Georgia Pecat 700 Pegawai karena Dukung Demonstrasi Pro Uni Eropa

Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze/FOTO Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України via Wikimedia Commons

JAKARTA - Georgia memecat sekitar 700 pegawai negeri karena mendukung protes lewat demonstrasi pro-Uni Eropa sejak Desember, menurut organisasi antikorupsi Transparency International.

Protes besar terjadi pada November 2024, setelah pemerintah mengatakan akan membekukan pembicaraan keanggotaan Uni Eropa hingga tahun 2028.

Dilansir Reuters, Selasa, 15 April, pembekuan pembahasan terhadap tujuan nasional yang sudah lama ada dan populer itu memicu kemarahan yang meluas di negara berpenduduk 3,7 juta jiwa itu.

Para pegawai dari beberapa lembaga pemerintah menandatangani surat terbuka yang mengecam tindakan itu dan para diplomat senior di beberapa kedutaan asing mengundurkan diri sebagai bentuk protes.

Pada awal Desember, Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakhidze mengatakan surat terbuka itu merupakan "pembersihan diri" terhadap apa yang menurutnya merupakan elemen-elemen yang tidak loyal dalam layanan sipil.

Protes  yang masih berlangsung, memicu tindakan keras oleh otoritas Georgia yang dikutuk oleh negara-negara Barat.

Sejak protes itu dimulai, partai Mimpi Georgia yang berkuasa telah berulang kali mengubah undang-undang yang mengatur layanan sipil, yang melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja sektor publik.

Transparency International mengatakan di antara departemen yang paling terdampak oleh pemecatan tersebut adalah kementerian pertahanan dan balai kota Tbilisi.

Hubungan Georgia dengan Barat telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena Tbilisi telah bergerak untuk memperdalam hubungan dengan Moskow, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

Partai Georgian Dream yang berkuasa, yang dianggap dikendalikan oleh mantan perdana menteri miliarder Bidzina Ivanishvili, memenangkan pemilihan ulang dalam pemilihan Oktober yang menurut oposisi penuh kecurangan.

Partai tersebut dalam beberapa tahun terakhir telah memperkenalkan serangkaian undang-undang, termasuk pembatasan hak-hak LGBT dan undang-undang kontroversial yang mengharuskan organisasi yang menerima uang dari luar negeri untuk mendaftar sebagai "agen asing" atau menghadapi hukuman berat.

Georgian Dream menyatakan pihaknya masih ingin bergabung dengan UE, tetapi pihaknya juga menganjurkan hubungan yang seimbang dengan bekas kekuatan kekaisaran Rusia, dan pemeliharaan nilai-nilai tradisional.