para peserta. Masuklah muatan dakwah, seperti saat salat tiba kami istirahat dan mengadakan pengajian. Selama sebulan, mereka seperti menjalani masa pesantren.

Bagaimana dengan peserta non-Muslim? Kami arahkan untuk tetap menjalankan ibadahnya. Misalnya, saat Minggu, mereka ke gereja. Kami menunggu selesai ibadah, baru lanjut lagi. Ada yang enggan, ada juga yang terpaksa. Ya, begitulah kondisinya,” tutur Dahnil.

Selama satu bulan itu, terbangun ikatan yang kuat. “Bahkan ada yang sampai sekarang masih ikut saya—ada yang jadi kameramen, ada juga yang bantu di organisasi. Beberapa saya titipkan di perusahaan. Alhamdulillah, ikatan itu masih terjalin,” tambahnya. “Usai touring, teman-teman saya mulai berubah. Yang tadinya tidak salat, mulai salat. Yang semula jarang ke gereja, jadi rajin ke gereja.”

Kolektor Skuter

Karena aktif di komunitas skuter, Dahnil pun menjadi kolektor skuter tua. “Saya punya enam Vespa tua. Istri saya sampai ngedumel soal ini,” kata pria yang juga tergabung dalam komunitas Skuter Owner Group, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Kekesalan istrinya pun pernah memuncak. “Saking kesalnya, dia sampai menjual beberapa Vespa saya. Sisanya saya ‘selamatkan’ dan simpan di Medan. Jadi kalau ke Medan, saya bisa naik skuter lagi,” ujarnya sambil tertawa.

Yang paling ia sukai dari komunitas ini adalah ketulusan dan kejujuran para anggotanya. “Komunitas ini sering dipandang sebelah mata karena terlihat butut dan jadul. Tapi mereka tetap bangga,” ujarnya.

Ada filosofi penting yang ditanamkan di komunitas ini: sabar dan rendah hati. “Bagaimana mau cepat? Wong skuternya butut,” candanya. “Touring ke Cirebon yang biasanya 4 jam, bisa jadi seharian.”

>

“Dalam komunitas ini, pasti ada yang motornya mogok, karena memang sudah tua. Saat touring dan ada yang mogok, semua berhenti. Kami bantu memperbaiki bersama-sama. Setelah selesai, baru lanjut jalan lagi. Ada solidaritas di sana. Kami belajar bersabar dalam kesusahan, dan bergembira di tengah keterbatasan. Itu yang hanya bisa dipahami anak-anak skuter tua,” tandas Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Setelah saya pelajari berbagai persoalan yang ada, saya sampai pada kesimpulan bahwa pelaksanaan haji kita ini berada di bawah cengkeraman kartel haji. Ya, karena mereka itu berkuasa dari semua sisi. Ada yang birokrat, politisi, dan pengusaha. Status quo ini sangat kuat, sehingga ketika kami ingin mendorong perubahan, jadi tidak mudah. Saya sudah laporkan hal ini kepada Pak Prabowo,"