Beri Sanksi Dewan Kolonel Hingga Ganjar Pranowo, Megawati Dinilai Ingin Tunjukkan Tak Bisa Diatur-Atur

Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo/DOK: Wardhany Tsa Tsia-VOI

JAKARTA - DPP PDI Perjuangan secara berturut-turut memanggil dan menjatuhkan sanksi kepada Dewan Kolonel, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. 

Dewan Kolonel diberi sanksi keras karena membentuk kelompok untuk mengawal Puan Maharani sebagai calon presiden (capres). Sedangkan Ganjar, diberi sanksi teguran lisan karena menyatakan kesiapannya maju sebagai capres. Sementara, FX Rudy diberikan peringatan keras gara-gara mendukung Ganjar.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai sikap tegas DPP PDIP menunjukkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah pemilik tunggal hak veto dalam pencalonan presiden yang tidak bisa diatur oleh siapa pun. 

"Megawati ingin menunjukkan bahwa beliau adalah ketua umum seutuhnya, punya hak veto, hak prerogatif, punya bargaining position, tidak bisa diatur-atur," ujar Pangi, Kamis, 27 Oktober. 

Selain itu, menurut Pangi, Megawati juga ingin menjaga marwah dan kehormatan partai. Megawati ingin menunjukkan bahwa PDIP tidak diintervensi oleh kekuatan mana pun, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selama ini disbeut-sebut mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.

"Jadi Megawati ingin menyampaikan pesan bahwa partai dan dirinya sebagai ketua umum tidak bisa ditekan-tekan oleh kehendak oligarki dan kekuasaan," lanjutnya. 

Pangi pun meyakini, pada dasarnya Megawati sudah mengantongi nama sosok yang bakal diusung PDIP di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Namun, kata dia, Presiden ke-5 RI itu juga tengah menguji loyalitas kader PDIP. 

"Megawati tampaknya sedang menguji loyalitas, kedisiplinan kader," kata Pangi.