Ketua Komisi I DPR Desak Kominfo untuk Terbuka tentang Masalah PDNS 2

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, mendesak pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk memberikan penjelasan terbuka terkait masalah pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). 

Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang digelar pada Kamis, 27 Juni, Meutya menuntut penjelasan terperinci apakah gangguan tersebut disebabkan oleh malfungsi di tingkat keamanan siber atau serangan dari pihak eksternal. 

"Pemerintah perlu memberikan transparansi mengenai apa yang terjadi dengan server PDN. Apakah ini masalah teknis ataukah serangan siber, masyarakat berhak mengetahui," ujar Meutya.

Karena menurutnya, masalah yang terjadi pada server PNDS 2 yang berlokasi di Surabaya ini menimbulkan banyak keresahan, mengingat PDNS ini berisikan data-data penting dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Meutya juga meminta semua lembaga dan kementerian agar meningkatkan keamanannya. "Terutama bagi lembaga yang meng-collect data. Karena kita tidak mau ketika ada serangan dan down lalu mengganggu layanan kita dan tentunya ada kebocoran data. Ini yang kita tidak mau dan harus dibenahi ke depa ," kata Meutya.

Kemenkominfo diharapkan segera merespons desakan ini dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada publik, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan keandalan infrastruktur digital nasional.

Dalam rapat tersebut, Menkominfo Budi Arie Setiadi juga menyampaikan bahwa pelakunya bukan berasal dari state actor, melainkan non-state actor. BSSN juga masih melakukan uji forensik digital untuk mencari tahu penyebab dari serangan ini.

Telkom Sigma yang mengelola sistem operasi Pusat Data tersebut juga mengatakan saat ini, mereka sedang melakukan recovery terhadap data dari 44 instansi yang memiliki backup data. 

“Pertama, kategori yang backupnya tersedia di sistem backup PDNS baik itu di Surabaya maupun di Batam, untuk yang itu kami membantu tenant untuk melakukan recovery sampai servernya bisa dihidupkan kembali,” ujar I Wayan Sukerta, selaku Director of Delivery & Operation at PT. Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma).

Sedangkan 238 instansi lainnya sudah dipastikan hilang, karena tidak memiliki backup. Dan juga karena pemerintah memilih untuk menolak membayar uang tebusan sebesar Rp131 miliar kepada pelaku ransomware yang mengenkripsi data tersebut.

Lebih dari itu, Komisi I DPR RI juga mendorong Pemerintah, khususnya Kemenkominfo dan BSSN untuk segera membentuk Satgas dan Crisis Centre.