DPR Desak Pemerintah Kirim Bantuan Besar untuk Banjir Bandang Aceh dan Sumatra

Ilustrasi bantuan banjir Aceh Sumatra (Antara)

JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Irmawan, mendesak pemerintah pusat segera mengirim bantuan darurat berskala besar ke wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatra.

Pasalnya, stok makanan di sejumlah lokasi terdampak mulai menipis, bahkan warga yang menjadi korban sudah mengalami kelaparan, sehingga aksi penjarahan mulai terjadi akibat situasi yang semakin kritis.

“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan. Ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah. Stok pangan sudah habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Situasi ini membuat sebagian tempat mulai terjadi penjarahan,” ujar Irmawan kepada wartawan, Rabu, 3 Desember.

Legislator asal Aceh itu menyebut, kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak sangat parah. Terutama jalan nasional yang menjadi jalur utama distribusi logistik putus total.

Bahkan bukan hanya karena longsor, kata Irmawan, jalur utama rusak juga akibat badan jalan hanyut terbawa arus.

“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Bahkan ada desa yang benar-benar lenyap. Di beberapa daerah kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya juga hanyut,” ungkapnya.

Irmawan juga mengatakan, sejumlah kabupaten tidak dapat diakses melalui jalur darat, sehingga seluruh bantuan harus dikirim menggunakan helikopter. Namun kata dia, ketersediaan armada belum mencukupi untuk menjangkau jumlah pengungsi yang diperkirakan mencapai satu juta jiwa.

Menurut Irmawan, hampir seluruh kabupaten terdampak telah menyatakan tidak mampu menangani bencana. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk perbaikan darurat, sementara rumah sakit tidak berfungsi optimal akibat listrik padam dan kelangkaan BBM.

“Jika kondisi ini dibiarkan, korban jiwa berikutnya bukan lagi karena banjir, tetapi karena kelaparan dan penyakit,” tegasnya.

Anggota komisi yang membidangi perhubungan itu menilai, banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional.

"Skala kerusakan dan jumlah korban sudah sangat jelas. Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” kata Irmawan.

Ia pun mengingatkan potensi meningkatnya gejolak sosial. Selain kelaparan dan penjarahan, kata Irmawan, pasokan energi terputus, jaringan komunikasi lumpuh, dan kondisi di pengungsian semakin memburuk.

“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk menangani bencana besar seperti ini. Karena itu kami minta reaksi cepat sebelum korban bertambah,” katanya.

Anggota Fraksi PKB DPR itu menuturkan, pihaknya di Aceh masih melakukan koordinasi dengan struktur partai di daerah. Namun, kata Irmawan, beberapa wilayah, termasuk Bireuen dan Aceh Tamiang, belum dapat dihubungi karena akses komunikasi terputus.

“Kondisi pengungsian yang mudah dijangkau relatif sudah mendapat bantuan. Tetapi wilayah terisolasi benar-benar membutuhkan prioritas utama,” pungkasnya.