Presiden Tunisia Pecat Perdana Menteri di Gara-gara Layanan Publik Merosot

JAKARTA - Presiden Tunisia Kais Saied memecat Perdana Menteri Kamel Maddouri kurang dari setahun setelah pengangkatannya di tengah ekonomi yang terpuruk dan meningkatnya jumlah migran yang datang dari negara-negara di Afrika sub-Sahara.

Maddouri digantikan oleh Sara Zaafarani, seorang insinyur yang menjabat sebagai menteri perumahan sejak 2021.

Zaafarani menjadi perdana menteri ketiga Tunisia dalam waktu kurang dari dua tahun.

Dalam beberapa bulan terakhir, Saied mengkritik tajam kinerja para menteri, dengan mengatakan banyak yang belum memenuhi standar yang disyaratkan dan harapan rakyat Tunisia terlalu tinggi. Bulan lalu, Presiden Tunisia memecat Menteri Keuangan Sihem Boughdiri.

Dalam pertemuan yang disiarkan di halaman Facebook kepresidenan, Saied meminta Zaafarani untuk mengoordinasikan tindakan pemerintah dan mengatasi hambatan untuk memenuhi harapan rakyat Tunisia.

Warga Tunisia mengeluhkan memburuknya layanan publik mulai dari kesehatan hingga transportasi dan utilitas.

"Geng kriminal aktif di banyak fasilitas publik. Sudah saatnya untuk mengakhiri mereka dan meminta pertanggungjawaban setiap pejabat, terlepas dari posisi mereka dan sifat kelalaian atau keterlibatan mereka," kata Saied dalam pidatonya dilansir Reuters, Jumat, 21 Maret.

Pertumbuhan ekonomi tidak melebihi 1,4% dalam setahun terakhir, dan keuangan publik negara Afrika Utara itu menghadapi krisis parah yang menyebabkan kekurangan komoditas utama termasuk gula, beras, dan kopi.

"Kami akan melanjutkan pertempuran pembebasan sampai keadilan ditegakkan untuk semua warga negara. Kami akan terus menggagalkan semua konspirasi,” kata Presiden Saied.

Tunisia juga menghadapi kritik luas atas krisis migran yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena ribuan orang dari Afrika sub-Sahara menuju negara itu dalam upaya untuk mencapai Eropa.

Ribuan migran tinggal di tenda-tenda di hutan di kota-kota selatan seperti Amra dan Jbeniana setelah pihak berwenang mencegah mereka melakukan perjalanan melintasi Mediterania.

Sementara para migran sering bentrok dengan penduduk setempat yang ingin mereka dideportasi dari daerah mereka.

Kelompok hak asasi manusia setempat menuduh pihak berwenang melakukan retorika rasis dan hasutan terhadap para migran.

Presiden Saied mengambil alih kekuasaan tambahan pada tahun 2021 ketika ia menutup parlemen terpilih dan mulai memerintah dengan dekrit sebelum mengambil alih otoritas peradilan.

Pihak oposisi menyebut tindakan itu sebagai kudeta.