Presiden Sementara Korsel Diperiksa terkait Darurat Militer
JAKARTA- Kepolisian Korea Selatan pada Jumat menyatakan telah memeriksa Presiden Ad Interim Han Duck-soo terkait perannya dalam pernyataan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol awal Desember lalu.
Han adalah satu dari sembilan orang yang diperiksa pihak kepolisian terkait kehadiran mereka dalam rapat kabinet yang digelar Yoon beberapa saat sebelum Yoon menyatakan darurat militer pada 3 Desember.
Berdasarkan pernyataan kepolisian Korsel tersebut, pemeriksaan itu diketahui sebagai yang pertama kalinya dilakukan terhadap Han dalam penyelidikan soal deklarasi darurat militer.
"Dari 12 orang yang menghadiri rapat kabinet, kami telah memeriksa sembilan orang selain Presiden Yoon Suk Yeol, Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, dan Menteri Unifikasi Kim Yung-ho," menurut seorang pejabat kepolisian dilansir ANTARA dari Yonhap-OANA, Jumat, 20 Desember.
"Meski pihak kepolisian berulang kali memanggil yang bersangkutan, menteri unifikasi justru merespons panggilan pihak kejaksaan dan menjalani pemeriksaan di sana," ucap pejabat itu.
Sementara itu, seorang pejabat di Kantor Perdana Menteri menyatakan pemeriksaan polisi terhadap Han Duck-soo berlangsung "sebelum ia menjadi presiden sementara", sehingga menyiratkan bahwa hal tersebut terjadi sebelum Sabtu (14/12).
Han resmi menjabat sebagai presiden sementara pada Sabtu, setelah mosi pemakzulan Yoon Suk Yeol disahkan parlemen sehingga ia ditangguhkan dari jabatan kepresidenannya.
"(Han) terlibat secara penuh terhadap penyelidikan yang berjalan," ucap pejabat tersebut.
Kepolisian Korea Selatan bekerja sama dengan Dinas Penyelidikan Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) dan Kementerian Pertahanan untuk tim penyelidikan gabungan terhadap Yoon Suk Yeol dan pihak lain yang terlibat dalam darurat militer.
Yoon dituduh berupaya memicu pemberontakan dan menyalahgunakan wewenang dengan menyatakan darurat militer serta diduga memobilisasi pasukan bersenjata ke gedung Majelis Nasional untuk menghalangi anggota parlemen mencabut darurat militer.
Pihak kejaksaan Korsel juga melakukan penyelidikannya sendiri atas kasus tersebut. Namun, mereka menyerahkan wewenang menyelidiki Yoon dan mantan menteri dalam negeri, Lee Sang-min, kepada tim penyelidik gabungan awal pekan ini.