Partager:

JAKARTA - Pembicaraan yang dipimpin Gedung Putih mengenai masa depan TikTok mengarah pada rencana bagi para investor non-China terbesar di ByteDance untuk meningkatkan kepemilikan mereka dan mengakuisisi operasi aplikasi video pendek tersebut di AS.

Rencana ini mencakup pemisahan TikTok sebagai entitas AS dan mengurangi kepemilikan pihak China di bisnis baru tersebut hingga di bawah ambang batas 20 persen yang diwajibkan oleh hukum AS. Langkah ini bertujuan menyelamatkan TikTok dari ancaman larangan di AS, kata sebuah sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara secara resmi.

Menurut sumber tersebut, Jeff Yass dari Susquehanna International Group dan Bill Ford dari General Atlantic, keduanya memiliki perwakilan di dewan direksi ByteDance, memimpin diskusi dengan Gedung Putih mengenai rencana ini. Perusahaan ekuitas swasta KKR juga ikut serta dalam pembicaraan tersebut, menurut salah satu sumber.

Nasib TikTok, yang digunakan hampir setengah dari populasi AS, tidak pasti sejak undang-undang mulai berlaku pada 19 Januari yang mengharuskan ByteDance menjual aplikasi tersebut atau menghadapi larangan atas alasan keamanan nasional.

Undang-undang yang disahkan tahun lalu dengan dukungan bipartisan ini mencerminkan kekhawatiran di Washington bahwa kepemilikan TikTok dapat membuatnya tunduk pada pemerintah China, yang berpotensi menggunakan aplikasi tersebut untuk operasi pengaruh terhadap AS.

Namun, para pendukung kebebasan berbicara berargumen bahwa larangan tersebut secara tidak sah membatasi akses warga AS terhadap media asing dan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS.

TikTok membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa pejabat AS telah salah memahami hubungannya dengan China. Perusahaan menyatakan bahwa sistem rekomendasi konten dan data pengguna AS disimpan di server cloud Oracle di AS, sementara keputusan moderasi konten yang mempengaruhi pengguna Amerika juga dibuat di AS.

Di bawah rencana yang diajukan oleh investor ByteDance yang ada, Oracle akan tetap menjadi penyedia infrastruktur data bagi TikTok di AS dan memastikan bahwa data pengguna tidak dapat diakses dari Tiongkok, menurut salah satu sumber.

Perwakilan dari TikTok, ByteDance, Susquehanna, Oracle, dan Gedung Putih belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Sementara itu, General Atlantic dan KKR menolak berkomentar.

Financial Times sebelumnya melaporkan bahwa investor ByteDance yang berbasis di AS berusaha membeli saham investor China dalam kesepakatan pemisahan TikTok AS, dengan perusahaan investasi Coatue juga terlibat dalam pembicaraan. Coatue belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari media.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menunda penerapan larangan TikTok hingga 5 April setelah menjabat, dan bulan lalu menyatakan kemungkinan perpanjangan lebih lanjut untuk memberikan waktu guna menyelesaikan kesepakatan.

Menurut dokumen hukum yang diajukan TikTok tahun lalu, sekitar 58% saham ByteDance dimiliki oleh investor global, sementara pendiri ByteDance asal China, Zhang Yiming, memiliki 21%, dan karyawan dari berbagai negara—termasuk sekitar 7.000 warga AS—memegang 21% sisanya.

Gedung Putih memainkan peran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam negosiasi ini, berfungsi layaknya bank investasi.

Trump awalnya mendukung larangan TikTok selama masa jabatan pertamanya, tetapi dalam beberapa bulan terakhir berjanji untuk "menyelamatkan TikTok" dan mempertahankan aplikasi tersebut di AS, dengan mengklaim bahwa TikTok membantunya memenangkan pemilu 2024.

TikTok sempat mengalami pemadaman singkat di AS sebelum kembali beroperasi setelah Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda pelarangan selama 75 hari.

Awal bulan ini, Trump mengatakan bahwa pemerintahannya sedang berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda mengenai kesepakatan potensial TikTok, tanpa mengungkapkan identitas mereka.

Kelompok lain yang berminat mengakuisisi TikTok termasuk investor miliarder Frank McCourt serta tim yang melibatkan bintang YouTube Jimmy Donaldson, lebih dikenal sebagai Mr. Beast.

Pada Januari, Reuters dan media lainnya melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mengerjakan rencana untuk TikTok yang melibatkan Oracle dan beberapa investor ByteDance yang sudah ada untuk mengambil kendali operasional aplikasi tersebut.

Di bawah kesepakatan potensial ini, ByteDance masih akan mempertahankan sebagian saham di TikTok, tetapi pengumpulan data dan pembaruan perangkat lunak akan diawasi oleh Oracle, yang saat ini sudah menjadi tulang punggung infrastruktur TikTok di AS melalui kesepakatan yang dinegosiasikan selama masa jabatan pertama Trump.


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)

Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+