Pemerintah Perkuat Simbara Dorong Komoditas Nikel dan Timah demi Tingkatkan Ekonomi RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara sosialisasi implementasi Komoditas nikel dan Timah melalui Simbara. (kedua dari Kiri). (Foto: Maria Trisnawati/VOI)

JAKARTA - Pemerintah kembali memperkuat ekosistem Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara) dengan menambahkan komoditas nikel dan timah di dalamnya.

Perluasan integrasi data dan sistem pengelolaan komoditas minerba diresmikan langsung oleh Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri ESDM, hingga Menteri Perhubungan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan penambahan komoditas nikel dan timah dalam Simbara karena memiliki nilai ekonomi yang besar bagi Indonesia, setelah batu bara.

"Hari ini kita perluas untuk nikel dan timah, yang perannya makin strategis dukung ekonomi domestik dan global," jelasnya dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, Senin, 22 Juli.

Isa menyampaikan, Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia.

Adapun cadangan nikel di Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau sekitar 24 persen dari total cadangan dunia.

Sementara cadangan timah kedua menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah mencapai 800 ribu ton atau 23 persen dari total cadangan dunia.

Pada tahun 2023, volume produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton dan menempati peringkat pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50 persen dari total produksi nikel global.

Sedangkan, volume produksi timah sebesar 78 ribu ton dengan posisi menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi sebesar 22 persen dari produksi timah global.

Oleh sebab itu, Isa menyampaikan melalui Simbara diharapkan tata kelola nikel dan timah semakin kuat untuk memberikan pelayanan dan tata kelola komoditas, mulai dari sisi pencegahan penambangan ilegal, memperkuat tambahan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga memaksa perusahaan membayar piutang mereka.

"Secara khusus, acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam menyelenggarakan pelayanan untuk pengusahaan nikel dan timah di Indonesia," ucap Isa.

Selain itu, Isa menyampaikan, diharapkan dapat, meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha nikel dan timah untuk mengenali dan menjalankan proses bisnis, sistem, dan tata kelola baru yang lebih transparan, akuntabel, dan fair.

Dia menambahkan, dapat mengikat komitmen surveyor sebagai mitra pemerintah di dalam melakukan verifikasi teknis untuk mendukung mekanisme sistem dan tata kelola baru untuk komunitas nikel dan timah.

Serta dapat meningkatkan motivasi secara terus menerus untuk terus memperbaiki dan mereplikasi Simbara untuk komoditas lainnya.

"Dan tahun-tahun yang akan datang kita akan terus kembangkan Simbara untuk komoditas lain seperti bauksit, emas, dan tembaga," ujarnya.

Melalui sistem Simbara, Isa menyampaikan, pemerintah telah mampu mencegah modus ilegal mining sebesar Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling dari pelaku usaha senilai Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automotaic blocking system Simbara Rp1,1 triliun.

Sebagai informasi, Simbara merupakan bentuk sinergi dari K/L untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.