Soal Kebijakan WFH di Tengah Ancaman Kenaikan Harga BBM, Pramono: Jakarta Ikuti Pemerintah Pusat 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana pemerintah pusat yang membuka opsi penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai dampak konflik geopolitik global, khususnya terkait ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat jika kebijakan tersebut diberlakukan secara menyeluruh.

"Untuk work from home, apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat akan dijalankan di DKI Jakarta juga," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret.

Pramono mengakui, konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, terutama antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran berpotensi berdampak pada pasokan energi dan harga bahan bakar, termasuk di Indonesia.

Menurut dia, kebijakan WFH bisa menjadi salah satu langkah untuk menekan konsumsi energi jika situasi global terus berlanjut.

"Untuk itu, Pemerintah DKI Jakarta kalau pemerintah pusat memberlakukan secara menyeluruh, kami akan mengikutinya. Jadi Jakarta akan mengikutinya," ucap Pramono.

Di sisi lain, Pramono memastikan ketersediaan energi dan kebutuhan pokok di Jakarta menjelang Idulfitri dalam kondisi aman. Meski begitu, ia mengakui terdapat kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan, meski masih dalam batas terkendali.

"Termasuk yang menyebabkan kenaikan itu tetap yang seperti saya sampaikan adalah cabai keriting, daging, kemudian beras mengalami kenaikan 1-3 persen. Tapi secara keseluruhan, stok di Jakarta aman. Sehingga Jakarta sama sekali dalam hal persoalan harga ini termonitor dengan baik," jelas Pramono.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membuka opsi kebijakan penghematan besar-besaran di tengah ancaman gejolak global yang bisa menekan harga BBM dan pangan. Dari Istana Negara, Jumat, 13 Maret, Prabowo mengatakan pemerintah perlu mulai mempertimbangkan langkah seperti kerja dari rumah, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan konsumsi BBM agar tekanan terhadap APBN tidak membesar.

Dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan perkembangan di Eropa dan Timur Tengah sudah memberi dampak langsung pada Indonesia karena bisa memicu kenaikan harga BBM, yang kemudian menyeret harga makanan. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya merasa aman.

“Kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” kata Prabowo.

Ia lalu mencontohkan langkah Pakistan yang sudah masuk ke tahap penghematan kritis. Dalam paparannya, Pakistan menerapkan work from home 50 persen untuk kantor pemerintah dan swasta, memangkas hari kerja menjadi empat hari, mengurangi gaji pejabat, membatasi kendaraan dinas, menghentikan belanja AC, kendaraan, dan mebel, hingga memotong perjalanan luar negeri.

Prabowo menegaskan contoh itu bukan keputusan untuk langsung diterapkan di Indonesia, tetapi bahan perbandingan yang harus dikaji cepat oleh para menteri. Ia mengatakan langkah seperti bekerja dari rumah pernah terbukti saat pandemi Covid-19 dan menghasilkan penghematan BBM dalam jumlah besar.

“Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” ujar Prabowo.