Vietnam Sudah Izinkan Starlink Beroperasi, Asal Data Pengguna Disimpan secara Lokal

Ilustrasi (foto: Unsplash)

JAKARTA - Pemerintah Vietnam akhirnya mengizinkan SpaceX untuk meluncurkan layanan internet satelit Starlink secara uji coba di negara tersebut, hingga akhir 2030 mendatang.

Berdasarkan informasi dari media lokal, Wakil Perdana Menteri Nguyen Chi Dung menandatangani Keputusan Perdana Menteri No. 659/QD-TTg pada tanggal 23 Maret, yang menyetujui program percontohan terkendali untuk menyebarkan layanan telekomunikasi menggunakan teknologi satelit low earth orbit (LEO).

Program ini tidak mengenakan pembatasan pada kepemilikan asing, penyertaan ekuitas, atau kontribusi modal, yang menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Vietnam untuk menarik investasi internasional di sektor telekomunikasi.

Dengan demikian, kebijakan ini akan memungkinkan SpaceX beroperasi tanpa batasan kepemilikan asing atau kontribusi investasi, sehingga bisa menerapkan strategi bisnis yang lebih fleksibel di negara tersebut.

Kehadiran satelit Starlink ini diharapkan dapat memberikan konektivitas yang lebih baik di laut dan di pesawat, untuk menjawab permintaan komunikasi global yang terus meningkat.

Namun, Starlink memiliki beberapa syarat sebelum resmi beroperasi di Vietnam, di mana syarat utamanya adalah mengharuskan SpaceX membangun stasiun gerbang darat di Vietnam.

Syarat ini untuk memastikan bahwa semua lalu lintas yang dihasilkan satelit dari pengguna di negara tersebut diarahkan melalui gerbang ini dan diintegrasikan ke dalam jaringan telekomunikasi publik domestik Vietnam. 

Selain itu, pemerintah juga meminta agar data pengguna yang berasal dari Vietnam harus disimpan secara lokal, sesuai dengan peraturan kedaulatan data yang ketat di negara tersebut.

Bahkan, untuk lebih melindungi infrastruktur digital, SpaceX juga harus menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk mencegah penyebaran malware, serangan siber, dan konten berbahaya.

Kementerian Sains dan Teknologi akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Nasional dan Kementerian Keamanan Publik untuk memantau kepatuhan SpaceX, serta melakukan inspeksi terhadap operasi telekomunikasi perusahaan milik Elon Musk tersebut.